PAN MOHAMAD FAIZ

A. Universal Protection of Human Right

***

The writer is a Postgraduate Student on Master of Comparative Law Programme at Faculty of Law, University of Delhi.

Main References:
1. UN Declaration of Human Rights.
2. International Covenant on Civil and Political Rights with Its Protocols.
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
4. S.K. Kapoor, International Law and Human Rights, Central Law Agency, 2006.
5. H.O. Agarwal, International Law and Human Rights, Central Law Publications, 2006
6. J.L. Koul and S.L. Bhalla, Law of International Organisation and Human Rights, Privated Circulation, 2004,
7. etc.

Lahir di Jakarta, Besar di New Delhi

Berbagai musim telah terlewati, warna kehidupan silih berganti. Kesemuanya itu telah menemani pola dan jalan pemikiran salah satu dari sekian juta anak bangsa yang secara kontinuitas mencoba menumpahkan berbagai ide dan gagasannya dalam suatu media elektronik yang bernama Blog di mana dengan mudahnya dapat dinikmati secara bersama oleh siapapun. Pemaparan berikut akan menguraikan sedikit perjalanan dan hiruk-pikuk yang saya alami selama mengembangkan Blog Hukum (Law Blog/Blawg) ini demi menyambut peringatan satu tahun keberadaan Blawg ini.

Berawal dari rasa ingin tahu, ketertarikan terhadap salah satu Blawg yang dikelola oleh teman saya akhirnya membawa diri ini masuk dan mulai menyelami dunia Blog. Di launching pertama kali pada tanggal 28 Februari 2006 yang lalu, Blawg ini telah melewati berbagai masa kritis, kejayaan, hingga “penelantaran” yang cukup serius. Tujuan pembuatan Blawg ini pada awalnya yaitu sekedar untuk menyimpan berbagai artikel dan beberapa hasil penelitian yang telah saya buat dalam kurun waktu 3 tahun silam. Walhasil, dengan keterbatasan pengetahuan dalam mengelola blog, jadilah Blawg pertama dengan judul awal “Faiz Law Journal” yang sangat teramat sederhana dengan fokus kajian pada bidang hukum dan konstitusi. Beberapa ringkasan tulisan yang sangat singkat dengan variasi huruf mulai mewarnai perjalanan blawg tersebut. Harap dimaklumi pada saat itu saya adalah satu dari sekian ribu Blogger Indonesia yang awam dalam teknik mendesign Blog, khususnya dalam membuat sistem “Read More”, sehingga sistem tradisional yang cukup “njlimet” mau tidak mau terpaksa saya digunakan.

Tanpa disadari, munculnya Blawg pribadi ini ternyata membawa pengaruh tidak langsung dengan memotivasi saya agar selalu menghasilkan karya tulis terbaru untuk mencegah terjadinya tampilan blog yang monoton dan tidak kunjung berubah. Tujuh artikel pilihan dan empat hasil penelitian, termasuk hasil warisan selama saya berkuliah, berhasil dikemas dalam waktu empat bulan pertama. Sedangkan pada bulan ke tiga dan kelima sama sekali tidak ada satupun artikel yang saya “publish”.

Menginjak bulan kelima, terjadilah perkembangan yang sangat drastis dari semua sudut Blawg ini. Dimulai dari layout penampilan, substansi, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya telah merubah total wajah Blawg ini dari tampilan sebelumnya. Lingkungan sekitarlah yang telah memberikan suplemen baru bagi perkembangan Blawg ini. Pasalnya pada awal bulan Juli tahun lalu saya berkesempatan untuk menerima beasiswa guna melanjutkan studi program Pascasarjana di salah satu negeri besar Asia yaitu Republik India.

Sebelum saya berangkat ke India, memang seringkali saya menemukan Blog yang dibuat oleh puluhan Mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di India, salah satunya adalah Blog yang dikelola oleh A. Fatih Syuhud, satu dari sepuluh blogger terbaik Indonesia yang populer dengan sebutan Blogger Indonesia. Beliau jugalah yang menjadi salah satu inspirator yang telah banyak mengajarkan saya tentang bagaimana teknik dan metode membuat berbagai artikel ilmiah populer, khususnya yang ditujukan untuk dimuat pada berbagai media massa, semenjak saya masih duduk di bangku kuliah.

