BUKU: PPI Dunia Untukku Bangsaku!


MELAHIRKAN DAN MEMBESARKAN PPI DUNIA

Pan Mohamad Faiz [*]

Koordinator PPI Dunia 2013/2014

You can’t build a great building on a weak foundation. You must have a solid foundation if you’re going to have a strong superstructure.

– Gordon B. Hinckley –

CoverPagi itu, Jumat, 9 September 2007, langit biru terhampar begitu cerah. Namun, dinginnya hawa udara mampu menembus hingga ke tulang rusuk. Para perwakilan PPI Negara dan mahasiswa Indonesia di Australia berjejal memasuki hall di salah satu hotel ternama di jantung kota Sydney, Australia. Secara satu persatu, kami harus diperiksa terlebih dahulu melalui security metal detector. Setelahnya, barulah diizinkan memasuki tempat pertemuan.

Hari itu memang merupakan hari bersejarah bagi para pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di luar negeri. Disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menghadiri agenda APEC di Sydney, Casey Ntoma yang mewakili para pelajar Indonesia membacakan hasil dan rekomendasi Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI) 2007.

Salah satu hasil yang teramat penting adalah deklarasi pembentukan jejaring organisasi pelajar Indonesia di luar negeri. Jejaring organisasi tersebut diberi nama Overseas Indonesian Students Association Alliance (OISAA) atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia).

Continue reading

Advertisements

MK dan Ibu Kota Baru


MK DAN IBU KOTA BARU

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 151, September 2019, hlm. 74-75 – Download)

Cover_Page_2Rencana pemindahan ibu kota negara semakin menguat pasca Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Joko Widodo sebagai Presiden terpilih untuk periode kedua (2019-2024). Wacana pemindahan ibu kota sebenarnya bukan hal yang baru. Pada tahun 1950-an, Presiden Soekarno telah merencanakan untuk memindahkan ibu kota dengan rekomendasi lokasi di Palangkaraya atau Samarinda. Namun, konsepnya tidak langsung memindahkan ibu kota secara sekaligus, melainkan dengan cara membagi beban Jakarta ke kota tersebut.

Saat ini, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis secara sekaligus memang memikul beban yang sangat berat. Data pertumbuhan urbanisasi yang terkonsentrasi di Jakarta sangat tinggi. Apabila digabungkan, jumlah penduduk di Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) sebanyak 32.775.966 jiwa atau sekitar 12,4% jumlah penduduk di Indonesia (BPS, 2018).

Continue reading

Hard Labor at the Constitutional Court


HARD LABOR AT THE CONSTITUTIONAL COURT

Patrick Grene and Pan Mohamad Faiz

* This article was published in The Jakarta Post – Tuesday, August 27, 2019

logojakposAfter the dispute over the presidential election was settled, many assumed that the duties of the Constitutional Court were at an end. Nothing could be further from the truth. From the conclusion of that trial until Friday, August 9, the Court was working harder than ever in the vastly complex legislative election disputes.

These elections determined almost the entire legislature. In addition to voting for the President and Vice President on April 17, Indonesians also voted for representatives for the DPD, the Regional Representative Council and the DPR, or People’s Representative Council. They also elected members of the DPRD, the provincial, regency, and municipal councils. Hundreds of thousands of candidates competed for over twenty thousand seats.

Continue reading

Kriteria Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi


KRITERIA PENGECUALIAN AMBANG BATAS SENGKETA HASIL PILKADA DI
MAHKAMAH KONSTITUSI

Pan Mohamad Faiz
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110
E-mail: faiz@mahkamahkonstitusi.go.id

Abstrak

Cover

Artikel ini bertujuan untuk merumuskan kriteria pengecualian terhadap penerapan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan studi kasus terhadap enam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilkada yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengecualian terhadap penerapan ambang batas dapat dilakukan oleh MK secara kasuistis dengan cara menyampingkan atau menunda keberlakukan penerapan ambang batas. Kriteria pengecualian ambang batas tersebut didasarkan pada kondisi-kondisi khusus, antara lain, yaitu: (1) Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dilakukan; (2) Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai; (3) KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan menolak rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan (4) Adanya permasalahan yang mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut karena dapat mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak mungkin dihitung atau dinilai.

Kata Kunci: Ambang Batas Pilkada, Keadilan Substantif, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pilkada

Continue reading