Sumber: Detik News – Senin, 2 Februari 2015

Jakarta – Masalah calon Kapolri turut menjadi perhatian para pelajar dan masyarakat Indonesia di Queensland, Australia. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR untuk mencabut pemilihan Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri karena hal itu berpolemik hingga ke KPK-Polri.

Selain itu, mereka juga memberikan dukungan untuk penguatan KPK sebagai ujung tombak lembaga pemberantasan korupsi dan menolak segala upaya pelemahan terhadap KPK. Komunitas WNI yang menamakan dirinya Komunitas Peduli Demokrasi dan Anti Korupsi (Koperasi) di Queensland ini juga mendukung KPK dan Polri yang bebas dari intervensi kepentingan politik.

Mereka kemudian mengambil sikap tersebut setelah digelarnya diskusi terbuka dengan tema ‘Polemik KPK-Polri: Quo Vadis Pemberantasan Korupsi?’ oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia di University of Queensland.

“Kisruh yang terjadi sekarang ini berawal dari pencalonan Kapolri oleh Presiden yang di tengah prosesnya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Ironisnya, permasalahan menjadi semakin pelik ketika DPR menyetujui pencalonan tersebut dengan dalih mekanisme prosedural pencalonan,” kata kandidat Doktor Hukum Tata Negara dari University of Queensland yang juga mantan Ketua Umum PPI Australia, Pan Mohammad Faiz melalui surat elektronik, Minggu (1/2/2015).

Sementara itu, mantan aktivis ’98, Noel Pranoto menguraikan bahwa KPK kerap dilanda konflik dengan lembaga penegak hukum lain dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana juga terjadi di negara-negara lain. Salah satu konflik tersebut berujung pada upaya kriminalisasi yang melemahkan KPK dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang besar.

“Ke depan, perlu dipikirkan penguatan KPK agar tidak mudah dikriminalisasi saat menuntaskan perkara korupsi. Bentuknya bisa imunitas terbatas atau persetujuan Presiden sebelum Komisionernya dijadikan tersangka,” urai Noel yang telah sembilan tahun tinggal di Australia sebagai tenaga profesional.

Saat ini, salah satu komisioner KPK, Bambang Widjojanto memang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri. Sedangkan, seluruh komisioner KPK lainnya secara berturut-turut juga telah dilaporkan ke Bareskrim Polri untuk kasus yang berbeda-beda.

Menanggapi situasi ini, banyak masyarakat yang berharap kepada Presiden Jokowi agar mengambil langkah strategis guna menyelesaikan konflik yang terjadi. “Presiden Jokowi harus segera mengambil keputusan yang tegas dan tepat terkait polemik KPK dan Polri. Jangan sampai ada penundaan lagi yang bisa semakin memperkeruh situasi seperti sekarang ini,” ungkap Fiona Suwana, mahasiswi bidang Media and Communication di Queensland University of Technology (QUT) yang menjadi salah satu peserta diskusi terbuka.

Hal yang diungkapkan oleh Fiona tersebut senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Demokrasi dan Anti-Korupsi, Queensland, Australia, terhadap lebih dari 175 mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Australia. Sebanyak 82% responden mengatakan Presiden harus segera turun tangan secara langsung guna menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri.

Hasil survei juga memperlihatkan bahwa 83% responden meyakini adanya upaya pelemahan secara sistematis terhadap KPK oleh oknum-oknum tertentu dan 72% responden mengatakan Presiden seharusnya membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan segera mencari calon penggantinya.

“Karena pencalonan BG sebagai Kapolri adalah akar dari konflik KPK dan Polri, Presiden seyogianya segera membatalkan pencalonannya dan mengganti dengan nama calon Kapolri lain yang bersih dan berintegritas. Presiden harus memastikan agenda pemberantasan korupsi dapat terus berjalan dengan baik”, jelas Faisal Rizal, Ketua PPI Australia di University of Queensland (UQISA).