Tak dinaya, pada hari ke-3 kedatangan saya di India, dengan ditemani oleh perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPI) di India, saya bertemu dengannya pada satu kesempatan jamuan makan malam penyambuatan mahasiswa baru di New Delhi. Percakapan seputar Blog pun menjadi topik yang hangat, mengingat hampir seluruh Mahasiswa Indonesia di India, selain gemar menulis juga menguasai teknik membuat blog. Sejak detik itulah ilmu blogging yang mereka miliki ditransfer sedikit demi sedikit pada saya hingga akhirnya saat ini saya mampu melebarkan sayap dengan mengelola Bilingual Blawg (Indonesia dan Inggris), Biografi Pribadi, dan terakhir Blog tentang Ilmu Politik.

Unsur Kemanfaatan dan Moral Akademik

Seiring dengan perjalanan waktu, niat awal pembuatan Blawg yang dahulu sekedar menjadi wadah penyimpanan arsip pribadi secara online, lambat laun telah berubah menjadi sarana uji coba dan pengasahan pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Akhirnya nawaitu awal saya tersebut berevolusi untuk menjadikan Blawg ini sebagai wadah online untuk memberikan manfaat ilmu hukum dan sosial bagi orang banyak. Silih berganti tulisan demi tulisan, baik yang berbahasa Indonesia maupun Inggris, menghias kolom-kolom Blawg yang telah tertata lebih baik dari sebelumnya. Beberapa artikel diantaranya sengaja saya muat kembali dari tulisan saya yang pernah dimuat di berbagai media massa dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir ini.

Walaupun Blawg ini terbilang cukup aneh karena dianggap melawan arus tren Blog Indonesia, yaitu hanya menghimpun berbagai analisa, artikel dan hasil penelitian hukum dengan bobot akademis yang cukup serius, tapi setidaknya rasa pesimisme yang dilontarkan beberapa rekan Blogger Populis lainnya kepada saya kini telah terbayar. Dengan rasa syukur, ternyata banyak juga masyarakat umum, baik ahli hukum maupun awam hukum, memberikan respon dan tanggapan yang cukup baik. Setidaknya hingga kini telah terdapat beberapa Institusi, Media Cetak dan Elektronik, serta Perorangan yang meminta soft copy atas artikel dan hasil penelitian yang telah saya buat. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional, BPPK, Departemen Luar Negeri;
3. Lembaga Manajemen HKI, Universitas Atmajaya Yogyakarta;
4. Koalisi Anti Utang;
5. Jurnal Hukum dan Pembangunan;
6. Harian Seputar Indonesia;
7. Sindikasi.com;
8. Josephine Pancia, Social Worker, Women’s Health Unit, New South Wales, Australia, dll

Kemudian, beberapa peneliti dan mahasiswa juga sedikit memperoleh efek “positif” dari adanya Blawg ini. Begitu pula dengan beberapa mahasiswa yang meminta saya untuk menjadi pembimbing online dari skripsi yang akan dibuatnya. Beberapa teman-teman baru (peneliti dan mahasiswa) saya tersebut diantaranya yaitu:

1. R. Wahyuningrat, Recht Faculteit, Utrecht Universiteit (Belanda);
2. Jemiah, Psyciatry Nursing at Christian Medical College, Vellore (India);
3. Mayank Misra, Hidayatullah National Law University, Raipur (India);
4. Arfarina, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok;
5. Rumedya, Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, Bandung;
6. Maya D, Fakultas Hukum Universitas Pharayangan, Bandung;
7. Tantri, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang;
8. Wahyu, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang; dll

Tidak ada yang lebih indah selain dapat berbagi pengetahuan kita kepada orang lain, walaupun saya yakin kepada mereka yang di luar sana tentunya jauh lebih mengerti akan ilmu yang saya geluti. Tapi setidaknya, inilah salah satu cara yang kini sedang dan akan saya terus perjuangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral akademik saya terhadap apa yang sedang dan telah saya pelajari selama menempuh pendidikan di tingkat Universitas.

Harapan di Tahun 2007

Tak ada gading yang tak retak. Tentunya apa yang saya lakukan bagi masyarakat melalui “satu jendela komputer” selama ini masihlah banyak kekurangan. Tidak jarang juga ada email dan berbagai pertanyaan yang tidak sempat saya balas dikarenakan waktu yang tidak tersedia ditengah-tengah ujian dan kegiatan lainnya, cukup menyita waktu dan pikiran. Jikalau banyak rekan-rekan lainnya yang juga melakukan hal serupa dengan apa yang saya lakukan, tentunya kewajiban moral-sosial untuk berbagi pengetahuan seperti ini, tentunya akan terasa menjadi lebih mudah dan ringan. Pasalnya, berbeda dengan fenomena negara-negara lain, trend blogging yang menampilkan materi bermuatan ilmiah, khususnya di bidang hukum, tidak cukup banyak di temukan pada komunitas Blogger Indonesia.

