Pengaruh Hakim “Islam” terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi


PENGARUH HAKIM “ISLAM” TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 * Dimuat dalam Kolom Khazanah, Majalah KONSTITUSI No. 109, Edisi Maret 2016, hal 58-61 (Download)

Majalah Konstitusi Maret 2016Kekosongan posisi Hakim Agung Amerika Serikat pasca meninggalnya Hakim Antonin Scalia pada 13 Februari 2016 lalu menjadi isu nasional di negeri Paman Sam. Penyebabnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat dianggap memiliki posisi dan kewenangan strategis dalam memutuskan kasus-kasus penting dan fundamental, sehingga Presiden dan Senate saling tarik-menarik dalam proses pemilihan Hakim Agung penggantinya.

Para pakar hukum di Amerika Serikat juga tidak ketinggalan dalam memberikan analisis terhadap calon pengganti Scalia. Mereka bahkan menelusuri latar belakang dan konfigurasi politik para Hakim Agung saat ini. Salah satu di antara pakar hukum kenamaan yang membuat analisis tersebut yaitu Richard Posner, Hakim Banding dan Dosen Senior di Chicago Law School. Dalam tulisannya di The Washington Post (9/2) berjudul “The Supreme Court is a political court. Republican’s actions are proof”, Posner mengategorikan para Hakim Agung di Amerika Serikat yang masih menjabat menjadi tiga kelompok berdasarkan keyakinan politiknya (political beliefs).

Pertama, tiga Hakim beragama Katolik yang sangat konservatif, terdiri dari Samuel A. Alito Jr., John G. Roberts Jr., dan Clarence Thomas; Kedua, empat Hakim liberal, terdiri dari Stephen G. Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan, dan Sonia Sotomayor; dan Ketiga, seorang hakim yang sebenarnya konservatif namun untuk beberapa kasus dapat berubah sikap menjadi liberal (swing justice), yaitu Anthony M. Kennedy.

Kenapa Posner mengelompokkan para Hakim Agung tersebut? Menurutnya, selain keilmuan hukum yang memadai, cara membuat dan memahami kreasi yudisial seorang Hakim juga dipengaruhi oleh pola didik, pelatihan, pengalaman personal, karir, karakter dan ideologi politiknya, serta agama. Baginya, faktor ini menjadi penting ketika terdapat perkara yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan penafsiran biasa.

Oleh karena itu, menjadi sangat menarik dan relevan untuk mengulas artikel yang ditulis oleh Nadirsyah Hosen, Dosen Senior di Faculty of Law, Monash University (Australia) berjudul “The Constitutional Court and ‘Islamic’ Judges in Indonesia” yang dimuat dalam Australian Journal of Asian Law (2016). Nadirsyah mencoba untuk menganalisis latar belakang personal Hakim Konstitusi periode 2003-2015 yang memiliki afiliasi dengan Islam.

Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam tulisan tersebut adalah sejauh mana latar belakang dan koneksi keislaman seorang Hakim Konstitusi dapat memengaruhi putusannya? Apakah benar para Hakim Konstitusi yang memiliki keterkaitan dengan Islam dapat bertindak untuk membela hukum Islam dan tidak menjadi penjaga konstitusi? Artikel yang ditulis oleh Nadirsyah ini menawarkan pengamatan secara kritis mengenai pengaruh Hakim “Islam” di Mahkamah Konstitusi dalam konteks hubungan antara hukum Islam dan konstitusi di Indonesia. Artikel ini juga terbilang cukup “berani” untuk dipaparkan secara terbuka, sebab di sebagian kalangan di Indonesia, isu ini masih dianggap sebagai isu yang sensitif. Tulisan berikut akan mengulas analisis dari artikel tersebut.

Kriteria Hakim “Islam”

Indonesia merupakan negara yang memiliki warga negara Muslim terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 203 juta. Oleh karena itu, banyaknya jumlah Hakim yang beragama Islam, termasuk di MK, dinilai menjadi hal yang wajar. Nadirsyah mencatat bahwa sejak 2003 sampai dengan 2015, hanya tiga dari 23 Hakim Konstitusi yang bergama non-Islam. Namun demikian, tidak berarti 20 Hakim Konstitusi lainnya masuk dalam kategori Hakim “Islam”. Dalam konteks analisisnya, Hakim “Islam” yang dimaksud oleh Nadirsyah adalah mereka yang memenuhi salah satu dari kriteria berikut.

