UU Penodaan Agama dan Mahkamah Konstitusi


UU PENODAAN AGAMA DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

* Dimuat pada Kolom Khazanah, KONSTITUSI No. 87 – Edisi Mei 2014 (Hal 72-76)

Putusan-putusan MK tidak saja selalu menarik untuk dianalisa oleh para akademisi di dalam negeri, namun juga oleh para akademisi dan peneliti dari luar negeri. Putusan MK yang sering mendapatkan perhatian dari komunitas internasional umumnya adalah kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan sistem perekonomian Indonesia. Tulisan berikut ini akan menguraikan analisa terhadap salah satu Putusan MK yang mengundang kontroversi pada saat dan pasca persidangan, yaitu Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 yang dikeluarkan pada 2009 atau lebih dikenal dengan sebutan ‘Putusan Pengujian UU Penodaan Agama’.

Dr. Melissa Crouch, seorang Research Fellow di Melbourne Law School, Australia pada saat itu memberikan analisa terhadap Putusan di atas dalam “Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law” yang dimuat pada Asian Journal of Comparative Law (2012). Kajiannya mencoba untuk menemukan bagaimana hubungan antara negara dan agama diartikulasikan dan ditafsirkan di Indonesia, serta sejauhmana batasan terhadap kebebasan beragama dapat dirumuskan dan dibenarkan.

Crouch memulai analisanya dengan menggali sejarah dan perkembangan aturan mengenai ‘Penodaan Agama’ (Blasphemy Law). Aturan ini pertama kali diterbitkan melalui Ketetapan Presiden tanggal 27 Januari 1965 pada saat mulai memuncaknya kekhawatiran terhadap merebaknya komunisme dan berkembangnya aliran kepercayaan di Indonesia. Pada saat itu, kelompok-kelompok ini dianggap membawa dampak berbahaya bagi agama-agama yang telah ada. Selanjutnya pada 1969, aturan tentang ‘Penodaan Agama’ tersebut diperkuat dalam bentuk undang-undang. Penguatan ini memberi kepastian bahwa pemuka agama dapat melindungi status, ajaran, dan penafsiran dari enam agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Menurut Crouch, satu-satunya alasan atas penyebutan keenam agama tersebut secara spesifik, karena merujuk pada sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Keenam agama tersebut juga diklaim sebagai agama yang paling umum di Indonesia. Namun demikian, Penjelasan Pasal 1 UU Penodaan Agama menegaskan tidak berarti agama-agama lain, seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism, menjadi dilarang di Indonesia.

UU Penodaan Agama juga memuat ketentuan untuk memperingatkan orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Keputusan untuk memperingatkan tersebut dapat diambil berdasarkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Apabila dinilai masih terus melanggar, maka perseorangan tersebut dapat dipidana maksimal lima tahun dan organisasinya dapat dibubarkan sekaligus dinyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang. Mengutip R.E. Djumali Kertohardjo (1970), Crouch menguraikan bahwa mereka yang dinyatakan telah melakukan penodaan agama dapat dikategorikan sebagai murtad (apostate), kafir (non-Muslim/unbeliever), aliran sesat (deviant group), sesat (deviant), atau aliran kepercayaan (mystical belief).

Selanjutnya, Crouch juga menjelaskan mengenai sejarah keberadaan dan fungsi dari Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan (Bakorpakem) sejak tahun 1954 sampai dengan saat ini. Secara singkat, Badan ini mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pertemuan dan konsultasi terkait dengan permasalahan aliran kepercayaan. Badan ini juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap kepercayaan dan aktivitas dari berbagai kelompok keagamaan. Terhadap hasil temuannya, mereka dapat meminta pendapat dari Kementerian Agama dan dewan agama nasional yang terkait. Berdasarkan pendapat dan pemeriksaan tersebut, Bakorpakem dapat mengambil tindakan terhadap suatu kelompok untuk mencegah terjadinya gangguan di masyarakat. Atas rekomendasi Bakorpakem, Jaksa Agung kemudian dapat membubarkan kelompok-kelompok tersebut.

