Meneropong Sistem Pendidikan di India


IMPOR KESEDERHANAAN DAN SEMANGAT BELAJAR DARI INDIA
(Catatan Studi Banding Pendidikan di India oleh Mahasiswa Indonesia)

Disusun oleh:
1. Fatimah Zahra Nasution (IAIN Medan)
2. Nirmala (IAIN Mataram)
3. Nifasri (Departemen Agama RI, Pend. I)
4. Pan Mohamad Faiz (University of Delhi, Pend. II)

A. Latar Belakang

Mahasiswa sering dielu-elukan sebagai “agent of change”, “agent of modernization” atau bahkan sebagai “agent of development”.[1] Dan sebagaimana yang diungkapkan Yozan Anwar dalam “Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20″ bahwa ada satu persamaan seluruh gerakan mahasiswa di dunia yaitu berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Namun, beberapa tahun belakangan ini terdapat satu kegerahan yang sangat mendalam terhadap pola pikir dan tingkah laku mahasiswa di Indonesia khususnya mahasiswa di Perguruan Tinggi Agama Islam di tanah air. Bergesernya pola pendidikan yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi di tanah air khususnya di PTAI menyebabkan perhatian mahasiswa mulai beralih pada persoalan yang sebenarnya jauh dari nuansa akademik. Mahasiswa menjadi asyik dengan “kesibukan-kesibukan” di organisasinya dan nyaris menelantarkan waktu perkuliahan dan jam-jam belajar.

Negara bagai kehilangan satu generasi pemimpin yang cerdas ketika orientasi pemikiran kritis mahasiswa sudah mengarah pada hal-hal yang pragmatis. Tiada hari tanpa demonstrasi seakan telah menjadi trademark para aktivis kampus. Pola pikir mahasiswa yang kritis mulai dicemari dengan aksi politik praktis. Padahal menurut Scott, inti kegiatan dari suatu perguruan tinggi adalah keilmuan dan akademik.[2] Seyogianya, jika dilakukan dalam porsi yang benar, untuk tujuan mengkader diri, organisasi tetap penting sepanjang peran organisasi-dengan visi dan misinya yang membangun-untuk kemajuan mahasiswa, bangsa dan negara di masa yang akan datang. Organisasi memiliki kemampuan mengubah pola pikir dan budaya mahasiswa menjadi lebih baik.

Namun, kenyataan berkata lain, hari ini ruh organisasi mahasiswa di PTAI telah terinfeksi virus-virus pengganggu sehingga pelaku organisasi yaitu mahasiswa tidak lagi berfikir dalam nuansa akademis, melainkan lebih cenderung politis yang mengusung kepentingan-kepentingan sekelompok orang. Gejolak mahasiswa yang dirasa semakin parah menjadi landasan pikir diselenggarakannya suatu program yang bertujuan untuk mengadakan perubahan dan perbaikan PTAI di masa depan. Oleh karena itu, upaya membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan civitas akademika khususnya mahasiswa PTAI di Indonesia adalah suatu kewajiban mutlak yang harus ditunaikan segera.

Menyahuti tuntutan dan realita ini, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI menyelenggarakan suatu program studi banding bagi mahasiswa PTAI ke luar negeri untuk melihat langsung apa dan bagaimana sebenarnya aktivitas akademis yang berlangsung di lingkungan kampus perguruan tinggi di luar negeri serta mengambil manfaat dan pelajaran mengapa dan bagaimana mahasiswa perguruan tinggi di luar negeri memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dalam dunia global. Diharapkan, nilai-nilai positif yang diperoleh dari kampus di luar negeri dapat diterapkan dalam upaya peningkatan kualitas kampus khususnya bagi mahasiswa PTAI di tanah air. Sejak tanggal 31 Januari 2007 sampai 06 Februari 2007 kami berada di India melakukan observasi dan studi banding di dua kampus yaitu University of Delhi dan Jamia Millia Islamia yang berada di New Delhi, ibukota India.

Melalui studi banding ke negeri “budaya tak pernah mati” telah membuka tirai pemikiran tentang aktivitas fungsi perguruan tinggi yang sesungguhnya. Apa yang kami saksikan di India sungguh telah membuka fikiran kami. India, dengan segala kesederhanaan yang meliputi, memiliki semangat yang luar biasa dalam memburu ilmu pengetahuan dan pada gilirannya menjadi unggul dalam bidang akademis dan keilmuan. Jika orang lain lebih maju dibanding kita, tak salah kiranya bila kita meneladani keberhasilan mereka, agar PTAI tidak berjalan di tempat atau malah mundur ke belakang. Sungguh telah banyak kajian dan penelitian yang dilakukan terhadap kualitas akademis, mutu lulusan, kondisi real, serta problem yang sedang diderita PTAI hari ini. Namun, perlu diingat bahwa langkah nyata dalam perbaikan dan peningkatan mutu akademis mahasiswa semakin mendesak dan harus segera direalisasikan dalam tataran praktis, tidak lagi sebagai wacana pikir saja.

Tulisan ini merupakan hasil peninjauan dan studi banding yang kami lakukan selama 6 hari pada dua Universitas di India tersebut. Tulisan ini dikhususkan pada hal yang berkenaan dengan aktivitas perpustakaan, sarana pembelajaran dan proses belajar mengajar di dua universitas tersebut.

B. Sekilas tentang University of Delhi dan Jamia Millia Islamia

New Delhi merupakan pusat pendidikan di daerah India Utara.[3] University of Delhi merupakan salah satu kampus terbaik di India yang terkenal dengan kualitasnya dalam sistem pembelajaran dan penelitian serta telah menghasilkan sarjana di berbagai bidang keilmuan.[4] University of Delhi didirikan pada tahun 1922 sebagai pusat pendidikan oleh pemerintah. Pada masa awal pendiriannya, University of Delhi hanya memiliki dua fakultas yaitu Art Faculty dan Science Faculty yang terdiri dari tiga kampus utama yaitu St. Stephens College (1881), Hindu College (1899), dan Ramjas College (1917), yang dapat menampung 750 mahasiswa.[5]

Menyadari pentingnya pengembangan aspek akademis, pada tahun 1933, Sir. Maurice Gwyer yang menjabat sebagai Vice Chancellor mendatangkan para professor yang kompeten di berbagai bidang keilmuan untuk mengajar di kampus tersebut. Pengembangan kampus terus dilakukan dari masa ke masa hingga pada saat ini University of Delhi telah memiliki 14 fakultas, 86 departemen, dan 79 collage yang tersebar di seluruh kota New Delhi.

Dalam upaya pengembangan kampus pada tahun 70-an, University of Delhi menerapkan kerangka organisasi baru melalui konsep multi-kampus. Di daerah Dhaula Kuan didirikan The South Campus pada awal tahun 1973 yang dimulai dengan program Postgraduate di Faculty of Art dan Faculty of Social Sciences. Selanjutnya didirikan pula The East Campus dan The West Campus yang masing-masing fokus pada bidang kedokteran dan teknologi.

University of Delhi telah banyak menerima penghargaan dalam berbagai bidang sejak tahun 60-an antara lain bidang fisika, kimia, pertanian, peternakan, ekonomi dan sosiologi di mana pada saat sekarang ini universitas tersebut telah menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, sejumlah award telah diperoleh berbagai departemen di universitas ini.

Tak jauh berbeda dari sisi kualitas, Jamia Millia Islamia juga merupakan salah satu kampus terbaik yang terdapat di New Delhi, India.[6] Jamia Millia Islamia yang merupakan kampus bermayoritas Muslim dikenal dengan kualitasnya dalam sistem pembelajaran dan penelitian serta telah menghasilkan sarjana di berbagai bidang keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Walaupun mayoritas sivitas akademika di kampus ini beragama Islam, namun kampus ini tidak membedakan kasta, agama maupun ras. Jamia Millia Islamia didirikan pada tahun 1920 di New Delhi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan oleh pemerintah.