Pertama, mantan anggota partai politik Islam di DPR. Kriteria ini dianggap penting karena mereka dianggap mendukung undang-undang yang bersumber dari ajaran Islam. Pertanyaannya, bagaimana posisi mereka ketika undang-undang tersebut diuji di MK? Kedua, mantan hakim dari pengadilan agama. Kriteria ini digunakan untuk melihat bagaimana pendapat mereka terhadap isu perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara hukum pidana Islam.

Ketiga, lulusan dari kampus atau universitas Islam. Alasannya, banyak para Hakim Konstitusi yang mempelajari hukum Islam dan Syariah sebagai bagian integral dari mata kuliah di kampus-kampus Islam. Oleh karena itu, Nadirsyah mencoba untuk melihat bagaimana pemahaman mereka terhadap Islam yang mungkin memengaruhi dalam pembuatan putusan. Keempat, anggota dari organisasi Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atau Pemuda Muhammadiyah, saat mereka duduk di bangku kuliah atau setelahnya. Organisasi Islam tersebut dipandang sebagai organisasi kader sehingga menjadi menarik mengetahui apakah doktrin kader Islam dapat memengaruhi dalam pengambilan putusan.

Berdasarkan kriteria tersebut, Nadirsyah menemukan bahwa 13 dari 23 Hakim Konstitusi (2003-2015) atau sejumlah 59% memiliki koneksi dan latar belakang Islam. Para Hakim tersebut, yaitu: Jimly Asshiddiqie (2003-2008), Abdul Mukthie Fadjar (2003-2010), Achmad Roestandi (2003-2008), HAS Natabaya (2003-2008), Moh. Mahfud MD. (2008-2013), Achmad Sodiki (2008-2013), Akil Mochtar (2008-2013), Hamdan Zoelva (2008-2015), Muhammad Alim (2008-2015), Ahmad Fadlil Sumadi (2009-2015), Anwar Usman (2011-sekarang), Patrialis Akbar (2013-sekarang), dan Wahidudin Adams (2014-sekarang).

Latar Belakang dan Pemahaman Agama

Dalam mempertimbangkan kriteria dan menentukan para Hakim “Islam”, Nadirsyah Hosen menelusuri rekam jejak dan latar belakang serta komunikasi langsung yang pernah dilakukannya. Dalam bukunya “Sharia and Constitutional Reform (2007), Nadirsyah memandang Jimly Asshiddiqie, Ketua MK pertama  (2003-2008), selain sebagai seorang Profesor Hukum Tata Negara, juga sebagai seorang cendekiawan Muslim yang pernah menjadi Wakil Sekretaris MUI dan terlibat panjang di dalam organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Jimly juga pernah mengenyam pendidikan di pesantren dan menulis Tesis S2-nya di Fakultas Hukum UI mengenai hukum pidana Islam.

Sementara itu, Profesor Mahfud MD, Ketua MK kedua (2008-2013), merupakan mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki hubungan kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), khususnya dengan para Kiai di Jawa Timur dan Madura. Nadirsyah mencatat bahwa Mahfud MD saat ini juga terpilih menjadi Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), organisasi Islam yang cukup berpengaruh, sehingga Mahfud MD dipandang memperoleh dukungan, baik dari para santri tradisional maupun mahasiswa Islam yang progresif. Kedekatan Mahfud MD dengan Presiden Abdurahman Wahid, mantan Ketua Umum PBNU, dan rekam jejak di beberapa bukunya memperlihatkan secara jelas posisinya terhadap isu-isu terkait Islam dan negara.

Selanjutnya, Akil Mochtar merupakan Ketua MK ketiga (2008-2013). Akil tersandung dan terbukti atas kasus penyuapan terkait dengan kasus Pilkada yang ditangani oleh MK. Nadirsyah mencatat bahwa saat masih mahasiswa di Kalimantan Barat, Akil terlibat sebagai aktivis Pemuda Muhammadiyah dan kepengurusan Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terdepan di Indonesia. Oleh karenanya, menjadi sangat ironis bahwa dengan koneksi keislaman tersebut, Akil terbukti melakukan korupsi dan telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Menurut Nadirsyah, peristiwa ini penting untuk mengingatkan bahwa Hakim “Islam” tidaklah selalu bersih dari perilaku tidak terpuji.