Dari hasil penelusuran Crouch, setidaknya terdapat 29 agama atau kepercayaan minoritas yang dilarang pada tingkat nasional selama masa orde baru. Sejak pasca reformasi 1998, beberapa agama dan kepercayaan yang dilarang tersebut telah diperbolehkan berkembang kembali. Namun demikian, terdapat lebih 50 pelarangan yang dikeluarkan antara 1998 dan 2009 yang semuanya terjadi pada tingkat wilayah. Menurut Crouch, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat mulai enggan untuk melarang suatu kelompok agama pasca 1998 yang kemungkinan disebabkan adanya tekanan untuk menjaga kewajiban internasional dan domestik terkait dengan kebebasan beragama. Akan tetapi, lanjut Crouch, pemerintah pusat juga tidak mencegah pemerintah daerah untuk mengeluarkan pelarangan tersebut, misalnya pada kasus Ahmadiyah.

Kasus-Kasus Penodaan Agama

Berdasarkan pengamatan Crouch, implementasi UU Penodaan Agama telah menjadi perhatian utama di antara LSM yang peduli terhadap hak asasi manusia. Sebab, UU tersebut dinilai semakin digunakan oleh kelompok Islam garis keras dan pemuka agama untuk menargetkan dan mengutuk berbagai sekte keagamaan tertentu atau kelompok minoritas. Melalui metode kuantitatif, Crouch membuat statistik terhadap kasus-kasus penodaan agama di pengadilan.

Menurut hasil penelitiannya, tidak lebih dari 10 kasus yang diajukan ke meja pengadilan selama masa orde baru (1966-1998). Namun demikian, sejak 1998 terdapat lebih dati 47 kasus dan 120 orang telah dihukum berdasarkan UU Penodaan Agama sebagaimana terlihat dalam Tabel 1. Kasus-kasus ini umumnya terkonsentrasi di pulau Jawa, di mana kasus terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dan diikuti secara berturut-turut di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terdapat sejumlah kasus yang juga terjadi di luar pulau Jawa sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.

Crouch juga menguraikan bahwa mayoritas terdakwa dalam kasus-kasus tersebut mengaku beragama Kristen. Jumlah ini menjadi banyak lantaran dalam satu kasus tertentu terdapat 41 orang beragama Kristen yang dihukum. Untuk kasus per kasus, sebagian besar penghinaan ditujukan terhadap Islam oleh mereka yang mengaku Muslim. Data indentitas agama tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Sedangkan untuk masa hukuman yang diterima, 13 orang telah dijatuhi hukuman maksimal selama 5 tahun, 10 orang dijatuhi hukuman kurang dari satu tahun, dan 9 orang dijatuhi hukuman 3,5 tahun. Menurut Crouch, tidak ada pola yang dapat diprediksi terhadap penjatuhan hukuman dalam kasus-kasus tersebut, termasuk untuk putusan yang membebaskan terdakwa sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Pengujian Konstitusionalitas

Pada 20 Oktober 2009, UU Penodaan Agama diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna diuji konstitusionalitasnya. Para Pemohon adalah beberapa LSM yang bergerak di bidang bantuan hukum dan HAM, seperti LBH, Imparsial, ELSAM, PBHI, DEMOS, Setara Institute dan Desantara Foundation. Selain itu, terdapat juga para Pemohon perorangan, di antaranya, Musdah Mulia, M. Dawam Rahardjo, dan juga Abdurrahman Wahid yang telah meninggal dunia sebelum keluarnya Putusan. Crouch mengelompokkan tiga argumentasi pokok yang terdapat di dalam permohonan mereka.