Jamia Millia Islamia menawarkan beragam program akademis dan program ekstensi yang terdiri dari beberapa fakultas dan pusat-pusat kajian antara lain:[7]

1. Faculty of Education (Department of Studies)
Department of Foundation of Educations
Department of Teacher Training & Non-Formal Education
Department of Fine Arts & Art Education

2. Faculty of Humanities & Languages (Department of Studies)
Department of Urdu
Department of Islamic Studies
Department of Arabic
Department of Persian
Department of Hindi
Department of English

3. Faculty of Social Science (Department of Studies):
Department of Economics
Department of Political Science
Department of Social Work
Department of Sociology
Department of Psychology
Department of Commerce

4. Faculty of Natural Science (Department of Studies):
Department of Physics
Department of Chemistry
Department of Geography
Department of Mathematics
Department of Bio-Sciences

5. Faculty of Engineering & Technology (Department of Studies)
Department of Civil Engineering
Department of Mechanical Engineering
Department of Electrical Engineering
Jamia Polytechnic

6. University Center di Jamia Millia Islamia
1. Academic Staff College
2. Academy of Third World Studies
3. A.J.K. Mass Communication Research Centre
4. Barkat Ali Firaq State Resource Centre
5. Centre for Coaching and Career Planning
6. Centre for Culture Media & Governance
7. Centre for Dental Studies
8. Centre for Distance and Open Learning
9. Centre for Gandhian Studies
10. Centre for Information Technology
11. Centre for Interdisciplinary Research in Basic Sciences
12. Centre for Jawaharlal Nehru Studies
13. Centre for Management Studies
14. Centre for Professional Development of Urdu Teacher
15. Centre for Spanish and Latin American Studies
16. Centre for Theoretical Physics
17. Centre for the Study of Comparative Religions and Civilizations
18. Centre for West Asian Studies
19. Dr. K. R. Narayanan Centre for Dalit and Minorities Studies
20. Dr. Zakir Husain Institute of Islamic Studies
21. Jamia’s Prem Chand Archives and Literary Centre
22. Nelson Mandela Center for Peace and Conflict Resolution
23. Sarojini Naidu Centre for Women’s Studies

Jamia Millia Islamia mengadopsi sistem pendidikan yang sama dengan University of Delhi, yaitu sistem Eropa dan sistem Amerika. Dengan gabungan sistem ini tingkat keseriusan belajar mahasiswa sangat tinggi. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa di Jamia Millia Islamia adalah “independent learning”. Mereka lebih banyak meluangkan waktu dengan belajar sendiri dan memperbanyak waktu membaca.

Berbeda dengan University of Delhi, Jamia Millia Islamia tidak memberlakukan sistem porsi penilaian sebagaimana yang terdapat di University of Delhi. Keseluruhan nilai mata kuliah mutlak diperoleh dari hasil ujian final mahasiswa, tanpa ada komponen kehadiran maupun tugas-tugas. Jadi tidak ada kewajiban bagi mahasiswa untuk hadir penuh dalam perkuliahan, hanya saja mahasiswa akan kesulitan untuk mengikuti ujian jika tidak mengikuti perkuliahan dengan dosen di kelas.

Di kampus ini, metode yang dipakai adalah metode chapter. Artinya, setiap tahun ajaran mahasiswa diberikan sejumlah chapter (mata kuliah) yang akan ditempuh selama satu tahun ajaran. Hal ini berbeda dengan University of Delhi yang menggunakan sistem per semester.[8]

C. Sarana Perpustakaan sebagai Motivator Utama

Perpustakaan merupakan jantung perguruan tinggi. Denyut kehidupan akademis dimulai dari susunan buku-buku. Perguruan tinggi yang berkualitas baik sejatinya memiliki sarana perpustakaan yang baik pula. Tidak mengherankan jika banyak perguruan tinggi di luar negeri yang mencapai puncak keilmuannya dimulai dari perpustakaan yang memiliki koleksi lengkap dan banyak. Dalam pengamatan kami, baik University of Delhi, maupun Jamia Millia Islamia, keduanya mengagungkan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Perpustakaan seolah menyedot para pengembara yang haus ilmu untuk berlama-lama menghabiskan waktu bercinta dengan koleksi perpustakaan.

Jika dibandingkan dengan kondisi di PTAI di tanah air, saat ini perpustakaan PTAI seolah berada di persimpangan jalan karena keterbatasan anggaran. Perpustakaan menjadi hening tanpa peminat. Sungguh mengundang decak kagum ketika kami melihat langsung aktifitas perpustakaan di dua kampus yang kami kunjungi. Bagaimana tidak, kondisi perpustakaan baik di University of Delhi maupun Jamia Millia Islamia menyirat perbedaan yang signifikan dengan kondisi perpustakaan PTAI di tanah air.

Central Library di University of Delhi yang didirikan pada tahun 1922 pada saat ini telah memiliki lebih dari 1,5 juta judul buku dari berbagai bidang ilmu. Anggaran tahunan yang dialokasikan untuk perpustakaan ini sebesar 2% dari anggaran universitas. Pihak perpustakaan juga bekerja sama dengan penerbit yang mensuplai buku-buku bagi perpustakaan.[9] Tak kalah hebatnya, perpustakaan DR. Zakir Husein yang terdapat di Jamia Milia Islamia telah memiliki lebih dari 302.000 buah buku dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, 445 buah jurnal, 600 Tesis, 200 Microfilm, 30 Compact Disc, 3000 Manuscript, dan 17 Special Collection. Koleksi buku-buku maupun jurnal menggunakan lima bahasa yaitu : buku berbahasa Urdu 25000, Hindi 12000, Persia 2600, Arabic 3000, dan yang lainnya menggunakan bahasa Inggris. Selain bekerja sama dengan penerbit dalam pengadaan koleksi buku, perpustakaan Dr. Zakir Husein juga menerima bantuan khusus dari pemerintah India.[10]

Kedua perpustakaan ini juga dilengkapi dengan fasilitas fotokopi dan internet gratis. Selain memiliki Central Library, baik di University of Delhi maupun di Jamia Millia Islamia, setiap fakultas dan departemen juga mempunyai perpustakaan masing-masing.
Setiap bulan, kedua perpustakaan ini membeli sekitar 1000-2000 eksemplar buku baru tergantung dari kebutuhan dan anggaran dana yang ada. Biasanya pembelian buku ini berdasarkan jumlah permintaan mahasiswa, rekomendasi dari dosen maupun informasi buku baru dari penerbit. Mendapati jumlah sirkulasi harian buku di kedua perpustakaan ini yang berkisar antara 700-1000 buku per hari menggambarkan ramainya aktivitas di tempat ini. Banyak fasilitas yang disediakan di perpustakaan seperti ruang baca, pelayanan peminjaman buku, internet searching, interlibrary loan dan juga fasilitas fotokopi namun dibatasi hanya 1-2 bab dari setiap buku. Dengan adanya fasilitas internet searching, perpustakaan dapat diakses melalui internet di luar kampus.

