Khitah Pemberi Keterangan di MK


KHITAH PEMBERI KETERANGAN DI MK

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 145, Maret 2019, hlm. 79-80– Download)

Majalah_152_1. Edisi Maret 2019- JPEG_Page_2Proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya dalam perkara pengujian undang-undang, memiliki karakter yang berbeda dengan proses persidangan di pengadilan lain. Pertama, perkara pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang di MK tidak bersifat adversarial atau contentious. Artinya, perkara pengujian undang-undang pada prinsipnya tidak terkait dengan kepentingan yang saling bertabrakan antara satu dengan lainnya.

Hal ini berbeda dengan perkara-perkara di pengadilan perdata atau tata usaha negara. Objek yang disengketakan dalam pengadilan tersebut sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan dua pihak yang saling bertentangan, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Oleh karenanya, perkara pengujian undang-undang yang diajukan ke MK tidak disebut sebagai gugatan, namun permohonan. Sehingga, pihak yang mengajukan permohonan pun disebut sebagai pemohon, bukan penggugat. Continue reading

CONSREV, Vol. 4, No. 2 (December 2018)


PUBLISHED: CONSREV, VOL. 4, NO. 2 (December 2018)

foto cover

Constitutional Review (CONSREV) is an international journal published by the Center for Research and Case Analysis and Library Management of the Constitutional Court of Indonesia. The fundamental aim of this journal is to disseminate research and conceptual analysis which focus on constitutional issues.

In the last edition of Year 2018, six articles are presented by constitutional law scholars from various universities and institutions, as follows:

  1. “Megapolitical Cases before the Constitutional Court of Indonesia since 2004: An Empirical Study” by Associate Professor Björn Dressel (Australian National University) and Professor Tomoo Inoue (Seikei University). DOI: https://doi.org/10.31078/consrev421.
  2. “Indonesia’s Judicial Review Regime in Comparative Perspective” by Professor Theunis Roux (University of New South Wales). DOI: https://doi.org/10.31078/consrev422.
  3. “Korean Constitutional Court and Constitutionalism in Political Dynamics: Focusing on Presidential Impeachment” by Jin Wook Kim (The Constitutional Court of Korea). DOI: https://doi.org/10.31078/consrev423.
  4. “Referencing International Human Rights Law in Indonesian Constitutional Adjudication” by Bisariyadi (The Constitutional Court of Indonesia). DOI: https://doi.org/10.31078/consrev424.
  5. “Constitutional Retrogression in Indonesia Under President Joko Widodo’s Government: What Can the Constitutional Court Do?” by Abdurrachman Satrio (University of Padjadjaran). DOI: https://doi.org/10.31078/consrev425.
  6. “Harmonization of Regulation Based on Pancasila Values Through the Constitutional Court of Indonesia” by Tedi Sudrajat (Jenderal Soedirman University). DOI: https://doi.org/10.31078/consrev426.

The Editors expect that this issue might give some new insight and understanding on recent developments on constitutional law and constitutional courts in broader nature to our readers. The full issue of this edition can also be downloaded here: https://bit.ly/2U7sqIQ. Please feel free to share this journal with others.

Best regards,

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Editor-in-Chief

 

Perubahan Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan MK (Bagian Buku)


PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pan Mohamad Faiz

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI

Cover DepanPada medio 2016, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mencabut dan merevisi sebanyak 3.143 Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan Peraturan Mendagri (Kemendagri, 2016). Umumnya, Perda dan Perkada yang dicabut atau direvisi tersebut berkaitan dengan investasi, retribusi, dan pajak. Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda dan Perkada tersebut karena telah diberikan wewenang berdasarkan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Alasan utama Pemerintah untuk melakukan deregulasi Perda dan Perkada tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 250 UU Pemda, karena dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, khususnya telah menyebabkan terganggunya akses terhadap pelayanan publik dan/atau terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Continue reading

Legal Problems of Dualism of Judicial Review System in Indonesia


LEGAL PROBLEMS OF DUALISM OF JUDICIAL REVIEW SYSTEM IN INDONESIA

* Published in Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 16, No. 2, May 2016, pp. 187-195

screen-shootAbstract: Indonesia implements dualism of judicial review system because there are two different judicial institutions that are granted the authority to review laws and regulations, namely the Constitutional Court and the Supreme Court. This research aims to analyse the problems caused by the dualism of judicial review system. It found two main legal problems of the current system. First, there is an inconsistency of decisions concerning judicial review cases for the same legal issues decided by the Constitutional Court and the Supreme Court. Second, there is no mechanism to review the constitutionality of People’s Consultative Assembly (MPR) decisions and regulations under the level of law. Based on these findings, this research suggests that the authority to review all laws and regulations should be integrated under the jurisdiction of the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Court, Constitutional Review, Judicial Review, Indonesian Legal System

Download: here.

Continue reading