Argumentasi pertama,ketentuan di dalam UU Penodaan Agama bertentangan dengan hak kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para pemohon berpendapat bahwa negara seharusnya tidak dapat melakukan intervensi terhadap hak kebebasan beragama. Menurut mereka, tindak pidana penodaan agama tidaklah sah berlaku karena adanya intervensi yang tidak diinginkan dari negara terhadap keyakinan atau kepercayaan dari kelompok pemeluk agama. Untuk mendukung argumen ini, Pemohon merujuk kasus Kokkinakis v. Greece di European Court of Human Rights dan beberapa instrumen hukum internasional lainnya.

Dalam argumentasi kedua,para Pemohon berpendapat bahwa negara harus menjalankan kewajibannya terhadap hukum internasional dengan hanya memperbolehkan adanya pembatasan sempit terhadap kebebasan beragama. Oleh karenanya, menurut para Pemohon, UU Penodaan Agama bukanlah pembatasan yang diperbolehkan dalam konteks hak atas kebebasan beragama. Para pemohon juga mendalilkan bahwa kebebasan berpikir, hati nurani, beragama, dan kepercayaan merupakan forum internum yang tidak dapat dibatasi oleh negara.

Selanjutnya dalam argumentasi ketiga, para Pemohon berpendapat bahwa UU Penodaan Agama tidak konsisten dengan konsep negara hukum yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebab UU tersebut tidak memberikan perlakuan yang sama, namun lebih pada membedakan warga negara yang tergantung pada interpretasi dari pemeluk agama mayoritas. Untuk mendukung argumen ini, para Pemohon memberikan lima contoh kasus penodaan agama, namun hanya satu yang memberikan kesaksian langsung di dalam persidangan.

Pro dan Kontra UU Penodaan Agama

Selama proses persidangan berlangsung, terdapat banyak pihak yang turut memberikan keterangan tambahan. Di antara para pihak yang mendukung agar dipertahankannya UU Penodaan Agama, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, MUI, Muhammadiyah, DDII, PPP, FPI, Hizbut Tahrir, dan Matakin. Crouch berpendapat bahwa alasan yang mendukung UU Penodaan Agama berfokus pada konteks Indonesia dan sejarah perlindungan negara terhadap agama-agama yang diakui.

Crouch mengelompokkan lima argumentasi yang mendukung UU Penodaan Agama yang dikemukakan oleh para pihak di atas. Pertama, adanya kebutuhan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, di mana sila pertama menegaskan adanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Indonesia adalah negara beragama (religious state) dan kebijakannya harus melindungi para pemeluk agama yang diakui. Kedua, negara dapat dan sudah seharusnya membedakan antara agama (religion) dan aliran kepercayaan (mystical belief). UU Penodaan Agama merupakan instrumen kunci yang dapat digunakan untuk melindungi keenam agama yang diakui negara dari aliran-aliran yang dianggap sesat (deviant beliefs).

Ketiga, UU Penodaan agama diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik agama dan mempertahankan keharmonisan sosial. UU ini juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial, konflik antargama, dan anarki. Tanpa adanya UU Penodaan Agama dikhawatirkan dapat membawa terjadinya konflik horizontal, yaitu konflik antara kelompok-kelompok agama di Indonesia. Keempat, negara dinilai memiliki kewenangan untuk membatasi hak terhadap kebebasan beragama berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Para pihak juga menyatakan bahwa kebebasan beragama bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Kelima, UU Penodaan Agama diperlukan untuk membedakan antara penyimpangan ajaran agama dengan mahzab (Islamic school of law). Dengan adanya pembedaan tersebut maka diharapkan aliran kepercayaan atau kebatinan tidak berkembang serta dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist.

Di sisi lain, para pihak yang menolak atau ingin menghapus UU Penodaan Agama, di antaranya, yaitu kelompok agama minoritas, kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim liberal dan progresif, PGI, dan KWI. Crouch mengelompokkan adanya empat alasan utama yang disampaikan para pihak tersebut untuk menolak UU Penodaan Agama.

