Urgensitas Perubahan Kelima UUD 1945

URGENSITAS PERUBAHAN KELIMA UUD 1945

Pan Mohamad Faiz

(Artikel pendek diterbitkan dalam Buku “75 Tahun Indonesia: Pemuda dan Pikirannya untuk Indonesia” (2020) diterbitkan oleh Jaringan Alumni Luar Negeri/JALAR)

Setiap tanggal 18 Agustus, Indonesia kini memperingati “Hari Konstitusi” yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008. Peringatan ini merujuk pada momentum 75 tahun silam ketika disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Dalam perspektif teori hukum tata negara, konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi di suatu negara yang mengatur berbagai hal fundamental mengenai komposisi dan fungsi lembaga negara serta hubungan antara negara dengan warganya.

Berdasarkan lintasan sejarah ketatanegaraan, UUD 1945 pernah digantikan dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, sebelum akhirnya kembali lagi pada UUD 1945 pasca Konstituante dibubarkan melalui Dekrit Presiden 1959. Setelah era reformasi bergulir, UUD 1945 yang selama Orde Baru terkesan disakralkan akhirnya diubah. Alasannya, UUD 1945 tidak memiliki fondasi yang kuat untuk membangun pemerintahan demokratis. Selain itu, perlindungan dan jaminan hak asasi manusia bagi warga negara dirasa masih sangat lemah.

Continue reading

The Indonesian Constitutional Court Decisions as a Social Engineer in Improving People’s Welfare

INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS AS A SOCIAL ENGINEER IN IMPROVING PEOPLE’S WELFARE

(Paper published in Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI, 2018), pages 165-170)

Abstract

One of the national goals of the establishment of the Indonesian state is to improve the people’s welfare. To support this achievement, the law comes to bring its functions as a social engineer. It means the law plays a role in influencing the occurrence of a social change in a planned manner to achieve prosperity. The Constitutional Court decision is one of the sources of law that is expected to improve people’s welfare. This article aims to analyze the Constitutional Court decisions that have significant implications for maintaining and improving the people’s welfare in Indonesia. The methodology used in this research is a normative juridical with library research and case study approaches on decisions declared by the Constitutional Court in the last five years (2013-2018). This study found that there are socioeconomic rights of citizens that have been protected and restored by the Constitutional Court. These erga omnes decisions indirectly contributed to the improvement of the people’s welfare, in particular regarding the rights of a pension fund, a minimum wage and severance pay. This article concludes that an effort to maintain and improve the people’s welfare in Indonesia can also be enforced effectively through a social engineering based on the Constitutional Court decisions.

Keywords: Constitutional Court, People’s Welfare, Social Engineering, Socio-Economic RIghts

* Read more or download the paper here.

Elections in Time of Pandemic

ELECTIONS IN TIME OF PANDEMIC

By Lydnsey Martin and Pan Mohamad Faiz

(This article was published in The Jakarta Post on September 10, 2020, page 6)

Later this year, both Indonesia and the United States will hold elections. In the US, voters will go to the polls on Nov. 3 to elect the president, 35 senators, all 435 members of the House of Representatives, as well as state and local government officials. On Dec. 9, around 106 million Indonesians across the country’s 270 regions will vote in regional elections.

However, with more than 170,000 confirmed cases of COVID-19 in Indonesia and more than 4.5 million confirmed cases in the US, the pandemic has led to concerns about the health and safety of the electorate and poll organizers.

One of the primary concerns that leaders in the US and Indonesia must address is the risk of low voter turnout due to fears over COVID-19. For many voters, going to a crowded polling station to cast a ballot may pose too great a risk of exposure, thus they may choose to forfeit their right to vote and stay home.

Continue reading

Penguatan Kelembagaan: Refleksi 17 Tahun Mahkamah Konstitusi

PENGUATAN KELEMBAGAAN: Refleksi 17 Tahun Mahkamah Konstitusi

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 162, Agustus 2020, hlm. 94-95 – Download)

Pada 13 Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) genap memasuki usia 17 tahun. Sejak masa pembentukannya, MK mengalami dinamika yang panjang dan berliku. Perjalanannya bagaikan roller coaster yang tak jarang membuat para penumpang dan orang-orang yang melihatnya menjadi histeria. Ada kalanya MK disanjung tinggi bak seorang pahlawan konstitusi. Malangnya, MK juga pernah terpuruk hingga ke titik nadir. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap MK bergerak fluktuatif.

Akan tetapi, kedewasaan ini tentunya memerlukan kematangan dalam berpikir dan bertindak. Kebebasan yang dimilikinya juga harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Lebih penting lagi, ia tak boleh menunda untuk setidaknya menyusun rencana dan jalan hidupnya ke depan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dari perspektif psikologis manusia, usia 17 tahun umumnya menjadi batasan bagi seseorang untuk dianggap telah dewasa. Secara hukum, ia menjadi subjek yang memperoleh kepercayaan dan kebebasan untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya, memiliki hak pilih dalam pemilu atau memperoleh SIM untuk mengemudi.

Continue reading