Mekanisme peminjaman buku di perpustakaan pusat University of Delhi masih menggunakan sistem manual yang disebut reader ticket. Mahasiswa diberikan 5 buah kartu sirkulasi dengan warna yang berbeda. Satu kartu berwarna hitam yang disebut reader card digunakan untuk peminjaman buku referensi, artikel maupun disertasi yang lama peminjaman hanya 3 hari namun dapat diperpanjang, sedangkan empat buah kartu berwarna biru yang disebut library card digunakan untuk peminjaman text book (buku biasa), lamanya peminjaman sampai satu tahun ajaran. Jadi, mahasiswa tidak perlu membeli buku, perpustakaan menyediakan berbagai buku yang dibutuhkan mahasiswa. Sebelum ujian akhir semester, terdapat sistem clearance yang mewajibkan seluruh mahasiswa mendapatkan surat clearance dari perpustakaan. Surat ini hanya dapat diperoleh dengan mengembalikan seluruh buku yang masih berada di tangan mahasiswa. Jika buku yang dipinjam rusak atau hilang, mahasiswa harus mengganti kerugiannya.

Di perpustakaan ini diberlakukan denda atas keterlambatan pengembalian buku referensi sebesar Rs. 10 per hari (Rs. 1,- = Rp. 200,-). Selain mahasiswa dan dosen, pengguna perpustakaan hanya diperbolehkan membaca buku di ruangan dan tidak diperbolehkan meminjam buku. Jika buku yang dibutuhkan mahasiswa tidak tersedia di perpustakaan, maka pihak perpustakaan akan mencarikannya di perpustakaan lain, atau mengkopikan buku yang diperlukan atau menghubungi penerbit. Namun, hal ini jarang terjadi sebab jumlah eksemplar buku yang terdapat di perpustakaan ini dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa. Perpustakaan ini buka setiap hari kecuali hari kemerdekaan, hari republik, hari raya dan hari Gandhi Jayanthi. Jadwal resmi pelayanan perpustakaan yaitu hari senin-jumat mulai pukul 9.00- 17.00, hari Sabtu-Minggu mulai pukul 10.00-16.30. Akan tetapi pada nyatanya perpustakaan ini dapat buka hingga pukul 22.00 dan pada waktu ujian dapat melayani selama 24 jam non-stop.

Tak jauh berbeda dengan yang diterapkan di perpustakaan sentral University of Delhi, mekanisme peminjaman buku di perpustakaan DR. Zakir Husein juga masih menggunakan sistem manual yang disebut reader ticket. Bedanya, mahasiswa diberikan 6 buah kartu sirkulasi dengan warna yang berbeda. Satu kartu berwarna putih yang disebut kartu induk perpustakaan sebagai tanda bahwa mahasiswa sudah terdaftar menjadi anggota perpustakaan. Dan 5 kartu berwarna hitam digunakan untuk meminjam buku-buku panduan perkuliahan, artikel, maupun disertasi yang lama peminjaman selama satu minggu, akan tetapi dapat diperpanjang. Jadi, mahasiswa tidak perlu membeli buku, perpustakaan menyediakan berbagai buku yang dibutuhkan mahasiswa. Sebagaimana berlaku di University of Delhi, sebelum ujian akhir semester, terdapat sistem clearance yang mewajibkan seluruh mahasiswa mendapatkan surat clearance dari perpustakaan.

Di central perpustakaan di Jamia Milia Islamia tidak diberlakukan denda atas keterlambatan pengembalian buku atau yang lainnya seperti artikel maupun disertasi. Selain mahasiswa dan dosen, pengguna perpustakaan hanya diperbolehkan membaca buku di ruangan dan tidak diperbolehkan meminjam buku. Jika buku yang dibutuhkan mahasiswa tidak tersedia diperpustakaan, maka pihak perpustakaan akan meminta mahasiswa atau dosen yang meminjam untuk menuliskan judul buku, pengarang, dan penerbit baru kemudian pihak perpustakaan akan mencarikan bukunya. Perpustakaan di Jamia Millia Islamia ini buka setiap hari kecuali hari kemerdekaan, hari republik dan hari raya.

D. Bersahabat dengan Sumber Informasi

Terdapat perbedaan yang signifikan tentang orientasi berfikir dan pola studi mahasiswa India dengan mahasiswa Indonesia. Bagaimana tidak, mahasiswa di India nyaris tak punya waktu untuk mengurusi hal-hal yang tidak berkaitan dengan persoalan akademik. Setiap hari, waktu mereka terkuras untuk bercinta dengan huruf-huruf dalam susunan beratus-ratus kertas bahkan beribu-ribu halaman tebalnya. Membaca yang awalnya merupakan suatu kewajiban dengan sendirinya terkonversi menjadi satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Pada umumnya mahasiswa menghabiskan waktu 12 hingga 20 jam perhari untuk berkonsentrasi dengan materi-materi kuliah.

Sulit dicerna akal sehat seseorang bisa cerdas tanpa buku. Buku menempati posisi unggulan sebagai sarana penting bagi kehidupan dan pencerdasan suatu bangsa. Relatif permanen, berbagai informasi terdokumentasi dalam bentuk buku. Ibarat tabir pembuka keajaiban alam raya, buku mengandung berjuta pesona yang menuntun pembacanya untuk lebih arif berfikir dan bertindak. Bukan mahasiswa namanya kalau tak bersahabat dengan buku sebagai salah satu sumber informasi. Seorang mahasiswa di India tak akan bisa lulus ujian jika tak mau bersahabat karib dengan buku.

Jika kita mencoba untuk membandingkan pada saat sekarang, di Indonesia, tidak sedikit bahkan kebanyakan mahasiswa menunggu perintah dan tugas dari dosennya. Mereka tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk membaca berbagai informasi yang relevan dengan bidang studinya dan pada saat yang sama dosen dengan berbagai “kesibukannya” tidak lagi memperhatikan kewajibannya dalam proses belajar mengajar.

Rendahnya motivasi masyarakat Indonesia khususnya pelajar dan mahasiswa dalam membaca dan memburu informasi berujung pada buruknya pengembangan SDM di negeri ini, satu kenyataan yang harus diakui bahwa Indonesia menduduki urutan terendah di antara negara-negara ASEAN dalam pengembangan sumber daya manusia.[11] Keadaan semacam ini perlu segera dikoreksi demi kemajuan dan peningkatan kualitas perguruan tinggi di Indonesia khususnya di Perguruan Tinggi Agama Islam.

E. Dahsyatnya Pola Perkuliahan dan Sistem Ujian Akhir

Baik University of Delhi maupun Jamia Millia Islamia, keduanya mengadopsi sistem pendidikan campuran, yaitu European system dan American system. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari beberapa responden yang terdiri dari beberapa mahasiswa di University of Delhi, sistem pembelajaran yang diterapkan merupakan gabungan dari keduanya, misalnya, dosen memberikan perkuliahan di ruang kelas dan memberikan sejumlah tugas-tugas bagi mahasiswa.[12]

Tingginya tingkat konsentrasi dan keseriusan belajar mahasiswa yang berujung pada stres dan kejenuhan disiasati dengan cara belajar di luar ruangan seperti di taman sambil menikmati udara segar. Strategi yang diutamakan dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa di University of Delhi adalah independent learning. Mereka lebih banyak meluangkan waktu dengan belajar sendiri dan memperbanyak waktu membaca. Durasi waktu belajar mereka rata-rata 12-20 jam perhari. Biasanya sebelum melaksanakan perkuliahan di ruang kelas, dosen mewajibkan kepada mahasiswa untuk membaca sejumlah buku wajib yang berkenaan dengan mata kuliah dan saat perkuliahan berlangsung, dosen menguji mahasiswa dengan mengajukan pertanyaan atau kasus yang berkenaan dengan bahan bacaan yang telah ditugaskan. Hebatnya lagi, proses pembelajaran di kedua kampus ini menggunakan bahasa Inggris.

