Pendekatan Mahkamah Konstitusi terhadap Hak EKOSOB


PENDEKATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP HAK EKOSOB

* Dimuat pada Kolom Khazanah, KONSTITUSI No. 88 - Edisi Juni 2014 (Hal 74-77)

Majalah_81_Majalah Edisi Juni 2014 _Page_01Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahapan pada 1999 sampai dengan 2002 telah banyak mengubah substansi dari UUD 1945 yang asli. Salah satu perubahan fundamental yang terjadi adalah pemuatan atas jaminan hak-hak asasi manusia ke dalam UUD 1945 yang sebagian besar diadopsi dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Jaminan hak-hak sipil dan politik (Sipol) di dalam UUD 1945 berkesesuaian dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), seperti hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, hak untuk tidak disiksa, hak atas perlindungan hukum yang adil, dan sebagainya. Sementara itu, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) di dalam UUD 1945 sejalan dengan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), misalnya hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk mengenyam pendidikan, dan hak untuk penghidupan yang layak.

Walaupun terdapat jaminan hak Ekosob bagi warga negaranya, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki banyak tantangan dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Misalnya, masih tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya akses air bersih bagi penduduk. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku amandemen UUD 1945 guna melindungi hak konstitusional warga negara adalah dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). Pemberian kewenangan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap MK diharapkan menjadi salah satu mekanisme untuk pemenuhan hak-hak Ekosob.

Continue reading

News: PPLN Sydney Lantik Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara


Sumber: Radio Republik Indonesia (RRI)

PPLNKBRN, Sydney: Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney, Jon Sumarjono, melantik dan mengambil sumpah 18 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Sydney di aula KJRI Sydney.

Jumlah TPS pada Pilpes di Sydney mengalami pengurangan agar lebih efektif. Jon berharap, KPPSLN yang baru dilantik dapat menjalankan tugas secara maksimal dari persiapan penyelenggaraan pemungutan suara hingga penghitungan suara. Termasuk memastikan pemilih disabilitas mendapat kemudahan dalam menyalurkan hak suaranya.

Disamping itu, KPPSLN diminta memegang teguh kode etik selama pemilu. Kekeliruan penghitungan suara yang kerap terjadi diluar negeri diharap dapat diminimalisir. Waktu pelaksanaan pilpres oleh PPLN Sydney awalnya direncanakan dari jam 9 pagi hingga 4 sore, mengingat 5 juli bertepatan bulan Ramadhan dimana waktu berbuka puasa di Australia jam 5 sore.

Namun, kebijakan ini diurungkan dengan pertimbangan sesuatu hal, sehingga mengikuti sebagaimana yang ditetapkan yakni dari jam 8 pagi hingga 6 sore.

Continue reading

Wawancara: Hari Kebangkitan Nasional 2014


HarkitnasBagaimana Hari Kebangkitan Nasional 2014 diperingati? Apakah Hari kebangkitan Nasional masih memberikan inspirasi bagi masyarakat? Bagaimana kita menafsirkan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini? Adakah hubungan antara Hari Kebangkitan Nasional dengan rasa nasionalisme, momentum Pemilihan Umum, dan juga generasi muda? Berikut ini rekaman audio hasil wawancara saya dengan Radio SBS Australia beberapa waktu lalu.

Untuk mengunduh atau mendengarkan secara online, sila klik pada tautan ini: Wawancara.

Sumber: SBS Australia Audio and Language (Bahasa Indonesia)

UU Penodaan Agama dan Mahkamah Konstitusi


UU PENODAAN AGAMA DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

* Dimuat pada Kolom Khazanah, KONSTITUSI No. 87 - Edisi Mei 2014 (Hal 72-76)

Putusan-putusan MK tidak saja selalu menarik untuk dianalisa oleh para akademisi di dalam negeri, namun juga oleh para akademisi dan peneliti dari luar negeri. Putusan MK yang sering mendapatkan perhatian dari komunitas internasional umumnya adalah kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan sistem perekonomian Indonesia. Tulisan berikut ini akan menguraikan analisa terhadap salah satu Putusan MK yang mengundang kontroversi pada saat dan pasca persidangan, yaitu Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 yang dikeluarkan pada 2009 atau lebih dikenal dengan sebutan ‘Putusan Pengujian UU Penodaan Agama’.

Dr. Melissa Crouch, seorang Research Fellow di Melbourne Law School, Australia pada saat itu memberikan analisa terhadap Putusan di atas dalam “Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law” yang dimuat pada Asian Journal of Comparative Law (2012). Kajiannya mencoba untuk menemukan bagaimana hubungan antara negara dan agama diartikulasikan dan ditafsirkan di Indonesia, serta sejauhmana batasan terhadap kebebasan beragama dapat dirumuskan dan dibenarkan.

Continue reading