A CRITICAL ANALYSIS OF JUDICIAL APPOINTMENT PROCESS AND TENURE OF CONSTITUTIONAL JUSTICE IN INDONESIA

* Published in Hasanuddin Law Review, Vol. 2, Issue 2, August 2016, pp. 152-169

Abstract: The judicial appointment process is one of essential elements for maintaining judicial independence and public confidence of a court. This article analyses the practices of judicial appointment process exercised by three different main state institutions in selecting constitutional justice in Indonesia where the mechanism and process for selecting them have been implemented differently. It also examines the tenure of constitutional justice, which is a five-year term and can be renewed for one term only, that may lead to another problem concerning the reselection process of incumbent constitutional justices for their second term. The article concludes that the judicial appointment process and tenure of constitutional justice in Indonesia have to be improved. It suggests that if the proposing state institutions could not meet the principles of transparency, participation, objective and accountable required by the Constitutional Court Law, the judicial appointment process should be conducted by creating an independent Selection Committee or establishing a cooperation with the Judicial Commission. Additionally, the tenure of constitutional justices should also be revised for a unrenewable term with a longer period of nine or twelve years.

Keywords: Constitutional Court, Constitutional Justice, Judicial Appointment, Tenure

Download: here.

—

Abstrak: Proses pengangkatan hakim merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga independensi yudisial dan kepercayaan publik terhadap suatu pengadilan. Artikel ini menganalisa praktik dan proses pengangkatan hakim yang dilakukan oleh tiga lembaga negara berbeda dalam memilih hakim konstitusi di Indonesia, di mana mekanisme dan proses untuk memilih mereka telah dilakukan secara berbeda. Artikel ini juga menganalisa masa jabatan hakim konstitusi, yaitu slima tahun dan dapat diperpanjang satu kali lagi, yang menyebabkan pada permasalahan terkait dengan proses pemilihan kembali hakim konstitusi yang sedang menjabat untuk periode kedua. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa proses pemilihan dan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia harus disempurnakan. Artikel ini menyarankan apabila lembaga negara yang memilih hakim konstitusi tidak dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, obyektif, dan akuntabel sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maka proses pemilihan hakim sebaiknya dilakukan dengan membentuk Panitia Seleksi independen atau melakukan kerjasama dengan Komisi Yudisial. Selain itu, masa jabatan hakim konstitusi sebaiknya juga direvisi menjadi tidak dapat diperpanjang namun dengan periode masa jabatan yang lebih lama antara sembilan hingga dua belas tahun.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, Pemilihan Hakim, Masa Jabatan

Unduh: klik.