Pertama, negara harus memperbolehkan adanya keberagaman agama. Para pemeluk agama minoritas menekankan nilai pluralisme dan keberagaman agama berdasarkan tradisi masing-masing. Menurut mereka, keberagaman bukanlah termasuk penodaan dan tidak cukup alasan juga untuk dikenakan UU Penodaan Agama. Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa parameter menghina agama tidak jelas dan hal ini telah ditafsirkan secara luas serta disalahgunakan. Kedua, negara seharusnya melindungi kelompok minoritas, bukan mengkriminalisasi. Dengan kata lain, UU Penodaan Agama dinilai melanggar hak terhadap kebebasan beragama karena memperbolehkan kelompok agama mayoritas untuk secara efektif mengkriminalisasi ajaran dari kelompok agama minoritas. Crouch juga menguraikan adanya keluhan dari para Pemohon yang merasa diintimidasi dan dilecehkan oleh para kelompok radikal Islam, termasuk adanya insiden perusakan properti di LBH Indonesia.

Ketiga, sudah seharusnya terdapat pemisahan antara agama dan negara. Para penolak UU Penodaan Agama mencontohkan adanya pemisahan antara gereja dan negara seperti di Amerika. Mereka juga menekankan bahwa Indonesia bukanlah negara agama (religious state). Bagi Crouch, argumentasi ini mungkin yang paling kontroversial, bahkan bertentangan langsung dengan mereka yang mendukung adanya UU Penodaan Agama dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara agama. Menurut Crouch, argumentasi untuk memisahkan agama dan negara sangatlah lemah, sebab baik dari segi ideologi maupun praktik serta kebijakan dari Kementerian Agama, dalam sejarahnya telah memfasilitasi keterkaitan antara agama dan negara di Indonesia. Keempat, ketentuan dalam UU Penodaan Agama dinilai sangat tidak jelas dan ambigu. Komnas HAM menyampaikan pendapat bahwa UU tersebut harus direvisi karena adanya ketidakjelasan, namun MK menolak untuk merevisinya karena tidak berwenang untuk itu.

Selain keempat alasan di atas, terdapat juga keterangan yang disampaikan oleh organisasi internasional bernama the Beckett Fund dan keterangan ahli dari seorang akademisi di Amerika. Keterangan tambahan dari the Beckett Fund yang berfokus pada konsepsi hukum dan agama di Indonesia ini menjadi amicus curiae atau ‘friend of the court’. Terhadap hal ini, Crouch menilai bahwa keterlibatan mereka justru menjadi kemungkinan mengapa MK memberikan penjelasan yang cukup panjang mengenai konsep hukum dan agama di Amerika dan menganggap adanya ‘intervensi’ dari negara barat terhadap isu ini.

Putusan MK

Dalam kasus ini, Crouch melihat bahwa MK sangat hati-hati dalam mengadili perkara yang cukup sensitif. Meskipun akhirnya menyatakan bahwa UU Penodaan Agama tetap konstitusional, namun MK mengakui bahwa perlu ada penyempurnaan dan kejelasan dari UU tersebut, di mana menjadi tugas dan wewenang dari DPR. Dalam analisanya, Crouch menemukan setidaknya tiga pertimbangan utama dari MK dalam memutus perkara ini.

Pertama, mengenai hubungan antara agama dan negara di Indonesia. MK menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan (a belief in God), dan bukan negara tidak berketuhanan (an atheist country). Artinya, Indonesia berada di antara konsep negara sekuler dan negara Islam, serta tidak memisahkan antara hubungan antara agama dan negara. MK juga menjelaskan bahwa Indonesia memperkenankan adanya hubungan timbal balik antara negara dan agama yang memperbolehkan negara untuk mengatur aktivitas kelompok-kelompok agama. Di saat yang bersamaan, negara juga menjamin bahwa agama-agama yang diakui memiliki kesempatan untuk memengaruhi kebijakan negara.