Dalam tulisannya, Nadiryah Hosen nampak memberikan pengamatan lebih kepada Hamdan Zoelva selaku Ketua MK keempat (2013-2015). Hamdan, putra dari seorang pemuka agama Islam yang dihormati di Bima, adalah mantan anggota DPR dari partai Islam konservatif, Partai Bulan Bintang (PBB). Pada proses perubahan UUD 1945, Hamdan dan partainya memainkan peran penting sebagai pihak yang mengusulkan agar hukum Islam dimasukkan ke dalam UUD 1945. Menariknya, Nadirsyah membuka kembali percakapan langsungnya dengan Hamdan pada 2003 mengenai peran strategisnya dalam usaha memasukkan hukum Islam ke dalam UUD 1945. Dikatakan oleh Hamdan sebagai berikut:

“…partai kami telah mengajukan usulan untuk memasukkan hukum Islam ke dalam Pasal 29. Kami harus menghentikan perjuangan kami dikarenakan terbatasnya dukungan dari anggota MPR lainnya, namun idenya masih tetap ada, dan kami tidak akan menarik usulan kami. Dalam hal perdebatan konstitusi, ini bukan akhir dari perjuangan kami”.

Menariknya lagi, menurut Nadirsyah, Hamdan dan PBB menerima usulan amandemen untuk memasukkan ketentuan tentang hak asasi manusia (HAM) ke dalam UUD 1945. Padahal, banyak kelompok Islam yang menentang secara terbuka konsep HAM karena dianggap sebagai gagasan barat dan konspirasi melawan Islam. Hamdan menjawab pertanyaan Nadirsyah mengenai alasan penerimaannya tersebut dengan menjelaskan bahwa pelaksanaan HAM  akan dibatasi oleh pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam arti lain, Hamdan menafsirkan bahwa tidak ada ketentuan HAM pasca amandemen yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sementara itu, Nadirsyah menafsirkan frasa “nilai-nilai agama” sebagai referensi yang tidak hanya terdapat pada agama Islam, namun juga agama-agama lain yang ada di Indonesia.

Walaupun dianggap sebagai pendukung utama agar dimasukkannya hukum Islam ke dalam UUD 1945, namun hingga berakhir masa jabatannya sebagai Ketua MK, Hamdan ternyata tidak pernah mengusulkan kembali secara terbuka mengenai keyakinannya sebagaimana pernah diperjuangkan di tahun 2003 yang lalu. Nadirsyah menilai bahwa Hamdan menyadari posisi dan kewenangannya yang terbatas sebagai seorang Hakim Konstitusi untuk mengusulkan perubahan UUD 1945.

Sementara itu, Nadirsyah tidak mengelompokkan Arief Hidayat, Ketua MK kelima (2015-sekarang), sebagai Hakim “Islam”. Namun, Nadirsyah mencatat bahwa pada saat proses uji kelayakan di DPR, Arief secara tegas menolak legislasi pernikahan sesama jenis yang kemudian mendapat dukungan luas para anggota DPR dari partai politik dan organisasi besar Islam di Indonesia.

Selain Ketua MK, Nadirsyah juga menyoroti latar belakang beberapa Hakim Konstitusi secara khusus. Hakim Wahidudin Adams, mantan Dirjen Perundang-undangan, dinilai memiliki latar belakang keislaman kuat karena lulus dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah untuk jenjang sarjana, master, dan doktor di bidang hukum Islam. Selain itu, Wahidudin aktif terlibat di dua organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan MUI. Mengutip pemberitaan koran nasional The Australian, Nadirsyah menerangkan bahwa saat menjadi Dirjen Perundang-undangan, Wahidudin termasuk yang mendukung adanya revisi KUHP untuk mempidanakan pelaku hubungan seks pranikah (pre-marital sex). Bagi Nadirsyah, pendapat tersebut memperlihatkan jelas posisi Wahidudin terkait isu-isu moral.

