”Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.”

Mas, apa benar Pasal 9 ayat (2) UU PI adalah indikasi bahwa Indonesia menganut asas dualisme? Setahu saya, dualisme itu ditandai dengan adanya UU transformasi, bukan pada pengesahannya (ratifikasi).

Misal:
UNCLOS diratifikasi dengan UU 17/1985. Ini tidak menjadi indikasi bahwa Indonesia menganut paham dualisme, bukan? Ketika terbit UU 6/1996 ttg Perairan sebagai UU transformasi, barulah terlihat bahwa Indonesia menganut paham dualisme.

CMIIW..