Oleh sebab itu, saya pun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Blawgosphere saya yang tak jemu-jemunya memberikan pemahaman akan ilmu hukum kepada masyarakat. Mereka, diantaranya, yaitu Mohammad Mova Al-Afghani, Ari Juliano Gema, Anggara, Jodi Santoso, Wahyu Kuncoro, Amrie Hakim, dan Abdul Manan.

Semoga di tahun 2007 ini saya mampu menjaga komitmen dan integritas dalam menulis dengan disertai harapan bahwa akan lebih banyak lagi para “blawgger” baru yang bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu hukumnya secara cuma-cuma kepada orang lain. Sebab pada kenyataannya, masih banyak warga masyarakat yang mengeluhkan bahwa pengetahuan hukum hingga saat ini terkesan ekslusif dan sangat mahal untuk dimiliki dan diketahui oleh masyarakat umum. Padahal pengetahuan dan kesadaran akan hukum di tengah-tengah masyarakat akan menjadi cikal bakal tumbuhnya kehidupan demokrasi dan bernegara yang sehat yang pada akhirnya membawa bangsa Indonesia keluar dari berbagai problematika yang kian menjerat masyarakat kecil.

New Delhi, 21 Februari 2007 – 02.00AM

International Student House
Room No. 44

Procedure for Amendment

Article 108 provides that amendments to the present Charter shall come into force for all Members of the United Nations when they have been adopted by a vote of two-thirds of the members of the General Assembly and ratified in accordance with their respective constitutional process by two-thirds of the Members of the U.N., including all the permanent members of the Security Council.

Thus no amendment can be made unless agreed by all the permanent members of the Council. In other words, a single permanent member of the Security Council can undo the efforts of all other Members to make an amendment of the Charter.
Article 109 envisages a general conference of the Members of the U.N. for the purpose of reviewing the Charter and most of the Controversy regarding the amendment centres round this provision. The main problem that confronts the organization in regard to changes in the charter is inherent in Article 109 itself. For the purposes solely of amendment of the Charter this whole article is redundant.

Further, the trust at the UN has been to strike to implement thus article. This movement is doomed to failure – short of a new global disaster so awesome that it forces the emergence of a general will among nations to rethink and redesign the type of world system within they should try to live at peace.

Article 109 provides that a General Conference of the Members of the UN for the purposes of reviewing the present charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the Members of the General Assembly and by a vote of any nine Members of the S.C. Each members of the U.N. shall have one vote in conference.

Any alteration of the present Charter recommended by a two-third vote of the conference shall take effect when ratified in accordance with their respective constitutional processes by two-third of the Members of the U.N. including all the permanent members of the S.C.

If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly following the coming into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall be placed in the Agenda of that session of the General Assembly and the Conference shall be held if so desired by a majority vote of the members of the General Assembly and by vote of any seven Members of the Security Council.

Reform of the Charter

In view of failures of the U.N., particularly in the field of peace and Security, some critics have suggested the need of reform of the U.N. Charter. The Charter is like a constitution and should be amended from time to time to adopt it to the changing times and circumstances.

Such amendment would upgrade economic and financial matters, as well as social questions including the growing field of human rights. There is no guarantee that this would lead to great results but it should, in a measure, increase the chances of beneficial results.

Yet another proposal which merits consideration is to delete all reference to “enemy states” in the Charter. It has also been proposed “to strengthen the capacity of the U.N. to be an influence in making and keeping peace” and for this “the representative character of the S.C.” should be improved.

Beside the above suggestions, many other suggestions for amending the Charter have been made by author and jurist. These include to make a clearly definition of the term “domestic jurisdiction”, some restrictions on the exercise of veto by permanent members of the S.C., strengthening the legislative activities of the General Assembly, amendment of Article 99 or addition of Article 99 to empower the Secretary general bring to the attention of the Security Council matters relating to human rights, expanding and strengthening of the role of the I.C.J., etc.