Pada umumnya kampus-kampus yang terdapat di India menggunakan sistem pembelajaran dan penilaian ujian yang berbeda dengan sistem yang diterapkan di Indonesia. Dosen sebagai tenaga pengajar hanya memberikan kuliah di kelas berdasarkan silabus yang telah ditetapkan departemen masing-masing. Jauh berbeda dengan apa yang selama ini diterapkan di PTAI di Indonesia, mekanisme pelaksanaan ujian di kedua kampus ini memiliki 3 komponen pelaksana yang berbeda antara pembuat soal, pemeriksa dan tim pembuat nilai. Di University of Delhi, sistem penilaian berdasarkan porsi sebagai berikut: Kehadiran di kelas: 5 %, Ujian Internal: 10 %, Assigments: 10 % dan Ujian Final: 75 %. Hal ini berbeda dengan apa yang berlaku di Jamia Millia Islamia dimana 100% nilai mata kuliah berdasarkan ujian akhir tanpa komponen kehadiran, kuis maupun tugas-tugas.[13]

Di seluruh Universitas di India, terdapat kesamaan sistem ujian yang diterapkan, dimana misalnya mahasiswa harus menjawab 5 dari 7 pertanyaan yang diujikan dalam durasi 3 jam. Dari satu pertanyaan, mahasiswa dituntut untuk menjawabnya dengan penalaran yang baik. Dalam menjawab satu soal, mahasiswa harus mengemukakan introduction, teori dan pendapat para ahli mengenai masalah yang diujikan, kritik terhadap teori, penalaran dan analisis mahasiswa serta penutup dan kesimpulan. Dengan diterapkannya sistem ujian seperti ini, mahasiswa sangat dituntut untuk banyak membaca dan meresume buku serta menghabiskan waktunya untuk belajar. Terbatasnya waktu yang diberikan serta tuntutan ujian yang “menggila” mengharuskan mahasiswa untuk menjawab dan menuliskannya dengan tepat dan cepat, sebab dengan model soal ujian seperti itu, mahasiswa disediakan kurang lebih 25 lembar kertas double folio untuk menuliskan jawaban. Dan pastinya seluruh kegiatan ini menggunakan bahasa Inggris. Tak heran jika kualitas lulusan perguruan tinggi di India setara dengan lulusan perguruan tinggi di barat.

Dengan pola pembelajaran yang begitu ketat ditambah pola ujian yang sangat berat yang diterapkan di kedua kampus ini, jika dibandingkan dengan model skripsi mahasiswa di kampus-kampus di Indonesia, dapat dikatakan bahwa mahasiswa S1 dan S2 di University of Delhi telah menulis paling sedikitnya 10-20 buah skripsi dalam masa kuliah 3 tahun. Sebagaimana yang berlaku di University of Delhi, di Jamia Milia Islamia penulisan skripsi pun bukan merupakan syarat utama kelulusan akhir bagi mahasiswa S1.[14] Jadi dengan filosofis ini, tidak perlu mempersyaratkan penulisan skripsi di akhir tahun perkuliahan, kecuali untuk fakultas-fakultas tertentu seperti misalnya Faculty of Law. Namun bagi mahasiswa S3 diberlakukan penulisan disertasi, ada yang menggunakan metode penelitian dengan analisa statistik dan ada juga yang menggunakan model penelitian kualitatif, hal ini disesuaikan dengan jurusan masing-masing.

F. Motivasi Tinggi Dalam Kebersahajaan

Seorang bijak mengatakan bahwa dengan dorongan dan motivasi yang kuat, seseorang akan membuat perubahan, sebaliknya, seseorang tanpa motivasi walaupun dengan fasilitas yang lengkap tidak akan melakukan apa-apa. Fasilitas mewah bukan segalanya dalam mencapai mutu pendidikan berkualitas. Berkenaan dengan hal ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ada banyak anak bangsa Indonesia yang berhasil mencapai prestasi akademik pada tingkat internasional padahal mereka mengenyam pendidikan di Indonesia dengan fasilitas seadanya. Keberhasilan mereka tersebar di berbagai bidang keilmuan seperti pendidikan, teknologi, penelitian, hukum dan sebagainya. Sebut saja Prof. Yohanes Surya, Prof. Ken Soetanto (profesor di Waseda University, Jepang), Prof. B.J. Habibie, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Nurcholis Madjid dan banyak lagi. Mereka semua dulunya juga mengenyam pendidikan di Indonesia dengan segala keterbatasan fasilitas. Lalu apa yang dapat disimpulkan adalah bahwa walaupun dengan fasilitas sederhana dengan berbekal semangat dan motivasi belajar yang dahsyat mereka mampu mencapai puncak prestasi dalam bidang akademis. Namun seiring berjalannya waktu, semangat haus ilmu terasa semakin tak mendahaga. Di banyak tempat di Indonesia, pencari ilmu dimanjakan dengan berbagai fasilitas-fasilitas mewah yang katanya bertujuan untuk menunjang proses pembelajaran, tapi kenyataannya hal itu malah menurunkan semangat belajar generasi muda Indonesia yang berujung pada menurunnya kualitas akademis mahasiswa Indonesia di mata dunia.

Prinsip kesederhanaan yang bersahaja nampaknya masih dipegang teguh oleh kalangan civitas akademika baik di University of Delhi maupun di Jamia Millia Islamia. Para civitas akademika tidak terlalu mempermasalahkan soal fasilitas yang amat sederhana ini. Bagi mereka, menghasilkan lulusan berkualitas jauh lebih penting ketimbang meributkan soal fasilitas pendukung. Walaupun menurut Gunawan, sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor kesuksesan kegiatan belajar mengajar.[15] Namun India, dengan kesederhaannya mampu mencetak lulusan-lulusan berkualitas. Di kedua kampus yang kami kunjungi, bangunan-bangunan tua digunakan untuk menuntut ilmu, ruang belajarnya hanya berukuran kira-kira 5×6 meter yang hanya dilengkapi dengan kursi-kursi kayu, meja belajar, papan tulis dengan kapur tulis-jangan bayangkan white board berspidol- serta satu unit kipas angin yang kalau di-on-kan akan mengeluarkan suara bising.

Fasilitas belajar di kampus ini memang sangat sederhana, namun kualitas lulusan Jamia Milia Islamia University setara dengan lulusan kampus-kampus Eropa dan Amerika, terbukti dengan masuknya Jamia Milia Islamia University ke dalam 100 universitas terkemuka se-India. Hal ini disebabkan tingginya kualitas dan penekanan keilmuan dalam proses belajar mengajar terutama penguasaan bahasa asing. Pada dasarnya, fasilitas belajar mengajar yang disediakan di kedua kampus ini lengkap adanya namun dalam kondisi sederhana. Di kedua kampus ini terdapat, hostel atau asrama bagi mahasiswa, sarana olah raga, auditorium, panggung kesenian, laboratorium dan kantin.

Bicara soal gaji bagi pengajar, tak tampak gelimang glamour pada gaya hidup profesor-profesor. Kehidupan mereka jauh dari kesan mewah. Tidak seperti kebanyakan yang berlaku di Indonesia, keunggulan dan prestige seorang akademisi tidak diukur dengan indikator material, namun mengarah pada kultur akademis yang mencipta, dengan seberapa sering keilmuan dan pemikirannya yang dicurahkan dalam bentuk karya tulis masuk dalam jurnal internasional dan seberapa tinggi frekuensi mengajar di universitas lain terutama di kampus-kampus di luar negeri dan masih banyak lagi hal yang menjadi indikator bagi seorang profesor yang berkualitas yang masih bernuansa akademik. Mutu jauh lebih penting bagi India.

