Tribute untuk Hakim Konstitusi Palguna

TRIBUTE UNTUK HAKIM KONSTITUSI PALGUNA

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 155, Januari 2020, hlm. 78-79 – Download)

Majalah_170_1. Edisi Januari 2020 - Academia_Page_2Belum lama ini, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna secara resmi telah melepaskan jubah kebesarannya. Hakim Palguna mengakhiri masa jabatannya untuk periode kedua (2015-2020) pada 7 Januari 2020. Berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, tidak memungkinkan lagi ia dipilih kembali.

Selama menjadi Hakim Konstitusi, dirinya dikenal sebagai sosok pemikir yang tajam dan kritis, baik dalam mengemukan pendapat maupun menyampaikan pertanyaan di dalam proses persidangan. Suaranya yang lantang dan raut mukanya yang terbilang serius, menyebabkan banyak orang seringkali salah mengartikannya sebagai luapan kemarahan. Padahal, apa yang diperlihatkan merupakan wujud dan karakteristik dari ketegasannya dalam bersikap.

Kontribusi Hakim Palguna dalam penyusunan putusan-putusan MK telah diakui secara terbuka oleh para koleganya sesama Hakim Konstitusi. Tidak hanya untuk hal-hal yang bersifat substantif, namun juga penempatan titik koma di dalam draf putusan yang dapat menimbulkan multitafsir, tidak luput dari pengamatannya.

Hakim Palguna memahami betul beban dan tanggung jawabnya sebagai seorang Hakim Konstitusi. Prioritas utama yang selalu ia pegang teguh ketika menjadi Hakim Konstitusi adalah menghadiri persidangan dan menyusun draf Putusan. Karenanya, tak heran apabila Hakim Palguna seringkali absen pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya seremonial semata, tanpa adanya nilai tambah di dalamnya.

Kehadiran Hakim Palguna di MK pada masa periode keduanya terbilang cukup strategis dalam memperkuat jajaran Majelis Hakim Konstitusi. Setidaknya ada tiga hal yang melatarbelakangi hal tersebut.

Pertama, pengalaman Hakim Palguna sebagai Hakim Konstitusi generasi pertama turut membawa pengaruh positif ke dalam interaksi di antara Hakim Konstitusi lainnya. Misalnya, bagaimana perdebatan dan pembahasan dalam proses penyusunan putusan dilangsungkan, atau bagaimana atmosfer akademik tetap terjaga dan dibangun di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Dalam dua tahun di akhir masa jabatannya, Hakim Palguna berhasil menerbitkan 6 (enam) buku berturut-turut. Penerbitan buku ini juga membawa dampak signifikan bagi para Hakim Konstitusi dan juga pegawai di MK lainnya untuk turut melahirkan karya-karya ilmiah serupa.

Kedua, Hakim Palguna menjadi satu-satunya Hakim Konstitusi yang memiliki pengalaman sebagai the 2nd framers of the Constitution. Ia terlibat langsung dalam setiap proses perdebatan dan perubahan UUD 1945 di era reformasi. Tinta sejarah masih jelas tertulis dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, bagaimana dirinya menyampaikan pandangan terhadap rancangan pasal-pasal konstitusi yang krusial.

Artinya, pemahaman Hakim Palguna terhadap original intent yang terkandung di dalam UUD 1945 pasca perubahan dapat dikatakan sangat komprehensif dan mendalam. Meskipun demikian, Hakim Palguna tidak terpaku untuk menggunakan pendekatan original intent semata. Sebab, ia meyakini bahwa konstitusi sebagai living organism harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Ketiga, Hakim Palguna memiliki latar belakang keilmuan sebagai Dosen Pengajar Hukum Internasional. Kemampuan dan wawasannya terhadap teori dan doktrin di ranah hukum internasional cukup berimbang dengan pemahamannya mengenai hukum tata negara. Menariknya, hanya sedikit akademisi di Indonesia yang mampu menguasai dua bidang hukum tersebut secara bersamaan.