Bagi Crouch, putusan ini memberikan pesan secara jelas bagi negara-negara lain, khususnya negara barat, bahwa Indonesia memiliki tradisi keagamaan (religious tradition) yang unik dan negara-negara lain seharusnya tidak ikut campur. Selanjutnya, MK juga menegaskan bahwa negara tidak mengakui ateisme atau hak untuk tidak beragama. Menurut Crouch, putusan MK ini menjadi langkah mundur bagi mereka yang mengadvokasi hak untuk tidak beragama. Apalagi, MK menegaskan bahwa tidak ada kemungkinan untuk melakukan kampanye untuk tidak beragama di Indonesia, sehingga ketentuan ini menjadikan ciri yang berbeda antara hukum di Indonesia dengan di negara-negara barat. Dengan adanya penyempitan pemahaman mengenai hubungan agama dan negara secara spesifik pada sejarah dan konteks Indonesia, menurut Crouch, maka hanya ada sedikit ruang bagi para Pemohon untuk meminta adanya pemisahan antara agama dan negara di Indonesia.

Kedua, pembatasan kebebasan beragama memiliki legitimasi dari negara. Menurut MK, pembatasan HAM yang diatur di dalam hukum internasional dan UUD 1945 berbeda. Dalam konteks ini, pembatasan kebebasan beragama dapat dilakukan dengan alasan ketertiban umum (public order) untuk menghindari terjadinya kekacauan dan membahayakan masyarakat, sehingga tercipta keharmonisan nasional. Namun demikian, menurut Crouch, penafsiran mengenai “public order” oleh MK sebenarnya melebihi interpretasi yang diakui dalam hukum internasional. Menurutnya, kebebasan beragama tidak dapat dibatasi berdasarkan adanya rasa kekhawatiran yang dapat menyebabkan konflik sipil atau kekerasan.

Selanjutnya, MK juga memberikan justifikasi bahwa penodaan agama masih merupakan tindak pidana di banyak negara dunia. Akan tetapi, kritik dari Crouch, MK tidak membedakan antara undang-undang tentang penodaan agama (blasphemy) dengan penistaan (defamation), di mana di beberapa wilayah dunia, seperti di Eropa, kebanyakan negara telah menghapus tindak pidana penodaan agama dan memperkenalkan tindak pidana penistaan. Kemudian, MK juga menguatkan bahwa pembatasan kebebasan beragama dapat dilandasi atas pertimbangan nilai-nilai agama (religious values), suatu ketentuan yang hanya terdapat di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan bukan di dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR. Oleh karenanya MK menilai bahwa landasan ini berbeda dengan pertimbangan nilai-nilai moral (moral values).

Ketiga, MK juga menegaskan bahwa UU Penodaan Agama yang dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin Soekarno (1945-1965) masih berlaku, walaupun undang-undang darurat telah dicabut. MK juga menyatakan bahwa Surat Keputusan Bersama (Join Decision) yang tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tetap sah di bawah peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, MK juga menekankan bahwa UU Penodaan Agama bukan untuk membatasi hak, namun lebih untuk melindungi hak-hak dari pemeluk agama yang merasa haknya dilanggar.

Dalam Putusan ini, Hakim Maria Farida, satu-satunya hakim perempuan dan beragama Kristen, menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Menurutnya, implementasi dari UU Penodaan Agama telah menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama di berbagai kasus. Hakim Maria juga menyebutkan bahwa enam agama yang diakui dan disebut dalam UU Penodaan Agama dengan mengecualikan aliran kepercayaan (mystical beliefs) merupakan bentuk diskriminasi. Argumennya didasarkan pada kenyataan di dalam praktik bahwa hanya keenam pemeluk agama ini yang dapat, misalnya, mencantumkan agamanya di dalam Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah, dan Akta Kematian. Secara tersirat, Hakim Farida juga menyampaikan bahwa UU Penodaan Agama telah membawa negara ikut campur di dalam agama. Namun demikian, menurut Crouch, argumentasi Hakim Farida tidak menjelaskan secara spesifik landasan mengenai pembatasan hak atas kebebasan beragama, sehingga pendapatnya juga tidak memberikan pertimbangan lebih jauh mengapa UU Penodaan Agama tidak memiliki legitimasi untuk membatasi hak atas kebebasan beragama.