G. Saran-Saran dan Penutup

Melalui studi banding yang diselenggarakan oleh Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI yang laksanakan oleh mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara Medan di dua perguruan tinggi di India yaitu, University of Delhi dan Jamia Millia Islamia pada tanggal 31 Januari 2007- 06 Februari 2007, tentu sangat banyak pengalaman dan hal berharga yang dapat diperoleh dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan rujukan bagi civitas akademika Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia khususnya IAIN Sumatera Utara Medan untuk mencapai kemajuan dan perkembangan ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Sungguh sangat menarik ketika melihat dua perguruan tinggi yang dikunjungi di New Delhi yaitu University of Delhi dan Jamia Millia Islamia, kampus yang memiliki sarana belajar yang sederhana, memiliki kualitas standar internasional dan mampu mencapai prestasi di tingkat dunia. Iklim dan orientasi akademis benar-benar tercipta di kalangan civitas academika di kedua perguruan tinggi ini. Namun ironisnya, PTAI yang terdapat di tanah air yang memiliki sarana belajar yang memadai, tidak mampu melakukan hal yang sama. Sungguh terdapat satu perbedaan yang sangat besar diantara keduanya dan tentunya hal ini disebabkan banyak faktor yang perlu dikaji kembali. Para pengajar di luar negeri khususnya India memang sedikit lebih unggul. Di tanah air, ada kecenderungan dosen tidak mempersiapkan silabus ketika akan membawakan satu materi perkuliahan. Inilah salah satu penyebab mundurnya kualitas belajar mengajar di perguruan tinggi di tanah air. Kuliah hanya diberikan secara seremonial saja. Dari tahun ke tahun, materi yang disampaikan nyaris tak mengalami perubahan. Tidak ada pemikiran baru. Padahal, selalu ada hal baru dalam tiap detik perjalanan hidup manusia. Dunia berubah setiap saat dan memerlukan kajian-kajian mendalam.

Adanya kelemahan penguasaan bahasa asing sehingga selalu ditemui kesulitan dalam memahami teks-teks asli juga merupakan faktor yang memperburuk kualitas PTAI di Indonesia. Buku-buku asli yang berbahasa asing harus diterjemahkan terlebih dahulu yang akhirnya harus mengikuti penafsiran pengalih bahasa yang terkadang agak berbeda dari isi aslinya. India telah membuktikan pada kita bahwa dengan fasilitas seadanya mampu menghasilkan lulusan bermutu internasional. Budaya berfikir kita harus diperbaiki.Oleh karena itu, terdapat saran-saran yang dapat diajukan antara lain:

1. Bagi pimpinan PTAI dan pimpinan perpustakaan kampus, pengadaan perpustakaan yang lengkap sangat dibutuhkan untuk meningkatkan minat baca dan memperkaya khazanah keilmuan di kalangan civitas akademika. Dengan menjadikan perpustakaan sebagai jantung perguruan tinggi, diharapkan iklim akademis dapat terwujud di lingkungan kampus.

2. Bagi pimpinan PTAI, untuk meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Agama Islam, pola pembelajaran serta sistem ujian yang diterapkan di University of Delhi dan Jamia Millia Islamia dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penerapan sistem belajar-mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia. Di University of Delhi dan Jamia Millia Islamia, pola pembelajaran dan sistem ujian yang berlaku menjadi pemicu peningkatan minat baca di kalangan civitas akademika.

3. Bagi mahasiswa PTAI, semangat dan minat belajar yang diterapkan mahasiswa di University of Delhi dan Jamia Millia Islamia dapat dijadikan bahan instropeksi bagi peningkatan kualitas mahasiswa PTAI, khususnya bagi mahasiswa IAIN Sumatera Utara Medan

Kami yakin bahwa 5 tahun kedepan kita dapat merasakan budaya kampus yang kental dengan nilai-nilai akademik sebagaimana yang diharapkan asalkan semua pihak yang terkait menyadari ketertinggalan kita. Berusaha dan berharap dalam semoga. Amin.

Catatan:

Atas nama Dewan Pimpinan Perhimpunan Pelajar Indonesia (DP PPI) di India, saya sampaikan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Fatimah Zahra dan Nirmala, serta Departemen Agama yang secara tidak langsung turut membantu program kerja kami dalam mempromosikan nilai lebih Sistem Pendidikan di India.

***

DAFTAR PUSTAKA

Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro), Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Christopher Ball & Heather Eggins, Higher Education into The 1990′S ; New Dimensions, USA: SRHE & Open University Press, 1989

John White, Education and the Good Life Beyond The National Curriculum, London: Kogan page ltd, 1990

M. Alfian Darmawan, Mahasiswa; Dilema Antara Menerima Posisi atau Meraih Peran dalam “Mahasiswa dan Masa Depan Politik Indonesia”, Yogyakarta: PSIP DPP IMM, 1993

Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Thomas L. Friedman, The World is Flat; The Globalized World in the Twenty-First Century, London: Penguin Books, 2006

Yozar Anwar, Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20; Kisah Perjuangan Anak-Anak Muda Pemberang, Jakarta: Sinar Harapan, 1981

End Notes:

[1] Istilah-istilah tersebut menjadi euphoria tersendiri bagi mahasiswa yang pada gilirannya menyebabkan fokus mahasiswa identik dengan mengontrol kebijakan pemerintah sebagai manivestasi istilah-istilah tersebut. Padahal pemegang dominasi kekuatan politik dunia adalah mereka yang memiliki sumber daya yang kuat dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi. Thomas L. Friedman dalam The World is Flat juga mengemukakan hal senada dengan menyatakan India dan Cina akan menjadi negara yang sangat maju disebabkan penguasaan Teknologi dan keunggulan human resourcenya.
[2] Peter Scott, The Power of Ideas pada, Christopher Ball & Heather Eggins, Higher education into the 1990′s: New dimensions, SHRE and Open University Press, 1989, USA. John White juga menyatakan bahwa knowledge is the obvios starting-point for education, lihat John White, Education and The Good Life beyond The National Curriculum, Kogan Page Ltd, 1990, London, pg. 117
[3] http://www.Indiaedu.com/delhi-city/, Delhi holds an excellent reputation as far as many universities and colleges are concerned. The top 5 universities in Delhi are Delhi University, Jawaharlal Nehru University, Guru Gobind Singh Indraprastha University, Jamia Millia Islamia and Indira Gandhi National Open University. The All India Institute of Medical Sciences ranks among the best medical institutions in the world. Other educational and research institutes that are recognized worldwide as excellent institutions include Indian Institute of Technology Delhi, Delhi School of Economics, Shri Ram College of Commerce, Lady Shri Ram College for Women, Netaji Subhas Institute of Technology, Delhi College of Engineering and St Stephen’s College. Lihat juga Asia’s Best Universities 2000 di http://www.asiaweek.com/ di mana universitas di India menempati posisi lebih baik dari universitas di Indonesia. Telusuri http://www.alnaja7.org/success/education/worldrankings2006.pdf yang menyatakan bahwa sejumlah kampus di India masuk dalam deretan kampus terbaik sedunia.
[4] Wawancara dengan diplomat KBRI India, DR. Chairuddin Siregar, tanggal 31 Januari 2007, jam 11.40, lihat juga www.Indiaedu.com/top.educational-institutes/top-universities/ di mana University of Delhi masuk dalam top universities di India.
[5] Hasil penelusuran website di http://www.du.ic.in/, pada tanggal 01 Februari 2007.
[6] Telusuri http://chennaitoday.wordpress.com/2006/07/26/India.todaystopcollegerankings/, Jamia Millia Islamia masuk ke dalam deretan 100 kampus terbaik se India.
[7] http://www.jmi.nic.in/
[8] Sebagaimana dipaparkan oleh Yunita Ramadhana dan Zulfitri, mahasiswa Indonesia yang menempuh program master di Jamia Millia Islamia, dalam wawancara di kampus JMI, pada tanggal 02 Februari 2007, jam 11.30
[9] Wawancara dengan kepala perpustakaan pusat University of Delhi, DR. Mohamad Higazy, pada tanggal 01 Februari 2007, jam 14.30
[10] Wawancara dengan asisten kepala perpustakaan, Ameera khatoon, pada tanggal 02 Februari 2007, jam 15.00
[11] Perihal ini dapat di baca dalam Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006). Indonesia menempati posisi ke 112 dari 175 negara di dunia, Singapura urutan ke 25, Brunei Darussalam urutan ke 33, Malaysia urutan ke 58, Thailand urutan ke 76 dan Filiphina urutan ke 85.
[12] Sebagaimana dijelaskan oleh Rini Ekayati,Usma Nur Dian, Ratna, Muhammad Faiz, Idin Fasisaka, mahasiswa Indonesia yang menempuh program MA di University of Delhi, dalam pertemuan di kampus University of Delhi pada tanggal 31 Januari 2007, jam 16.15
[13] Sebagaimana dipaparkan oleh Yunita Ramadhana dan Zulfitri, mahasiswa Indonesia yang menempuh program master di Jamia Millia Islamia, dalam wawancara di kampus JMI, pada tanggal 02 Februari 2007, jam 11.30
[14] Sebagaimana dijelaskan oleh Associate Professor, DR. Mohamad Ishaque, di kantornya, pada tanggal 02 Februari 2007, jam 13.30
[15] Ary H. Gunawan , Administrasi Sekolah ( Administrasi Pendidikan Mikro), ( Rineka Cipta, Jakarta: 1996)