Article 2(3) of the U.N Charter requires all member states “to settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice are not endangered.” While Article 2(4) specifically refers to the threat or use of force “against the territorial integrity or political independence of any state …”

The purposes of the U.N. are spelt out in Article 1 of the Charter. The purposes include respect for the principle of equal rights and self-determination and respect for human rights. Article 2(4) has been supplemented by the 1970 General Assembly Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the U.N. To put simply, the resolution says, any threat or use of force by state in accordance with the exceptions provided for under the U.N. Charter, is contrary to, and prohibited by contemporary international law.

The use of force only remains legitimate under international law in particularly well-defined circumstances:
1. In self-defence either individual or collective (in accordance with Article 51 of the U.N. Charter);
2. Collective measures taken under the auspices of the U.N; or
3. If authorized by a competent organ of the U.N.

B. Self-Defence

Under customary law, the use of force had to be justified if states are at peace. The use of force by one state against another with which it was not at war was prima facie unlawful. The circumstances which allowed the exercise of the self-defence were articulated in the now famous communication of the U.S. Secretary of State Webster to the British Government following the Caroline incident.

To summarise, the exercise of force in self-defence was justified under customary international law provided that the need for it was:
1. Instant;
2. Overwhelming;
3. Immediate; and
4. There was no viable alternative action which could be taken.

The extent of force used in self-defence had to be commensurate with the violation it was being utilized to repel. The above criteria still apply today as the Nicaragua Case affirms. Article 51 of the UN Charter acknowledges the right of self-defence as an inherent right of every state. Self-defence is permissible if an armed attack has taken place and Article 51 confines itself to self-defence only in this situation.

It may be considered to be agreed that an armed attack must be understood as including not merely action by regular armed forces across an international border, but also the sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries which carry out armed force against another state of such gravity as to amount to (inter alia) an actual armed attack conducted by regular forces, or its substantial involvement therein.

The ICJ sees, ICJ Report on Nicaragua case, 1986, no reason to deny, that in customary law, the prohibition of armed attacks may apply to the sending by a state of armed bands to the territory of another state, if such an operation, because of its scale and effects, would have been classified as an armed attack rather than as a mere frontier incident had it been carried at by regular armed forces.

But the court does not believe that the concept of armed attack includes not only acts by armed band where such acts occur on a significant scale but also assistance to rebels in the form of the provision of weapons or logistical or other support. Such assistance may be regarded as a threat or use of force, or amount to intervention in the internal or external affairs of other states.

C. Anticipatory Self-Defence or Pre-Emptive Attack

The right of self-defence which Article 51 acknowledges as “inherent” exists under customary international law that is, independently of Article 51. The justification for anticipatory self-defence can be reconciled with the obligation on U.N. Member States to refrain from either “the threat or use of force”. For example in Israel’s strike on the United Arab Republic in June 1967 or U.S. strike on Iraq in 2003.

States which are threatened with the use of force may take appropriate anticipatory measures to repel such a threat, but such measures can only be justified if:
1. A state is the target of hostile activities of another state;
2. The threatened state has exhausted all alternative means of protection;
3. The danger is imminent;
4. The defensive measures are appropriate to the pending danger.

However, whatever rights states enjoy with respect to the use of force; they are at all time required by the UN Charter and customary international law to settle their dispute by peaceful means.

D. Collective Self-Defence

The right of collective self-defence is recognized by Article 51 of the U.N. Charter. Collective self-defence refers, strictly speaking, to collective defence rather than self-defence. Article 51 is the legal basis of collective agreements such as NATO Alliance in which an attack on one member is treated as an attack on all.

Under Article 51 of the North Atlantic Treaty, the contracting Parties: “Agree than an armed attack against one of more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all; and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognize by article 51 of the Charter of the UN, will assist the Party or Parties so attacked, by taking forthwith, individually, and in concert with the other Parties, use of armed force, to restore and maintain the Security of the North Atlantic Area.

All measures adopted by Members States in self-defence must be reported to the Security Council and the use of force individual or collective self-defence may only be employed until the Security Council has taken appropriate measures to maintain international peace and security. The right of collective self-defence was recognized by the International Court of Justice in the Nicaragua case as existing under customary international law but its legitimate exercise depended on:
1. The declaration by the alleged victim that it had been attacked;
2. The request by that state for assistance.

In the same case the court held that intervention by a third world could only be regarded as lawful “when the wrongful act provoking the response was an armed attack. It can thus be argued that the armed response (Operation Desert Storm) to liberate Kuwait was the exercise by the latter of its legal right to collective self-defence.

