Judicial Review UU Hasil Perjanjian Internasional


PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG MENSAHKAN
PERJANJIAN INTERNASIONAL
TERHADAP UUD 1945 DI HADAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Description:


Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya selalu berusaha melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya diantaranya adalah dengan membuat suatu perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum lainnya. Dalam pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu Ratifikasi (ratification), Aksesi (accesion), Penerimaan (acceptance) atau penyetujuan (approval), dan hasil perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya self-executing (langsung berlaku pada saat penandatanganan).

Menurut Undang Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 10 dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan demikian sekilas mata maka perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang, sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2000, dapat diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk di uji apakah sesuai dengan UUD 1945. Maka dapat dimungkinkan undang-undang yang mengesahkan perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi.
Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, dibenarkankah UU yang mensahkan perjanjian Internasional dimana mempunyai karakteristik khusus dapat di-judicial review-kan di hadapan Mahkamah Konstitusi? Jika memungkinkah, maka dampak apa saja yang ditimbulkan, baik itu secara nasional maupun internasional, bilamana UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi?

Artikel berikut akan menjawab dan menguraikan secara sistematis mengenai tata cara pengajuan apabila suatu saat terjadi pembatalan atas UU yang mensahkan perjanjian internasional.

Click here to download this research paper

Source: Jurnal Konstitusi Vol. 3 Nomor 1 ( Februari 2006)

Into An Ideal Representative Democracy


nc

A CRITICAL REVIEW OF THE ROLE OPTIMALIZATION
IN THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA


Description:

The 1945 Constitution amendments has created a figure and system of the state, one of it is about the composition and the position of MPR,DPR,DPD and DPRD. The old MPR consist of DPR member, regional representation, and typical representation, now only consist of two elements which are DPR and DPD. Since the first time told by academics people, this “new” MPR was hoped to be a two room parliaments in existence of DPD that represented the regional and was tasked as an equal partner with DPR.

The basic thinking was: wide, diverse and populated Indonesia with needs of this representation system so the political representation can run better. Sadly this suggestion was not welcomed fully by MPR at the time when the 2001 amendment was done. Suggestion of DPD existence was accepted but an equal position same as DPR was not given. Authorities and the positions was far away from hope, DPD was hoped to represent the society aspirations in regional to a national fulfillments of obligation, thus the reality showed that the constitution was only given a little power for DPD so there was only a small room space for DPD in conducting their regional interests. DPD has a limited authorities and only practicing about regionalist objectives. In the constitution was assured that DPD can give out the act, ”criticizing act”, and “can” observe the act actualization, but in record that the authority was limited to the rule only based on regional autonomy (Article 22D of The 1945 Constitution).

More than that in the Act of composition and position of DPD that had been weakened since it was created by the absence of the regulation of DPD about authority actualization in details. The rules inside the composition and position UU was as if copying the rule of DPD in the constitution. This was caused by an existence of an another rule in the constitution (Article 20) that strongly said that the authority in creating UU was in DPR hands, not DPR together with DPD. Seemed like as if that they can only be DPR counselor only on things about regional, without having the voice to obligate. Interaction between DPD and DPR in legislation procedure, observation, and budget was apposed not from the council procedure but an acceptation from the members of DPR. This kind of bicameral type with a weak upper house was known in few countries. But for the record that the decision to assured that authority from those two councils in the bicameral parliament was born from each countries history context. But things that needs to be underlined for Indonesia itself that the greatest demand that endorsed the bicameral birth was to accommodated the regional interest structurally.

Source : In occasion of The Outstanding Student Election – Faculty of Law University of Indonesia

Semi Autonomous Social Field


SEMI AUTONOMOUS SOCIAL FIELD:
KOMUNITAS PASAR KAGET DI AREA
KOMPLEK PEJABAT TINGGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Description:

Hasil Penelitian di bidang Hukum Antropologi ini menggarisbawahi mengenai Semi Autonomus Social Field (SASF) yang begitu signifikan dalam memainkan peranannya dalam menciptakan ketertiban dan kepatuhan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu SASF yang ada dan terbentuk dalam komunitas Pasar Kaget di area kompleks Pejabat Tinggi Negara RI telah memeberikan suatu hal yang nyata, bahwasanya telah terbentuk berbagai macam pola SASF di setiap sudut negeri ini.

Apabila kita tarik kepada hal yang lebih mendalam, berdasarkan pola-pola terbentuknya SASF tersebut, dan bila kita kaitkan dengan pembahasan mengenai pembentukan hukum, bahwa terciptanya hukum yang ideal menurut peneliti adalah hukum yang berasal dan terletak dari jiwa dan kesadaran masyarakat itu sendiri, bukan berasal dari penguasa semata yang tiba-tiba dijalankan begitu saja.

Click here to download this research paper

Source: Antrophology of Law Course

Islam dan Persaingan Ideologi di Parlemen


STUDI KASUS:
PRO KONTRA PEMASUKAN “TUJUH KATA” PIAGAM JAKARTA
KE DALAM KONSTITUSI PADA MASA REFORMASI

Description:

Indonesia yang termasuk ke dalam bangsa-bangsa dari dunia Islam dihadapkan kepada soal asas-asas pokok yang harus dijadikan dasar pemerintahan negerinya supaya terjamin kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat. Masalah ini bukan saja bersangkutan dengan efisiensi dalam tata usaha pemerintahan tetapi juga dengan ideologi. Sebagai suatu negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, tidaklah sama artinya dengan suatu Negara Islam. Negara disebut dengan Negara Islam apabila negara tersebut dengan sadar menerapkan ajaran-ajaran sosio-politik Islam kepada kehidupan bangsa itu dan dengan sadar dimasukkan ajaran-ajaran itu ke dalam Undang-Undang Dasar Negara tersebut.

Namun, ada beberapa pihak yang menghendaki Islam menjadi dasar negara Indonesia. Kehendak tersebut salah satunya dilakukan dengan cara memasukkan kata “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya…” yang lebih dikenal sebagai tujuh kata dari Piagam Jakarta ke dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Usaha pemasukan ini ternyata menimbulkan pro kontra di kalangan nasionalis sekuler yang keberatan dengan rumusan tujuh kata tersebut. Pro-kontra tersebut mengakibatkan hilangnya tujuh kata Piagam Jakarta. Hilangnya tujuh kata itu dimaksudkan agar golongan agama lain jangan memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Karya tulis ini berusaha untuk memaparkan secara utuh mengenai pergumulan ideologi di Parlemen sekaligus mengisahkan secara runtun proses pembahasan dan perdebatan pemasukan kata “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya…” ke dalam Konstitusi Indonesia.

Click here to download this research paper

Source: State in Islamic Law Perspective Course