Hakim Konstitusi lain yang memiliki latar belakang keislaman adalah Hakim Ahmad Fadlil Sumadi yang pernah mengenyam pendidikan di Pesantren Futuhiyyah di Demak dan mendapat gelar sarjananya dalam hukum Syariah dari IAIN Semarang. Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Fadlil merupakan Hakim di Pengadilan Agama. Fakta lain yang menarik menurut Nadirsyah terdapat pada Hakim Muhammad Alim yang dipilih dari Mahkamah Agung. Walaupun dirinya bukanlah berasal dari pengadilan agama, Alim dikenal karena sering mengutip ayat-ayat Al Qur’an dan Hadis di dalam persidangan. Selain itu, Alim juga menyelesaikan disertasi doktoralnya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan judul “Asas-Asas  Hukum Modern dalam Islam”.

Meskipun sebagian menganggap Hakim Alim sebagai seorang “fundamentalis”, namun posisinya tegas menolak saat terdapat perkara yang memohonkan perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menerapkan hukum pidana Islam. Dalam persidangan di MK, Alim mengemukakan bahwa hukum tertinggi di Republik Indonesia adalah UUD 1945, bukan Al Qur’an. Lebih lanjut, Alim mengatakan bahwa sebagai Muslim haruslah mempertimbangkan Al Qur’an sebagai hukum tertinggi, namun konsensus nasional telah menentukan bahwa UUD 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Menurut Nadirsyah, kasus ini dapat menjadi rujukan sejauh mana hukum Islam dapat terakomodasi di dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam perkara lain yang diilustrasikan oleh Nadirsyah, Ketua MK Mahfud MD juga pernah memperlihatkan pemahamannya mengenai Islam kepada Pemohon yang menginginkan diberlakukannya hukum Islam di Indonesia. Mahfud MD sengaja menjelaskan makna ijtihad dalam bahasa Arab dan menanyakan apakah Pemohon mengerti atau tidak. Pada saat itu, Pemohon menjawab bahwa dirinya tidak mengerti bahasa Arab yang disampaikan oleh Mahfud MD sekaligus mengakui bahwa dirinya tidak memahami bagaimana cara menafsirkan Al Qur’an.

Majelis Hakim MK.jpg

Sumber Foto: Mahkamah Konstitusi

Legitimasi Konstitusi

Bagi Nadirsyah, percakapan dalam proses persidangan seperti di atas sangat penting karena memperlihatkan bahwa keyakinan personal seorang hakim dan keahliannya dalam hukum Islam justru membuat para Hakim Konstitusi menjadi lebih baik dalam menjaga konstitusi. Berbeda halnya apabila seorang yang ateis, khonghucu, atau berpaham sekular menangani kasus yang mempertentangan antara hukum Islam dan konstitusi, maka mereka dapat dikritik karena berlaku bias, tidak peduli, atau karena keduanya.

Apabila hal tersebut terjadi, Nadirsyah memprediksikan bahwa kepercayaan publik terhadap MK akan menjadi tidak baik sehingga dapat memunculkan polemik di kalangan partai politik dan aktivis Islam. Oleh karenanya, Nadirsyah memandang bahwa seorang cendikiawan Islam yang dihormati dapat ditempatkan untuk mendukung konstitusi atau untuk membantah argumentasi pemohon Muslim yang ingin memasukkan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dengan alasan yang tidak kuat.

Dengan demikian, apabila Pemohon hanya mendasarkan Al Qur’an sebagai basis argumentasi dalam permohonannya tanpa alasan konstitusional, para Hakim Konstitusi tetap dapat menjawab dan menanggapinya dengan argumentasi agama juga. Penanganan terhadap kasus-kasus tersebut membawa Nadirsyah pada benang merah bahwa para Hakim Konstitusi “Islam”, termasuk Hamdan Zoelva sekalipun, tidak mempertimbangkan Al Qur’an dan Hadis sebagai sandaran konstitusinya, sebagaimana misalnya yang terjadi di Arab Saudi.

Secara umum, Nadirsyah menilai bahwa putusan-putusan MK yang terkait dengan Islam masihlah “standar”. Artinya, tidak ada indikasi dari para Hakim Konstitusi untuk mengganti ideologi negara atau meletakkan hukum Islam di atas konstitusi. Misalnya dalam kasus UU Penodaan Agama, MK mengambil posisi bahwa salah satu perbedaan prinsipiil dalam memahami negara hukum antara Indonesia dan negara-negara barat terletak pada adanya basis keyakinan terhadap Tuhan dan kepercayaannya, khususnya nilai-nilai agama. Basis ini dapat menentukan apakah sebuah undang-undang itu baik atau tidak; dan apakah suatu undang-undang konstitusional atau tidak.