E. Humanitarian Intervention

The demise of the Cold War witnessed on increase in the number of civil wars. Media images of human suffering in Somalia, Rwarda, Haiti and the former Yugoslavia have ensured that humanitarian crises have been pushed to the forefront of the international agenda.

The doctrine of humanitarian intervention has as a consequence undergone substantial revision in recent years, with the UN accorded a prominent role. Scholarly debate supports the view that humanitarian intervention by the UN is the preferable course of action.

The international community has demonstrated its willingness to use humanitarian concerns as a basis for intervention into what are essentially civil war conflicts. The alleviation of human suffering would appear to be taking precedence over the principle of state sovereignty.

Nevertheless, the international response to humanitarian crises in the 1990s has been inconsistent and considerable criticism has been directed at operation by the UN intervention in any future crisis will require Security Council authorization.

Meskipun terdapat segala kesulitan untuk mendefinisikan istilah tersebut, para penulis dan ahli hukum telah memberikan definisi mereka dengan caranya masing-masing. Kebanyakan dari definisi tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memasukan fungsi-fungsi dan tujuan dari perbandingan hukum dibandingkan bentuk dan sifat dasarnya. Sejak perbandingan hukum terlihat sebagai pengertian yang samar-samar dengan lingkup yang tidak dapat ditentukan, para penulis dalam definisinya masing-masing hanya menyatakan hasil yang dicapai dalam berbagai bidang sosial dan hubungan internasional.

Beberapa pengertian yang cukup penting dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Levy Ullman:
“Perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk membentuk hubungan erat yang terusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara.”[3]

Holland mendefinisikan istilah tersebut sebagai:
“Metode perbandingan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, menguraikan gagasan-gagasan, doktrin, peraturan dan pelembagaan yang ditemukan di setiap sistem hukum yang berkembang, atau setidaknya pada hampir keseluruhan sistem, dengan memberikan perhatian mengenai persamaan atau perbedaan dan mencari cara untuk membangun suatu sistem secara alamiah, sebab hal tersebut mencakup apa yang masyarakat tidak inginkan namun telah disetujui dalam konteks hal-hal yang dianggap perlu dan filosofis sebab hal ini membawa di bawah kata-kata dan nama-nama dan mendapatkan identitas dari subtansi di bawah perbedaan deskripsi dan bermanfaat, karena perbedaan tersebut menunjukan secara khusus pengertian akhir bahwa seluruh atau sebagian besar sistem mengejar untuk menerapkan sistem terbaik yang pernah dicapai.”[4]

Seorang Penulis Jerman, Bernhoft, mengemukakan:
“Perbandingan hukum menunjukkan bagaimana masyarakat dari keadaan awal dan umum telah mengembangkan secara bebas konsepsi mengenai hukum tradisional; bagaimana seseorang memodifikasi lembaga yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan sudut pandangnya masing-masing; hingga bagaimana, tanpa adanya hubungan material, sistem hukum dari bangsa yang berbeda-beda berkembang berdasarkan prinsip-prinsip umum evolusioner. Secara singkat, perbandingan hukum berusaha untuk menemukan ide hukum dalam bermacam sistem hukum yang ada.”[5]

Jolious Stone berpendapat bahwa:
“Perbandingan hukum mencoba untuk melukiskan apa yang sama dan apa yang berbeda dalam sistem hukum atau untuk mencari inti kesamaan dari seluruh sistem hukum.”

Rheinstein menyatakan bahwa:
“Istilah perbandingan hukum sebaiknya merujuk pada pemaparan berbagai hal mengenai cara memperlakukakan hukum secara ilmiah dengan cara pengklasifikasian secara khusus atau deskripsi analitik dari tekni penggunaan satu atau kebih sistem hukum positif.”[6]

Bartholomew menegaskan bahwa:
“Secara ringkas, metode perbandingan dapat digambarkan, sejauh mengenai ilmu hukum, dengan menaruh perhatian pada metode studi, dengan jalan mana dua atau lebih sistem hukum, konsep, lembaga atau prinsip diteliti dengan pengamatan guna mengetahui secara pasti mengenai perbedaan-perbedaan dan persamaan diantaranya.”[7]