Perkawinan Campuran


PROSEDUR PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

Pesan sekaligus tanggapan singkat yang disampaikan oleh Sdri. Ayu terhadap artikel mengenai Perkawinan Campuran serta berbagai pertanyaan sejenis dari beberapa masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di New Delhi, telah membawa saya pada suatu kesimpulan sederhana bahwa di saat sekarang ini banyak terdapat masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perkawinan campuran (perkawinan beda kewarganegaraan) namun terkendala atau setidaknya minimn akan informasi hal tersebut.

Oleh karena itu dalam artikel berikut, saya sampaikan informasi dasar lainnya mengenai hal-hal yang terkait dengan perkawinan campuran, khususnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah di Indonesia dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan UU yang berlaku saat ini (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

1. Perkawinan Campuran

Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dikenal dengan Perkawinan Campuran (pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Artinya perkawinan yang akan anda lakukan adalah perkawinan campuran.

2. Sesuai dengan UU Yang Berlaku

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimua (lihat pasal 6 UU Perkawinan).

3. Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan

Bila semua syarat telah terpenuhi, anda dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, –anda dan calon suami anda,– (pasal 60 ayat 1 UU Perkawinan). Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka anda dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan (pasal 60 ayat 3 UU Perkawinan).

Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5 UU Perkawinan).

4. Surat-surat yang harus dipersiapkan

Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni:

a. Untuk calon suami


Anda harus meminta calon suami anda untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan “Surat Keterangan” yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. SK ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan:

  • Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport)
  • Fotokopi Akte Kelahiran
  • Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin;atau
  • Akte Cerai bila sudah pernah kawin; atau
  • Akte Kematian istri bila istri meninggal
  • Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

b. Untuk anda, sebagai calon istri

Anda harus melengkapi diri anda dengan:

  • Fotokopi KTP
  • Fotokopi Akte Kelahiran
  • Data orang tua calon mempelai
  • Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan

6. Pencatatan Perkawinan (pasal 61 ayat 1 UU Perkawinan)

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedang bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

7. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan

Kutipan Akta Perkawinan yang telah anda dapatkan, masih harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami.

Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan anda sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia

8. Konsekuensi Hukum

Ada beberapa konsekuensi yang harus anda terima bila anda menikah dengan seorang WNA. Salah satunya yang terpenting yaitu terkait dengan status anak. Berdasarkan UU Kewarganegaraan terbaru, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, kini sama-sama telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.

Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Jadi bersiaplah untuk mengurus prosedural pemilihan kewarganegaraan anak anda selanjutnya.

Semoga mencerahkan dan have a nice weekend readers..

Catatan:

  • Bagi perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia, harus didaftarkan di kantor Catatan Sipil paling lambat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Bila tidak, maka perkawinan anda belum diakui oleh hukum kita. Surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal anda di Indonesia (pasal 56 ayat (2) UU No 1/74).

Referensi Utama: LI Seri 45 – LBH APIK Jakarta

Artikel terkait:
1. Status Hukum Anak Perkawinan Campuran
2. Status Anak Luar Kawin Perkawinan Campuran

Comparative Law (2)


CLASSIFICATION AND VALUES OF COMPARATIVE LAW
Comparative law, as it is understood today is definitely a modern character. But there is no doubt about the fact that even in very ancient time there was a tendency to look into the laws of other countries. At the same time where are ample examples to prove the fact that many legal systems of the world did not encourage study of foreign laws. The Roman law itself did not provide any incentive to the development of the comparative law because the Roman law was not the result of any process of comparison with foreign law.

The ‘Corpus Juris Civilise’, which represented the Roman law, contained utterances of the emperors and also the edicta issued directly by them as head of the State, or the rescripta, viz., answers returned by the emperors when consulted on questions of law by the parties in a suit or by magistrates.

The Romans describes their legal system as consisting of two ingredients, “All nations”, says the Institutional Treatise, who are ruled by laws and customs, are governed partly by their own particular laws, and partly by those laws which are common to all mankind. The law which a people enact is called the Civil Law of that people, but that which natural reason appoints for all mankind is called the Law of Nations, because all nations use it. The part of the law “which natural reason appoints for all mankind” was the element, which the Edict of the Preator was supposed to have worked into Roman jurisprudence. Elsewhere it is styled more simply Jus Naturale, or the law of Nature; and its ordinances are said to be dictated by Natural Equity (naturalis aquitas) as well as by natural reason.

On the other hand, the common law of England was all open for the development of comparative law. The first among the promoters was Leibnitz who mad an attempt to survey the laws of the civilized countries, though he was not very successful in his attempt nevertheless it has its academic value. In England, Montesquieu is regarded as the founder of comparative law because he was the first to realize that ‘rule of law’ should not be treated as abstraction, but must be regarded against a background of its history and of the environmental in which it is called upon the function’.

In his famous book “Del Espirit des Laws” of the world ultimately he failed to achieve his goal. The origin of comparative law may at the earliest be traced from the middle of the nineteenth century. The idea of studying foreign law was encouraged by jurists of historical school of law. Not only that the movement of codification of law also did not do anything in favour of study of foreign law. Some attempts, however, have been made in France and Paris where a chair of comparative law and comparative criminal was established in 1832 and 1846.

In America there was total hostility towards anything which was associated with English law. Accordingly, American legal system completely ignored the study of English law. However, they did take a little support from the French legal system. Much of the pioneering work in regard to comparative law was done in England. Lord Bacon and Mansfield were quite instrumental in this respect. Henry Maines’s Ancient law (1861) was the great eye-opener towards the development of comparative law. He introduced a correlative method into the history of institutions. In 1894 the Quain professorship of comparative law was established at University College, London. The English Society of Comparative Law was found in 1895.

The twentieth century marks the realization that the policy of legal isolationism is not a good policy and is not conclusive to the growth of a unified law. In recent years various institutes have been established for the purpose of carrying on research. Efforts are being made to promote this subject but still major breakthrough regarding the development of this subject has not been seen. However, its utility and importance are being realized. The earlier doubts regarding its existence are almost over, now it is regarded as a branch to legal and technique.

