Akses Terhadap Keadilan bagi Masyarakat Rentan di Mahkamah Konstitusi


AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI MASYARAKAT RENTAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pan Mohamad Faiz dan Oly Viana Agustine

(Artikel diterbitkan dalam Prosiding Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) 2018 yang diselenggarakan pada 15-16 Januari 2018 di Jakarta, hlm. 122-140)

Cover onlyAbstrak: Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara pengujian undang-undang tersebut terdiri dari perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Luasnya cakupan pemohon yang dapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) tersebut sejatinya telah membuka lebar akses keadilan bagi masyarakat rentan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Tulisan ini menganalisis sejauhmana MK memberikan akses keadilan bagi masyarakat rentan, baik yang bersifat teknis dan prosedural maupun alasan substantif dalam putusan. Dalam konteks ini, tidak sedikit permohonan pengujian undang-undang yang putusannya bersifat erga omnes diajukan oleh orang-perorang tanpa didampingi kuasa hukum atau kelompok warga bersama dengan lembaga swadaya masyarakat (NGOs). Tulisan ini menyimpulkan bahwa terdapat putusan-putusan MK yang telah memperkuat dan memulihkan hak konstitusional bagi masyarakat rentan yang terdiri dari anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, buruh migran, dan masyarakat hukum adat. Namun demikian, akses keadilan bagi masyarakat rentan di MK belum dapat optimal tersedia. Sebab, MK memiliki keterbatasan kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) yang justru menjadi instrumen terpenting bagi MK di banyak negara guna melindungi hak-hak konstitusional warga negara mereka. Selain itu, MK perlu mempertimbangkan untuk menyediakan semacam pos bantuan hukum bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum bagi masyarakat rentan yang memerlukan pendampingan dan nasihat hukum secara pro bono.

Kata Kunci: Akses Keadilan; Mahkamah Konstitusi; Masyarakat Rentan; Pengujian
Undang-Undang.

Artikel selengkapnya dapat dibaca dan diunduh di sini.

Continue reading

Advertisements

Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi


PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI

* Diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016, hlm. 766-787

jurnal-konstitusiAbstrak: Saat ini terdapat kecenderungan di berbagai negara yang ingin melindungi lingkungan dengan memasukkan prinsip-prinsip umum lingkungan hidup ke dalam konstitusi suatu negara ataupun konstitusi regional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana perlindungan terhadap lingkungan dapat diberikan melalui pengadopsian norma-norma konstitusi tersebut. Kajian dilakukan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan yang bersumber dari putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Kajian ini menyimpulkan bahwa UUD 1945 telah memuat norma konstitusi dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan. Akan tetapi, norma-norma konstitusi tersebut masih diposisikan sebagai faktor subsidair atau pendukung dalam pemenuhan hak asasi manusia dan perekonomian nasional. Untuk memperkuat perlindungan terhadap lingkungan di dalam UUD 1945 maka diperlukan perumusan ulang norma-norma konstitusi yang menempatkan lingkungan hidup lebih sebagai nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan negara dan kegiatan perekenomian nasional.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengujian Konstitusionalitas, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Hukum Indonesia

Unduh: Klik di sini.

Continue reading

A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia


A CRITICAL ANALYSIS OF JUDICIAL APPOINTMENT PROCESS AND TENURE OF CONSTITUTIONAL JUSTICE IN INDONESIA

* Published in Hasanuddin Law Review, Vol. 2, Issue 2, August 2016, pp. 152-169

hasanuddin-law-reviewAbstract: The judicial appointment process is one of essential elements for maintaining judicial independence and public confidence of a court. This article analyses the practices of judicial appointment process exercised by three different main state institutions in selecting constitutional justice in Indonesia where the mechanism and process for selecting them have been implemented differently. It also examines the tenure of constitutional justice, which is a five-year term and can be renewed for one term only, that may lead to another problem concerning the reselection process of incumbent constitutional justices for their second term. The article concludes that the judicial appointment process and tenure of constitutional justice in Indonesia have to be improved. It suggests that if the proposing state institutions could not meet the principles of transparency, participation, objective and accountable required by the Constitutional Court Law, the judicial appointment process should be conducted by creating an independent Selection Committee or establishing a cooperation with the Judicial Commission. Additionally, the tenure of constitutional justices should also be revised for a unrenewable term with a longer period of nine or twelve years.

Keywords: Constitutional Court, Constitutional Justice, Judicial Appointment, Tenure

Download: here.

Continue reading

The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia


THE PROTECTION OF CIVIL AND POLITICAL RIGHTS BY THE CONSTITUTIONAL COURT OF INDONESIA

* Published in Indonesia Law Review, Vol 6, No. 2, August 2016, pp. 159-179

indonesia-law-reviewAbstract: One of important mechanisms considered effective to protect civil and political rights of the citizens in Indonesia is constitutional review. This mechanism was created after the constitutional reform by establishing the new Constitutional Court in 2003 as an independent and separate court from the Supreme Court. This article examines the development of human rights guaranteed in the Indonesian Constitution. It also provides a critical analysis of the Constitutional Court’s role in protecting civil and political rights in Indonesia through its landmark decisions on five categories, namely: (1) freedom of assembly and association; (2) freedom of opinion, speech and expression; (3) freedom of religion; (4) right to life; and (5) due process of law. This research was conducted based on qualitative research methodology. It used a non-doctrinal approach by researching the socio-political impacts of the Constitutional Court’s decisions. Although there are still inconsistencies in its decisions, the research concludes that the Constitutional Court has taken a step forward for a better protection of civil and political rights in Indonesia that never existed prior to the reform.

Keywords: Civil and Political Rights, Constitutional Court, Human Rights, Indonesian Constitution

Download: here.

Continue reading