Dalam konteks ini, Nadirsyah berpendapat bahwa pendirian MK menurut perspektif barat mungkin dianggap terlalu jauh. Namun dari perspektif Indonesia yang meletakan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama Pancasila, pendirian MK harus dibaca berbeda. Posisi ini harus dipahami bahwa tidak ada hukum yang seharusnya bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi, Nadirsyah juga tidak memandang bahwa MK telah mengeluarkan putusan progresif untuk “mereformasi” hukum Islam. MK mengambil posisi yang dianggap kompromistis antara hukum Islam dan negara, bahkan tidak mencoba untuk memformulasikan kembali posisi tersebut.

Putusan-putusan MK terkait dengan isu-isu keislaman dianggap oleh Nadirsyah masih sejalan dengan posisi yang diambil oleh mayoritas Muslim Indonesia. Menurutnya, opini dari mayoritas Muslim Indonesia merupakan opini publik di dalam negara demokrasi. Namun demikian, Nadirsyah mengecualikan satu perkara yang diputus oleh MK, yaitu terkait status hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. MK memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak saja memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, namun kini juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, terlepas dari apakah seorang anak terlahir dari perkawinan yang tidak teregistrasi, mereka tetap harus mendapat perlindungan hukum.

Putusan ini kemudian mengundang kemarahan para pemimpin organisasi besar Islam di Indonesia yang mengambil posisi tradisional dengan berpandangan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan sipil dengan ibunya saja. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan mengeluarkan fatwa untuk menentang Putusan MK dalam kasus ini. Dalam konteks ini, Nadirsyah ingin mengambarkan bahwa para Hakim “Islam” yang memutuskan perkara tersebut tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak daripada sekedar ketentuan hukum Islam.

Kesimpulan

Dalam kehidupan di Indonesia, nilai-nilai agama, sebagaimana nilai lainnya di masyarakat, tidak dapat dihindari untuk dipertimbangkan dalam memahami konstitusi. Walaupun para Hakim “Islam” memiliki latar belakang keislaman, namun bukan berarti hal tersebut menjadi satu-satunya alasan bagi mereka untuk dipilih sebagai Hakim Konstitusi. Nadirsyah memberikan contoh bahwa Hakim Patrialis Akbar yang pernah menjadi anggota Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai partai yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Muhammadiyah, atau semisalnya Hakim Abdul Mukthie Fadjar, dianggap sebagai Hakim yang tidak merepresentasikan suara Muhammadiyah.

Begitu juga dengan Hakim Achmad Roestandi dan Hakim Achmad Sodiki yang keduanya memiliki latar belakang Nadhlatul Ulama, tidak juga merepresentasikan posisi Nadhlatul Ulama di MK. Bahkan, menurut Nadirsyah, Jimly Asshiddiqie yang memiliki latar belakang dan koneksi Islam yang kuat, juga merupakan anggota kehormatan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN).

Dari analisis tersebut, Nadirsyah Hosen berpendapat bahwa kehadiran Hakim “Islam” di MK justru memperkaya legitimasi MK di mata publik. Hal ini juga mengindikasikan secara jelas bahwa terdapat kompabilitas antara hukum Islam dan konstitusi di Indonesia. Kondisi demikian menurut Nadirsyah sangat jarang ditemukan di negara-negara Muslim lainnya, di mana alternatif demokrasinya dijalankan melalui sistem otokrasi, baik dalam bentuk kediktatoran sekuler ataupun monarki agama. Apakah Hakim “Islam” di MK sejauh ini bertindak sebagai pembela Hukum Islam atau penjaga Konstitusi? Nadirsyah berkesimpulan bahwa para Hakim “Islam” di MK lebih merupakan para penjaga konstitusi yang memperbolehkan penerapan hukum Islam secara terbatas. Menurutnya, sejauh ini MK telah memperlihatkan fakta bahwa isu-isu hukum Islam di dalam konstitusi dapat dikelola secara baik oleh para Hakimnya.

***

Kolom khazanah“Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang mengulas hasil penelitian ataupun kajian akademis yang ditulis oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.

Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang tengah menempuh studi PhD Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL) di Australia. Untuk korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s