Kesimpulan

Pasca dikeluarkannya Putusan MK yang menyatakan UU Penodaan Agama tetap konstitusional, Crouch menemukan setidaknya terdapat sebelas kasus yang terkait dengan penodaan agama hingga akhir tahun 2011. Peristiwa yang mendapat perhatian dari Crouch tersebut adalah adanya tindakan pengrusakan dan pembakaran tempat ibadah oleh kelompok Islam garis keras karena tidak puas dengan hukuman maksimal lima tahun kepada terdakwa. Sedangkan perkembangan positif dari kasus pengujian undang-undang ini, menurut Crouch yang mengutip beberapa saksi, yaitu adanya pembuktian bahwa isu-isu politis yang cukup sensitif seperti agama dapat diperdebatkan di dalam ruang persidangan oleh dan dari semua sudut pandang tanpa insiden kekerasan antara pemeluk agama. Namun, Crouch juga mempertanyakan, kelompok minoritas yang sangat rentan menerima dampak ini, misalnya Ahmadiyah, nyatanya tidak hadir untuk memberikan keterangan di persidangan.

Crouch menilai bahwa Putusan ini sangat penting karena menegaskan bahwa UU Penodaan Agama tidak bertentangan dengan hak konstitusional atas kebebasan beragama. Artinya, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk melarang kelompok-kelompok yang dianggap “sesat”. Putusan ini juga menekankan adanya kebijakan Kementerian Agama yang dapat membedakan antara agama dengan aliran kepercayaan sekaligus mengafirmasi peran pemuka agama untuk mengawasi terjadinya penyimpangan agama. Menurut Crouch, setiap negara tentunya memiliki hak untuk membatasi kebebasan beragama sampai batas-batas tertentu, namun pertanyaannya adalah sampai sejauh mana hal tersebut dapat dilakukan. Dalam titik inilah, menurut Crouch, pembatasan kebebasan beragama di Indonesia masih belum jelas, karena MK dinilai belum memberikan artikulasi yang jelas tentang prinsip-prinsip untuk menentukan kapan tindakan dari negara untuk membatasi kebebasan beragama seseorang dapat atau tidak dapat dibolehkan.

Hasil analisa dari Crouch menunjukkan bahwa MK telah memberikan penafsiran yang cukup luas dalam legitimasi pembatasan kebebasan beragama. Hal ini menurut Crouch memilki implikasi penting terhadap konfigurasi hubungan antara agama dan negara. Dalam Putusan ini, Crouch juga melihat bahwa UU Penodaan Agama merupakan kompromi antara negara dan pemuka agama, di mana negara diperbolehkan untuk membatasi aktivitas keagamaan atas dasar “ketertiban umum” dan “nilai-nilai agama”, sementara negara juga mendelegasi sebagian kewenangannya kepada para pemuka agama untuk bersikap sebagai penjaga dalam mendefinisikan penafsiran yang “benar” di dalam agama mereka. Kasus ini bagi Crouch juga merefleksikan pergumulan tentang persaingan visi mengenai hubungan antara hukum dan agama di Indonesia. Dalam kesimpulan akhirnya, Crouch menilai bahwa dalam konteks keberagaman dan pluralisme masyarakat Indonesia, hubungan antara hukum dan agama kemungkinan besar tetap akan menjadi sumber perdebatan, negosiasi, dan juga kontestasi di masa mendatang.

 ***

Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun kajian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.

Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara dan menjadi Peneliti pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL) di School of Law, University of Queensland, Australia.

Advertisements

2 thoughts on “UU Penodaan Agama dan Mahkamah Konstitusi

  1. Pingback: Politisasi 'Pasal Karet' UU Penodaan Agama dan The Majority Privilege - Jihan Davincka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s