Is the difficulty in the relationship between the Indonesian Commission for the Elimination of Corruption and the Indonesian police the result of personalities, history or policy? Mr Pan Mohamad Faiz addresses the issues.
Interview in Bahasa Indonesia can be found here: http://www.sbs.com.au/yourlanguage/indonesian/en/content/polri-kpk
Sumber: Detik News – Senin, 2 Februari 2015
Jakarta – Masalah calon Kapolri turut menjadi perhatian para pelajar dan masyarakat Indonesia di Queensland, Australia. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR untuk mencabut pemilihan Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri karena hal itu berpolemik hingga ke KPK-Polri.
Selain itu, mereka juga memberikan dukungan untuk penguatan KPK sebagai ujung tombak lembaga pemberantasan korupsi dan menolak segala upaya pelemahan terhadap KPK. Komunitas WNI yang menamakan dirinya Komunitas Peduli Demokrasi dan Anti Korupsi (Koperasi) di Queensland ini juga mendukung KPK dan Polri yang bebas dari intervensi kepentingan politik.
Mereka kemudian mengambil sikap tersebut setelah digelarnya diskusi terbuka dengan tema ‘Polemik KPK-Polri: Quo Vadis Pemberantasan Korupsi?’ oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia di University of Queensland.
“Kisruh yang terjadi sekarang ini berawal dari pencalonan Kapolri oleh Presiden yang di tengah prosesnya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Ironisnya, permasalahan menjadi semakin pelik ketika DPR menyetujui pencalonan tersebut dengan dalih mekanisme prosedural pencalonan,” kata kandidat Doktor Hukum Tata Negara dari University of Queensland yang juga mantan Ketua Umum PPI Australia, Pan Mohammad Faiz melalui surat elektronik, Minggu (1/2/2015).
KONTROVERSI PILKADA TIDAK LANGSUNG
Oleh: Pan Mohamad Faiz *
Di penghujung akhir masa jabatannya, DPR bersama Presiden membuat kesepakatan bersama yang menyentak publik luas. Berdasarkan kewenangannya, Presiden SBY akhirnya mengesahkan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang mengakibatkan terjadinya perubahan mekanisme Pilkada secara langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung melalui DPRD. Syahdan, kontroversi menyeruak di berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum.
Atas desakan dan kritik yang begitu masif terhadap keputusan tersebut, Presiden SBY akhirnya mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2015 yang pada intinya mencabut UU Pilkada yang baru disahkannya sendiri sekaligus mengembalikan mekanisme Pilkada menjadi secara langsung.
Akan tetapi, walaupun daya ikat Perpu berlaku seketika itu juga, namun sifat keberlakuannya hanyalah sementara. Artinya, Perpu masih harus melewati proses persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya di awal tahun 2014. Dalam sidang nanti, DPR akan memutuskan apakah Perpu akan diterima dan disahkan menjadi UU atau ditolak. Dengan demikian, kemungkinan untuk mengubah mekanisme Pilkada menjadi melalui DPRD lagi sebenarnya masih terbuka luas.
Sumber: Radio Republik Indonesia (RRI)
KBRN, Sydney: Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney, Jon Sumarjono, melantik dan mengambil sumpah 18 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Sydney di aula KJRI Sydney.
Jumlah TPS pada Pilpes di Sydney mengalami pengurangan agar lebih efektif. Jon berharap, KPPSLN yang baru dilantik dapat menjalankan tugas secara maksimal dari persiapan penyelenggaraan pemungutan suara hingga penghitungan suara. Termasuk memastikan pemilih disabilitas mendapat kemudahan dalam menyalurkan hak suaranya.
Disamping itu, KPPSLN diminta memegang teguh kode etik selama pemilu. Kekeliruan penghitungan suara yang kerap terjadi diluar negeri diharap dapat diminimalisir. Waktu pelaksanaan pilpres oleh PPLN Sydney awalnya direncanakan dari jam 9 pagi hingga 4 sore, mengingat 5 juli bertepatan bulan Ramadhan dimana waktu berbuka puasa di Australia jam 5 sore.
Namun, kebijakan ini diurungkan dengan pertimbangan sesuatu hal, sehingga mengikuti sebagaimana yang ditetapkan yakni dari jam 8 pagi hingga 6 sore.
Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D. 