A. Classification of Comparative Law

1. Prof. Lambert’s Classification

Prof. Lambert classifies Comparative Law under three heads:
a. Descriptive Comparative Law
b. Comparative Legal History
c. Comparative Legislation

Descriptive Comparative Law is the inventory of the systems of law of the past and recent as a whole as well as of the individual rules with these systems, established for the several categories of legal relations. It lays down the differences between the laws of two or more legal systems.

Comparative Legal History seeks to bring out, by the establishment of a universal history of law, the rhythms or natural laws of the succession of social phenomena, which direct the evolution of legal institution.

Comparative Legislation or Comparative Jurisprudence tries to describe the common trunk on which the recent national development of the study of law and of the awakening of an international legal consciousness.

2. Wigmore’s Classification

Wigmore divides Comparative law under three heads:
a. Comparative Nomoscopy
b. Comparative Nomothetics
c. Comparative Nomogenetics

Comparative Nomoscopy ascertains and descrives other systems of law as facts. It is concerned with the formal description of law in different legal systems. Comparative Nomothetics seeks to ascertain the politics and relative merits of different institutions with a view to amend the laws. In other words, it makes the assessment of the relative merits of the rules under comparison. Comparative Nomogenetics traces the evolution of various systems in their relation to another on chronology and causes. In other words, it is concerned with the study of the development of systems of law in relation to one another.

3. Kaden’s Classification

Kade clasiffies Comparative law as:
a. Formal Comparison (Formalle Rechtsver Gleinchung)
b. Dogmatic Comparison (Dogmatische Rechtsvergleichung)

Formal comparison denotes the comparative investigation of the sources of law, e.g., the weight given in different systems to statue law, case-law and custom and the application of differing methods of legal techniques in such respects as the interpretation of statues. This method, in other words, looks the different systems of statue law and custom and the different techniques of interpretation of statues. Dogmatic comparison is concerned with different solution of a problem in different systems of law. This method ascertains the application of the result of comparison in the legal problem of a country.

4. Kantorowicz’s Classification

He classifies Comparative Law as follows:
a. Geographical Comparative Law
b. Material Comparative Law
c. Methodical Comparative Law

Geographical Comparative Law implies the parallel investigation of the general structure of the law in several systems. Material Comparative Law is the comparative investigation of the rules relating to a given subject-matters. Methodical Co-operative Law is that of the process, which is not purely analytical, but leads to a systematic view of the subject-matter.

5. Max Rheinstein’s Classification

Rheinstein has given two classifications:
a. Macro-comparison
b. Micro-comparison

Macro-comparison, according to Rheinstein, “is concerned with comparison of entire legal systems, such as, Anglo-American Common Law and the so-called Civil Law or wihin the Civil Law, the family of so-called Romanist Law, i.e., based on French and German.

6. Gutteridge’s Classification

Gutteridge classifies Comparative Law under two heads:
a. Descriptive Comparative Law
b. Applied Comparative Law

Descriptive Comparative Law is concerned with the description of different legal facts as found in different comparison. The main function of Descriptive Comparative Law is to state only the divergences between the two or more systems to an individual legal problem. It is unworthy of being called as a science or a legal research. Gutteridge says:

“Descriptive Comparative law differs from Applied Comparative law because it is confined to an analysis of variations between the laws of two or more countries, and is not directed to the solution of any problem either of an abstract or a practical nature. The comparison has no other aim than that of furnishing information and it is no concern of the person undertaking it to ascertain what use will be made of the result of his investigation.”

Applied Comparative law is concerned with the examination of the legal facts with the purpose of obtaining the results. It is worthy of being dignified as a legal research, because it lays down the conclusions, drawn from the comparison of different legal facts after making proper analysis and careful study. Applied Comparative law is practical in nature. It is a method to achieve certain aims, such as, law reforms, unification of laws, etc. Its process is not easy and only the experienced lawyers and experts can employ this method. In the words of Gutteridge:

“The use of comparative method with a definite aim in view other than that of obtaining information as to foreign law may conveniently be called ‘Applied Comparative Law’. The aim in question need not be of a practical nature: it may, for instance, take the form of a comparison carried out either to enable the legal philosopher to construct abstract theories of law, or in order to assist the historian in tracing the origins and evolution of legal concepts and institutions. The distinguishing feature of this form of comparison is that it does not consist of mere description of the differences which exist between the concepts of rules, or institutions, of law under examination, but probes more deeply into the matter with a definite purpose in view. The investigator must, first of all, ascertain how far these differences are fundamental or rely accidental; secondly, he must determine the causes underlying such differences and their relation to the general structure of the system in which they arise; and finally, he must examine the operation of the rules in practice having regard to the legal and social environment in which each of the systems is called upon to function.”

7. Institutional and Functional Comparison

The uncertainty in the nature and scope of comparative law is so serious that more classifications can be added in its study. Considering the activities of comparative law and its field of the study, the subject within its scope is said to have undertaken into two or more legal systems, known as Institutional Comparison and the other Functional Comparison which is concerned with the comparison of the detail rules, i.e., the function of law and its institutions.

Institutional comparison, known as structural comparison, is the comparison of the institutions with which law is connected. In this method one deals with such phenomenon as the system of courts, constitutions, law, etc. This method of comparison is made to clarify and testify the similarities and differences of the institutions, which has made law operative in the countries under study. After adopting the comparison of this type if one goes further and tries to determine the causes of specific characteristic of the institutions, he puts himself in the sphere of functional comparison. Functional comparison is the study of the processes and contents of law and the actual performance of the functions which various legal systems offer. Here the actual rules of law with their causes and effect are studied. Thus if one examines a particular problem of criminal law of India with that of foreign country the comparison is functional.

B. Values and Purposes of Comparative Law

The utility, value and purposes of comparative law, in broad outlines may be given as follows:
1. Better understanding of law;
2. Aid to the Legislature and other law-reform agencies;
3. Help to Courts of law;
4. Help to practicing lawyers;
5. Utility in foreign trade and economic relations

There is no doubt about the fact that there are some definite advantages of the study of comparative law. However there also some important weakness of the subject which cannot be ignored, there are:
1. A difficult process;
2. Non-availability of materials;
3. Lack of experts;
4. Language difficulty;
5. Difference in words and actions of law;
6. No standard technique of comparison;
7. Misleading results.

CONCLUSION

There are several points to remember regarding the topic on Comparative Law (1) and (2) in the following:
1. Comparison is an important source of knowledge and understanding.
2. Comparative Law denotes a method of study and research by which laws and legal institutions of two or more countries are compared.
3. Comparative Law deals with scientific enquiry as well as it is a method of study;
4. The chief function of comparative jurisprudence is to facilitate legislation and the practical improvement of law.
5. Much of the pioneering work in regard to comparative law was done in England.
6. Different jurists have given different classifications of comparative law.
7. Gutteridge’s classification of comparative law is considered as one of the most balanced one.
8. There are number of objectives of comparative law. The most important and widely accepted objective of the comparative law is to increase the understanding of legal system of one’s own country.
9. There are some weakness of comparative law which is ultimately hampering the growth of comparative law.
10. Comparison is a different process. It requires special kind of aptitude, training and qualifications.

Comparative Law (1)


NATURE AND DEFINITION OF COMPARATIVE LAW

A. Meaning of Comparative Law

Comparison is an important source of knowledge and understanding. It is said to be a technique, a discipline, an implementation and a method by which the values of human life, relations and activities are known and evaluated.

The importance of comparison has received recognition in all quarters and by everybody in the field of study and research. Its worth is reflected in the works and writings of the scientist, historians, economists, politicians, jurists and others engaged in investigations and research activities. Whatever the notions, ideas, principles and theorist, they are able to formulate, is said to be the outcome of comparative method of study. This is also true of law.

