Membedah Originalism

MEMBEDAH ORIGINALISM

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 156, Februari 2020, hlm. 74-75– Download) 

Foto_Page_2Dalam penafsiran konstitusi, setidaknya terdapat dua mahzab utama yang menjadi titik polar perbedaan, yaitu originalism dan non-originalism. Menurut Black’s Law Dictionary (2009), originalism merupakan teori penafsiran yang harus didasarkan pada maksud dari para penyusun dan pengadopsi suatu konstitusi. Originalism ini seringkali juga dipersamakan dengan istilah interpretivism, yaitu sebuah doktrin penafsiran konstitusi yang mengharuskan hakim untuk mengikuti norma atau nilai yang dinyatakan atau tersirat dalam bahasa konstitusi.

Sebaliknya, non-originalism atau noninterpretivism dimaknai sebagai doktrin yang memberikan kelonggaran penafsiran bagi hakim untuk tidak terbatas pada teks konstitusi atau sejarah penyusunannya. Dengan kata lain, hakim dapat memandang norma dan nilai sosial yang berkembang sebagai dasar untuk penilaian konstitusi.

Continue reading

Tribute untuk Hakim Konstitusi Palguna

TRIBUTE UNTUK HAKIM KONSTITUSI PALGUNA

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 155, Januari 2020, hlm. 78-79 – Download)

Majalah_170_1. Edisi Januari 2020 - Academia_Page_2Belum lama ini, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna secara resmi telah melepaskan jubah kebesarannya. Hakim Palguna mengakhiri masa jabatannya untuk periode kedua (2015-2020) pada 7 Januari 2020. Berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, tidak memungkinkan lagi ia dipilih kembali.

Selama menjadi Hakim Konstitusi, dirinya dikenal sebagai sosok pemikir yang tajam dan kritis, baik dalam mengemukan pendapat maupun menyampaikan pertanyaan di dalam proses persidangan. Suaranya yang lantang dan raut mukanya yang terbilang serius, menyebabkan banyak orang seringkali salah mengartikannya sebagai luapan kemarahan. Padahal, apa yang diperlihatkan merupakan wujud dan karakteristik dari ketegasannya dalam bersikap.

Kontribusi Hakim Palguna dalam penyusunan putusan-putusan MK telah diakui secara terbuka oleh para koleganya sesama Hakim Konstitusi. Tidak hanya untuk hal-hal yang bersifat substantif, namun juga penempatan titik koma di dalam draf putusan yang dapat menimbulkan multitafsir, tidak luput dari pengamatannya.

Continue reading

Internasionalisasi Putusan MK Indonesia

INTERNASIONALISASI PUTUSAN MK INDONESIA

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 153, November 2019, hlm. 70-71 – Download)

Majalah_164_1. Edisi November 2019 - Academia_Page_2Dalam melakukan kajian perbandingan konstitusi (comparative constitutional law), seringkali kita merujuk atau membahas putusan pengadilan dari satu atau beberapa negara tertentu. Hal itu dapat dilakukan manakala putusan pengadilan tersebut tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami. Umumnya, putusan-putusan pengadilan yang berbahasa Inggris ataupun telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris akan lebih banyak untuk dirujuk sebagai materi perbandingan.

Dalam konteks keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK), putusan yang sering dijadikan rujukan oleh para cendekiawan internasional biasanya berasal dari MK Jerman, MK Korea, MK Afrika Selatan, MK Turki, dan beberapa MK dari negara Eropa Timur. Sebenarnya, tidak semua putusan dari MK tersebut ditulis dalam Bahasa Inggris. Lalu, mengapa berbagai artikel, buku, dan literatur ilmiah lainnya seringkali membahas putusan-putusan MK yang sebenarnya tidak berbahasa Inggris? Para penulis artikel atau buku tersebut biasanya berasal dari negara yang bersangkutan, atau setidaknya memiliki kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris. Sehingga, mereka mampu membahas dan manganalisis putusan MK dengan baik.

Continue reading

MK dan Ibu Kota Baru

MK DAN IBU KOTA BARU

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 151, September 2019, hlm. 74-75 – Download)

Cover_Page_2Rencana pemindahan ibu kota negara semakin menguat pasca Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Joko Widodo sebagai Presiden terpilih untuk periode kedua (2019-2024). Wacana pemindahan ibu kota sebenarnya bukan hal yang baru. Pada tahun 1950-an, Presiden Soekarno telah merencanakan untuk memindahkan ibu kota dengan rekomendasi lokasi di Palangkaraya atau Samarinda. Namun, konsepnya tidak langsung memindahkan ibu kota secara sekaligus, melainkan dengan cara membagi beban Jakarta ke kota tersebut.

Saat ini, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis secara sekaligus memang memikul beban yang sangat berat. Data pertumbuhan urbanisasi yang terkonsentrasi di Jakarta sangat tinggi. Apabila digabungkan, jumlah penduduk di Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) sebanyak 32.775.966 jiwa atau sekitar 12,4% jumlah penduduk di Indonesia (BPS, 2018).

Continue reading