Majalah_170_1. Edisi Januari 2020 - Academia_Page_3

Oleh karenanya, apabila terdapat isu konstitusionalitas yang diajukan ke MK dan bersinggungan dengan hukum internasional, maka Hakim Palguna yang biasanya akan menjadi ‘pemain’ kunci. Bahkan dalam forum-forum internasional, berkat kemahiran bahasa Inggrisnya, Hakim Palguna akan menjadi orang pertama di kalangan Hakim Konstitusi yang didaulat untuk mewakili MK Indonesia sebagai pembicara dan pemakalah.

Selama menjadi Hakim Konstitusi, Hakim Palguna pernah menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinions) setidaknya sebanyak 14 (empat) kali. Pendapat berbeda tersebut ada yang disampaikan seorang diri, namun ada juga yang dibuat bersama dengan Hakim Konstitusi lainnya.

Apabila ditelaah seluruh dissenting opinions yang dibuatnya, maka akan dapat terlihat dengan jelas betapa luasnya wawasan dan kedalaman berpikirnya. Kesemua dissenting opinions tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh, hati-hati, dan tanpa ada kesan agar menjadi Hakim Konstitusi yang sekadar berbeda sikap dengan Hakim lainnya.

Ada hal menarik di salah satu dissenting opinion yang dibuatnya dalam perkara “Bom Bali”. Untuk menghindari subjektivitas pandangannya sebagai orang Bali, Hakim Palguna bahkan sampai harus melakukan persembahyangan khusus di Pura Aditya Jaya Rawamangun guna meminta penerangan dari-Nya.

Hakim Palguna tak ingin hanya agar menjadi populer atau khawatir menjadi tidak populer, maka dirinya membuat putusan sekadar untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu atau bertentangan dengan hati nuraninya. Dalam salah satu karya terbarunya, Hakim Palguna menuliskan, “Seorang Hakim yang ‘menghamba’ kepada popularitas adalah hakim yang buruk”.

Karenanya tak mengherankan, tatkala Hakim Palguna diberikan mandat sebagai Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, maka dirinya sebisa mungkin menghindar untuk tampil di media ataupun ruang publik jikalau memang tidak diperlukan atau apabila tidak ditugaskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Sifat negarawan Hakim Palguna seperti di atas juga diperlihatkan hingga detik-detik akhir masa pengabdiannya di MK. Beberapa jam setelah memasuki masa purna bakti, Hakim Palguna langsung menyerahkan kembali seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang dipinjamkan kepadanya sebagai fasilitas untuk seorang Hakim Konstitusi.

Alasannya, dirinya tak nyaman untuk berlama-lama menggunakan BMN tersebut karena bukan lagi menjadi haknya. Bahkan, ketika pulang ke kediaman dari acara perpisahan dengan keluarga besar MK, dirinya hanya ingin diantar layaknya tamu biasa dengan menggunakan kendaraan operasional yang sehari-hari digunakan oleh para pegawai di MK. Karena amanah yang dipikulnya berhasil diselesaikannya secara paripurna, maka tak sedikit yang memberikan sebutan kepadanya sebagai “Negarawan Paripurna”.

Kini, Hakim Palguna telah kembali menjadi “manusia bebas”. Banyak yang berharap agar dirinya dapat segera memperoleh gelar tertinggi di dalam dunia akademik sebagai Guru Besar dari Universitas Udayana. Tak sedikit juga yang mendorong agar Hakim Palguna meneruskan prestasinya untuk menjadi seorang hakim di salah satu peradilan internasional yang mewakili Indonesia.

Apapun langkah pengabdian Hakim Palguna selanjutnya, dirinya telah menorehkan legacy positif di Mahkamah Konstitusi. Hakim Palguna juga telah memberi contoh bagaimana standar sikap dan perilaku seorang negarawan. Integritas dan kesederhanaan yang dimilikinya telah menjadi inspirasi dan teladan bagi banyak orang. Untuk itu, sangat patut rasanya apabila kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Hakim Palguna atas segala dedikasi dan kontribusinya dalam mengawal konstitusi Indonesia. Matur suksma, Yang Mulia Hakim Palguna.

* Pan Mohamad Faiz, Ph.D. Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s