Kode Etik Mantan Hakim Konstitusi, Perlukah?


KODE ETIK MANTAN HAKIM KONSTITUSI, PERLUKAH?

Pan Mohamad Faiz, Ph.D., Peneliti Mahkamah Konstitusi

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 136, Juni 2018, hlm. 67-68 – Download)

Foto Page 1Sejak dibentuk pada 2003 hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memiliki enam belas mantan hakim konstitusi. Dengan ketentuan saat ini, tiga di antaranya masih memiliki peluang dipilih kembali untuk periode yang kedua. Aktivitas yang kini ditekuni oleh keenam belas mantan hakim konstitusi tersebut sangatlah beragam.

Sebagian besarnya masih terbilang sangat aktif. Mulai dari keterlibatannya dalam kegiatan akademis di kampus, organisasi kemasyarakatan, hingga menduduki jabatan-jabatan strategis di lembaga negara lainnya. Terdapat juga mantan hakim konstitusi yang terjun dalam arena politik, terlibat aktif dalam berbagai diskusi publik atas isu-isu nasional yang kontroversial, atau memberikan ceramah dan kuliah umum di berbagai forum publik.

Continue reading

Advertisements

Akses Terhadap Keadilan bagi Masyarakat Rentan di Mahkamah Konstitusi


AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI MASYARAKAT RENTAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pan Mohamad Faiz dan Oly Viana Agustine

(Artikel diterbitkan dalam Prosiding Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) 2018 yang diselenggarakan pada 15-16 Januari 2018 di Jakarta, hlm. 122-140)

Cover onlyAbstrak: Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara pengujian undang-undang tersebut terdiri dari perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Luasnya cakupan pemohon yang dapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) tersebut sejatinya telah membuka lebar akses keadilan bagi masyarakat rentan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Tulisan ini menganalisis sejauhmana MK memberikan akses keadilan bagi masyarakat rentan, baik yang bersifat teknis dan prosedural maupun alasan substantif dalam putusan. Dalam konteks ini, tidak sedikit permohonan pengujian undang-undang yang putusannya bersifat erga omnes diajukan oleh orang-perorang tanpa didampingi kuasa hukum atau kelompok warga bersama dengan lembaga swadaya masyarakat (NGOs). Tulisan ini menyimpulkan bahwa terdapat putusan-putusan MK yang telah memperkuat dan memulihkan hak konstitusional bagi masyarakat rentan yang terdiri dari anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, buruh migran, dan masyarakat hukum adat. Namun demikian, akses keadilan bagi masyarakat rentan di MK belum dapat optimal tersedia. Sebab, MK memiliki keterbatasan kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) yang justru menjadi instrumen terpenting bagi MK di banyak negara guna melindungi hak-hak konstitusional warga negara mereka. Selain itu, MK perlu mempertimbangkan untuk menyediakan semacam pos bantuan hukum bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum bagi masyarakat rentan yang memerlukan pendampingan dan nasihat hukum secara pro bono.

Kata Kunci: Akses Keadilan; Mahkamah Konstitusi; Masyarakat Rentan; Pengujian
Undang-Undang.

Artikel selengkapnya dapat dibaca dan diunduh di sini.

Continue reading

MK dan e-Court di Era Disruptif


MK DAN e-COURT DI ERA DISRUPTIF

Pan Mohamad Faiz, Ph.D., Peneliti Mahkamah Konstitusi

(Tulisan diterbitkan dalam “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 134, April 2018, hlm. 79-80 – Download)

Majalah_139_1. Edisi April 2018 - Sosmed_Page_1

Dua bulan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) meluncurkan secara resmi Sistem Informasi MK yang terdiri dari Permohonan Online, Tracking Perkara, Anotasi Putusan MK, e-Minutasi, e-BRPK, Kunjungan MK, Live Streaming, dan Layanan Persidangan Jarak (vide conference). Peluncuran ini tentunya perlu mendapatkan apresiasi tinggi, meskipun sebagian dan beberapa sistem teknologi lainnya sudah lebih dulu diterapkan dalam keseharian manajemen perkara di MK. Dengan seperangkat sistem ICT tersebut, MK dapat dikatakan menjadi pionir peradilan modern di Indonesia yang memanfaatkan teknologi (e-Court) sebagai pendukung business process penanganan perkaranya. Namun demikian, terlalu dini rasanya jika MK harus berpuas diri dengan capaian tersebut. Layaknya sifat alamiah ICT yang terus berkembang, maka masih sangat diperlukan berbagai terobosan untuk menyempurnakan penggunaan dan pemanfaatannya.

Sebagai contoh sederhana, fasilitas permohonan online (eFilling) sudah sejak lama disiapkan oleh MK melalui serangkaian trials and errors. Namun pada kenyataannya, masih sangat sedikit pemohon yang memanfaatkan fasilitas ini. Karena tidak ada keharusan dan apabila tidak terpaksa, misalnya dalam kasus sengketa pilkada yang dibatasi tenggang waktu pengajuan permohonannya, para pemohon masih enggan memanfaatkan sistem ini.

Continue reading

Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang


MEMPERKUAT PRINSIP PEMILU YANG TERATUR, BEBAS, DAN ADIL MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

* Artikel diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017, hlm. 672-700.

CoverAbstrak: Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections). Analisis dilakukan terhadap putusan-putusan monumental (landmark decisions) dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini didasarkan pada metodologi kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Artikel ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah turut membentuk politik hukum terkait dengan sistem Pemilu di Indonesia dan berbagai aturan pelaksanaannya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memperkuat prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil dengan cara melindungi hak pilih warga negara, menjamin persamaan hak warga negara untuk dipilih, menentukan persamaan syarat partai politik sebagai peserta Pemilu, menyelamatkan suara pemilih, menyempurnakan prosedur pemilihan dalam Pemilu, dan menjaga independensi penyelenggara Pemilu.

Kata Kunci: Demokrasi, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Pengujian Undang-Undang

Artikel selengkapnya dapat diunduh di sini.

Continue reading