Pendekatan MK terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati


PENDEKATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KONSTITUSIONALITAS HUKUMAN MATI

* Dimuat dalam Kolom Khazanah, Majalah KONSTITUSI No. 96, Edisi Februari 2015, hal 64-67 (Download)

Majalah_93_Edisi Februari 2015 _Page_01Pembahasan mengenai konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia akhir-akhir ini kembali marak didiskusikan. Pasalnya, di awal masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali mengeksekusi terpidana mati, baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pada 2007 silam, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menjatuhkan putusan terkait konstitusionalitas hukuman mati dalam perkara Pengujian Undang-Undang Narkotika dengan menyatakan jenis hukuman tersebut adalah konstitusional. Putusan MK itu disambut baik oleh sebagian besar penggiat anti-narkotika. Namun, bagi para penggiat hak asasi manusia, putusan tersebut dinilai konservatif.

Berbagai analisa pro dan kontra terhadap Putusan tersebut juga tersebar di berbagai tulisan. Salah satu analisa akademis terhadap Putusan MK terkait hukuman mati ditulis oleh Natalie Zerial di dalam Australian International Law Journal yang berjudul “Decision No. 2-3/PUU-VI/2007 [2007] (Indonesian Constitutional Court”. Saat membuat tulisan tersebut, Natalie merupakan mahasiswi di Harvard Law School dan saat ini sebagai Barrister di Australia.

Natalie tertarik untuk mengkaji Putusan MK Indonesia karena secara tidak langsung Putusan-Putusan MK juga memiliki signifikansi terhadap Australia. Misalnya, Putusan MK terkait konstitusionalitas penjatuhan hukuman bagi para pelaku “Bali Bombings” (2004) yang mengakibatkan 88 warga negara Australia meninggal dunia; dan Putusan MK terkait konstitusionalitas hukuman mati yang di antaranya diajukan oleh tiga orang berkewarganegaraan Australia yang terlibat dalam “Bali Nine”, yaitu Scott Rush, Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran.

Continue reading

Wawancara: Polri – KPK (Indonesian SBS Radio)


KPK-Polri

Is the difficulty in the relationship between the Indonesian Commission for the Elimination of Corruption and the Indonesian police the result of personalities, history or policy? Mr Pan Mohamad Faiz addresses the issues.

Interview in Bahasa Indonesia can be found here: http://www.sbs.com.au/yourlanguage/indonesian/en/content/polri-kpk

News: Jelang Eksekusi Mati, Situasi WNI di Australia Masih Aman


Hanna Azarya Samosir, CNN Indonesia – Senin, 16/02/2015 12:12 WIB

Bali9 Jakarta, CNN Indonesia — Menyusul ditolaknya grasi dua warga Australia yang dijatuhi hukuman mati terkait kasus narkoba di Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia, mengimbau para WNI di Australia untuk waspada. Meskipun pemberitaan dan situasi menjadi tegang, namun menurut mahasiswa Indonesia, Pan Mohamad Faiz, kondisi di Australia masih kondusif.

“Intensitas pemberitaan di berbagai media cetak ataupun televisi terkait rencana eksekusi mati dua warga Australia yg terlibat Bali Nine memang meningkat akhir-akhir ini, tapi keadaan dan kehidupan sosial masyarakat antara masyarakat Indonesia dan Australia sejauh ini masih baik dan kondusif,” kata Faiz, kandidat PhD Hukum Tata Negara di University of Queensland, kepada CNN Indonesia pada Senin (16/2).

Mantan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia ini mengakui ada beberapa demonstrasi warga di beberapa kota besar, namun skalanya tidak masif dan tidak mengganggu keamanan publik.

Continue reading

Penafsiran MK terhadap Pasal-Pasal Konstitusi Ekonomi


PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL-PASAL KONSTITUSI EKONOMI

* Dimuat dalam Kolom Khazanah, KONSTITUSI No. 94, Edisi Desember 2014 (Hal 62-67)

Majalah_91_Majalah Desember 2014_Page_01Salah satu Pasal yang sangat penting di dalam UUD 1945 adalah Pasal 33 yang memuat ketentuan mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal ini menjadi landasan konstitusi yang utama terkait bagaimana perekonomian Indonesia seharusnya diatur dan dikelola serta sejauhmana negara berperan dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan kekayaan alamnya. Penafsiran kata “menguasai” dalam Pasal ini memang sangat krusial dalam hal pembentukan kebijakan ekonomi pemerintah sehingga selalu menjadi materi perdebatan yang signifikan sejak masa kemerdekaan. Apakah kata “menguasai” tersebut berarti negara harus mengelola dan menangani secara langsung atau cukup sebatas membuat peraturannya saja?

Ruang perdebatan terhadap Pasal 33 UUD 1945 kembali menghangat pasca didirikannya Mahkamah Konstitusi (MK). Berbagai undang-undang yang terkait erat dengan perekonomian nasional diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya. Bagaimana MK menafsirkan Pasal 33 dalam konteks sistem perekonomian Indonesia saat ini yang mulai mengurangi monopoli penguasaan dari Pemerintah dan menambah investasi privat di berbagai sektor penting? Simon Butt dan Tim Linsdey, pakar hukum Indonesia dari Australia, mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan analisa beberapa Putusan MK dalam tulisannya yang berjudul “Economic Reform When The Constitution Matters: Indonesia’s Constitutional Court and Article 33” yang dimuat dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies (2008). Dalam tulisannya, Simon dan Tim juga menganalisa masalah yang timbul dari adanya intervensi pengadilan (judicial intervention) di dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Selain itu, dipaparkan juga strategi Pemerintah dalam menyiasati pelaksanaan Putusan-Putusan MK di ranah ekonomi. Artikel ini akan menguraikan analisa dari Simon dan Tim terkait penafsiran MK terhadap Pasal-Pasal Konstitusi Ekonomi.

Continue reading