The various contributions of legal thinkers and writers are by all means the results of their comparative approach. As jurisprudence is regarded as the science of law, its essential feature is that it is a particular method pf study, not the law of one country, but the general notions of law itself,[1] that is the law of almost all the countries of the world, these legal philosophers and jurists have propounded their own line of thinking towards the study of law, its philosophy, functions and institutions after making extensive study of their own legal system and the system of various other countries of the world, by comparing each from one another.

This approach in the field of the study of law has given rise to a new branch of legal study, which is called by the name of Comparative Law and which sets put a method of studying laws of different nations in a comparative manner.[2] Various others associated with the making, application and administration of law also find in this method a shape for their guideline, a tool for workmanship and a devise to meet with a situation, which may conceivably arise in the field of their activity, as by comparing their own laws with the laws of other legal systems they can amend, modify and add whatever is required in the interest of penetrating further in the sphere of international law, legal studies, trade and commerce, diplomatic and cultural relations with a stretching hand and now its importance is not a matter of course, but a reality in the service of mankind, society and nations.

B. Nature of Comparative Law

Comparative law, in its most simple sense, denotes a method of study and research, by which laws and legal institutions of two or more countries are compared. It is concerned with the examination of the contents of different legal systems in their answer to the solution of various legal problems. It is a technique by which certain ends can be achieved by looking to the laws of various nations in comparison with one’s own laws.

Comparative law is not a subject but a method of study. It is regarded as a process of studying foreign laws in comparison with local laws. Its work is to ascertain the differences and similarities in the legal rules, principles and institutions of two or more countries with a view to provide solutions for local problems. It is a discipline to maintain a social order by the knowledge and experience of others living in a foreign country.[3]

C. Definition of Comparative Law

A good number of writers have made attempts to define the term ‘comparative law’ but most of them have only highlighted the purposes and functions of comparative law. About the nature of comparative law no successful attempt has been made. In fact, comparative law is a subject of recent origin and growth and there are many controversies regarding its nature. Gutteridge has very aptly remarked:

“Legal definitions are notoriously satisfactory and apt to lead to controversies, which are barren of any result. This, in particular, is the case, when any attempt is made to define comparative law, since the subject-matter being non-existing is one which defines definition. The consequence is that definitions of comparative law, which have been framed does not deal with the nature of comparative law, but only with its object.”[4]

Despite all difficulties for the definition of the term, writers and jurists have given their definitions in their own way. Most of their definitions reveal that they have included therein only the functions and purposes of comparative law, rather than its form and nature. Since comparative law is a vague term with an undetermined scope the writers in their definitions have only indicated its achievements in various spheres of social and international relations.

Some of the important definitions are given below:

According to Levy Ullman:

“Comparative law has been defined as a branch of legal science, whose object it is to bring about systematically the establishment of closer relations between the legal institutions of different countries”.[5]

Holland says:

“Comparative law collects and tabulates the legal institutions of various countries, and from the results thus prepared the abstract science of jurisprudence is enabled to set forth an orderly view of the ideas and methods, which have variously been realized in actual systems.”[6]

James Bryce says:

“Comparative method collects, examines, collates the notions, doctrines, rules and institutions, which are found in every developed legal system, or at least in most systems, notes the point in which they agree or differ and seeks thereby to construct a system, which shall be natural, because it embodies what men, otherwise, unlike have agreed in feeling to be essential, philosophical because it gets below words and names and discovers identity of substance under diversity of description and serviceable, because it shows what particular means the ends, which all or most systems pursue have been best attained.[7]

A German writer Bernhoff points out:

“Comparative law sets forth how people of a common origin have independently developed the traditional legal conception; how people modify the institutions which it inherits according to its own views; and thus how, without any material connection, the legal systems of different nations develop according to common evolutionary principles. Briefly it attempts to discover the idea of law in the several legal systems.”[8]

Julious Stone remarks:

“Comparative law seeks to describe what is common and what is different in different legal systems or to seek a ‘common core’ of all legal systems.”

Rheinstein says:

“The term (Comparative Law) should be reserved to demonstrate those kinds of scientific treatment of law which go beyond the taxonomic or analytical description of technical application of one or more systems of positive law.”[9]

Bartholomew points out:

“Briefly comparative method may be described as far as legal studies are concerned as that method of study, whereby two or more legal systems, concepts, institutions or principle are investigated with a view to ascertaining the differences and similarities between them”.[10]

Some of the writers have identified the term “comparative law” with comparative jurisprudence. They have attempted to define the term “comparative law” under the name of comparative jurisprudence. Hence such definitions should also be considered here:

Sir Henry Maine says:

“The chief function of comparative jurisprudence is to facilitate legislation and the practical improvement of law.”[11]

Salmond points out:

“What is known as comparative jurisprudence – namely, the study of the resemblance and differences between different legal systems – is not a separate branch of jurisprudence co-ordinate with the analytical, historical and ethical, but is merely a particular method of that science in all its branches. We compare English law with Roman law for the purpose of analytical jurisprudence, in order to comprehend better the conceptions and principles of each of those systems; or the purpose of historical jurisprudence, in order that we may better understand the course of development of each systems or for the purpose of ethnical jurisprudence, in order that we many better judge the practical merits and demerits of each of them. Apart from such purposes the comparative study of law would be futile.[12]

Pollack remarks:

“It makes no difference whether we speak of comparative jurisprudence or as the Germans seem inclined to say of the general history of law.”[13]

Prof. G.W. Keeton says:

“Comparative jurisprudence considers the development of two or more systems of law. The term has more than one meaning. The science may have for its object the discovery of those legal rules, which are common to the legal system studied; or again it may discuss those relations of individuals, which have legal consequences, together with an enquiry considered. More frequently comparative jurisprudence selects various legal topics and explains fully their method of treatment in two or more systems of law.”[14]

Using the term of “Comparative Legislation” instead of “Comparative Law” Randal observes:

“Comparative legislation is in the nature of subterfuge, seems to have been devised in order to emphasise the practical as opposed to the academic aspect of comparative legal research, and stresses upon the two features of the results which may be obtained by the use of comparative method. The first of these results is the collection and distribution of information as to foreign law. The second is the utilization of the experience gained in other systems of law for the purpose of law reform.”[15]

To be Continued…

References:

[1] G.W. Paton, A Text Book of Jurisprudence, 2nd Ed., p. 2.
[2] Nomita Aggarwal, Jurisprudence: Legal Theory, 6th Ed., p. 363.
[3] Ibid., p. 364
[4] Gutteridge, Comparative Law, 2nd Ed., p. 2.
[5] “Brance seciale de la science jurisdique” as quoted by Gutteridge in Comparative Law.
[6] Holland – Jurisprudence, 13th Ed.
[7] Studies in History and Jurisprudence.
[8] Uber Zwech Und Mittal de Verlerchenden ROchtswissense chaft, as quoted by Aggarwal in Jurisprudence.
[9] Comparative Law – Its Functions, Methods and Usages, 22 Ark. L.R.
[10] Comparative Law – 5 Indian Law Review, p. 86.
[11] Village Communities, 3rd Ed., p. 3.
[12] A Text Book of Jurisprudence, 12th Ed., p. 7.
[13] The History of Comparative Jurisprudence, Jr. of C.L. (N.S.) Vol V. (1903), p. 74.
[14] The Elementary Principles of Jurisprudence, 2nd Ed., p. 16.
[15] Sir Macdonnell and the Study of Comparative Law, J. Comp. Legal Vol. XII, 2nd Ser., 1930, p. 189.