Beberapa penulis ternama telah memperkenalkan istilah “perbandingan hukum” sama halnya dengan “perbandingan jurisprudensi” (comparative jurisprudence). Mereka berusaha untuk menjelaskan istilah “perbandingan hukum” ke dalam pengertian perbandingan jurisprudensi. Oleh sebab itu, definisi berikut dapat juga menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

Sir Henry Maine mengatakan:
“Fungsi utama dari perbandingan jurisprudensi yaitu untuk memfasilitasi pembuatan perundang-undangan dan praktik perbaikan hukum.”[8]

Salmond mengemukakan bahwa:
“Apa yang dikenal sebagai perbandingan jurisprudensi yaitu studi mengenai persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang berbeda. Hal ini bukanlah cabang yang terpisah dari jurisprudensi yang mempunyai hubungan dengan analisa, sejarah dan kelayakan, namun ini hanyalah metode khusus dari ilmu pada semua cabang-cabangnya. Kita membandingkan hukum Inggris dengan hukum Romawi untuk tujuan analisa jurisprudensi dalam rangka memahami lebih baik konspesi dan prinsip-prinsip dari setiap sistem tersebut; atau untuk tujuan sejarah jurisprudensi dengan maksud bahwa kita dapat mengerti lebih baik perjalanan dan perkembangan dari setiap sistem atau untuk tujuan kelayakan jurisprudensi dengan harapan kia dapat lebih baik memutuskan manfaat dan keburukan praktis dari setiap sistem tersebut. Terpisah dari tujuan-tujuan tersebut, maka perbandingan hukum akan menjadi sia-sia.”[9]

Pollack berpendapat bahwa:
“Tidak ada perbedaan apakah kita berbicara mengenai perbandingan jurisprudensi atau sebagaimana warga Jerman cenderung untuk menyebutkannya sebagai sejarah hukum secara umum.”[10]

Prof. G.W. Keeton mengatakan bahwa:
“Perbandingan jurisprudensi mepertimbangkan perkembangan dari dua atau lebih sistem hukum. Istilah ini mempunyai lebih dari satu pengertian. Ilmu pengetahuan dapat melihat dari tujuannya sebagai penemuan dari perangkat peraturan hukum di mana biasa untuk dipelajari terhadap sistem hukum; atau perbandingan ini mencoba membicarakan mengenai hubungan dari perseorangan yang mempunyai konsekuensi hukum bersama dengan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana hubungan-hubungan tersebut menemukan pernyataan dalam sistem hukum yang dipertimbangkan. Sering kali perbandingan jurisprudensi ini memilih berbagai topic hukum dan menjelaskan secara lengkap metode mereka dalam hal perlakuan dua atau lebih sistem hukum.”[11]

Menggunakan istilah “perbandingan legislasi” (comparative legislation) sebagai pengganti dari “perbandingan jurisprudensi”, Randal menyatakan:
“Perbandingan legislasi pada sisi keaslian dalih, nampaknya dirancang dalam rangka untuk menekankan praktik sebagai perbedaan penting pada aspek akademis dari perbandingan penelitian hukum, dan menitikberatkan melampaui dua keistimewaan hasil yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode perbandingan. Hasil pertama dalam hal ini yaitu koleksi dan distribusi informasi sebagai hukum luar negeri. Hasil kedua yaitu pemnfaatan dari pengalaman yang diperoleh dalam sisten hukum lainnya untuk tujuan penyusunan hukum.” [12]

—- Berlanjut (2) —-

End Notes:

[1] G.W. Paton, A Text-Book on Jurisprudence, 2nd Ed., p.2.
[2] Gutteridge, Comparative Law, 2nd Edition, p. 2.
[3] “Branche seciale de la science juridque” as quoted by Gutteridge in Comparative Law.
[4] Studies in History and Jurisprudence.
[5] Uber Zwech Und Mittal der verlerchenden Rochtswissence chaft.
[6] Comparative Law: Its Function, Methods & Usages, 22 Ark, L.R.
[7] Comparative Law, 5 Indian Law Reviwe, p. 86.
[8] Village Communities, 3rd Edition, p. 3.
[9] A Text Book of Jurisprudence, 12th Edition, p. 7.
[10] The History of Comparative Jurisprudence, Jr. of C.L. (N.S) Vol. V. (1993), p. 74.
[11] The Elementary Principles of Jurisprudence, 2nd Edition, p. 16.
[12] Sir Macdonnell and the Study of Comparative Law, J. Comp. Legal Vol. XII, 2nd Edition, p. 189.