Komunikasi Mahkamah Konstitusi kepada Media dan Publik


KOMUNIKASI MAHKAMAH KONSTITUSI KEPADA MEDIA DAN PUBLIK

  * Dimuat dalam Kolom Khazanah, Majalah KONSTITUSI No. 119, Edisi Januari 2017, hlm. 64-67 (Download)

Cover Januari 2017Penelitian dan pengkajian mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi yang lahir dari rahim reformasi selalu menarik untuk dibahas dari berbagai perspektif. Apabila umumnya tema yang dikaji seputar performa dan putusan-putusan MK yang dihasilkannya, Stefanus Hendrianto, Visiting Scholar di the Kellogg Institute of International Studies, University of Notre Dame, justru mengkaji mengenai pola komunikasi Mahkamah Konstitusi (MK) kepada pihak eksternal, khususnya media dan publik.

Hasil kajiannya tersebut dituangkan dalam artikel berjudul “The Puzzle of Judicial Communication in Indonesia: The Media, the Court and the Chief Justice” sebagai bagian buku yang disunting oleh Richard Davis dan David Taras dalam Justice and Journalists: The Global Perspective yang akan diterbitkan oleh Cambridge University Press pada Februari 2017.

Hendrianto menganalisis mengenai bagaimana MK membangun strategi komunikasinya, terutama melalui peran sentral Ketua MK yang mencoba untuk memperkuat citra institusinya. Kajian ini menjadi menarik karena di saat yang bersamaan dengan didirikannya MK, media di Indonesia dapat dikatakan baru memperoleh “kebebasan” pasca tumbangnya rezim Soeharto. Permasalahannya, media-media tersebut menemui tantangan berat untuk menerjemahkan putusan-putusan dan pola kerja MK agar lebih mudah dipahami oleh publik.

Tulisan ini akan mengulas secara sistematis artikel yang ditulis oleh Hendrianto dengan berfokus pada strategi komunikasi MK beserta evaluasinya.

Pemberitaan Media terhadap MK

 Jatuhnya pemerintahan militer yang dipimpin oleh Soeharto telah membawa pada era baru keterbukaan media. Hal ini menjadi sorotan dari Hendrianto yang menggambarkan semakin menjamurnya jumlah media yang tumbuh dari 250 koran menjadi lebih dari 800 koran. Sama halnya dengan jumlah para jurnalis, berkembang dari 6.000 orang di tahun 1998 menjadi lebih dari 22.000 orang di tahun 2002.

Namun demikian, permasalahan yang terjadi adalah kualitas pemberitaan karena para lulusan muda yang direkrut oleh perusahaan media, menurut Hendrianto, tidak memiliki dasar keterampilan dan pengetahuan jurnalistik yang memadai. Akibatnya, kualitas pemberitaan masih jauh dari standar jurnalistik sehingga banyak politisi, pejabat negara, pelaku bisnis, dan juga akademisi sering mengeluh terhadap ketidakakuratan dan kesimbangan berita.

Begitu pula dengan awal kehadiran MK di 2003 sebagai lembaga peradilan yang baru. Hanya sedikit publik yang mengetahui mengenai tujuan dan fungsi dari MK, sehingga menjadi tantangan bagi media untuk membantu masyarakat memahami kompleksitas dari lembaga paradilan yang baru terbentuk tersebut.

Hendrianto menjelaskan beberapa contohnya ketika media merespons terhadap Putusan-Putusan MK, antara lain, dalam Pengujian UU Anti-Terorisme, Pengujian UU Pemerintah Daerah, Pengujian UU KPK, dan Pengujian UU Komisi Yudisial. Beberapa Putusan tersebut mendapatkan kritik keras, tidak hanya dari media, namun juga aktivis NGOs.

Menurut Hendrianto, kebanyakan media merespons Putusan MK di awal-awal pendiriannya hanya berfokus pada akibat putusannya, bukan pada logika hukum di balik putusan yang dikeluarkan oleh MK. Lebih lanjut, pemberitaan media tidak berkonsentrasi pada pertimbangan hukum putusan dan lebih melihat apakah Putusan MK memuaskan pendapat publik atau tidak.

Hal tersebut mencemaskan Ketua MK pertama pada saat itu, Jimly Asshiddiqie, dengan mengatakan bahwa pemberitaan dari para jurnalis yang tidak memiliki pengetahuan hukum tata negara mengakibatkan terjadinya kesalahan persepsi tentang MK. Kondisi demikian menjadi pendorong bagi Jimly untuk mengembangkan sendiri strategi komunikasi MK.

Terlepas dari pemberitaan yang negatif, Hendrianto menjelaskan bahwa MK tidak ingin berhadap-hadapan dengan media. Pada tahun-tahun pertamanya, MK justru menyediakan ruang pers dan media bagi puluhan jurnalis yang secara regular meliput tentang MK. Lokasi tersebut terbilang sangat terbatas.

Namun, enam tahun setelahnya, ketika MK berpindah ke gedung baru, ruang pers dan medianya diperluas dengan menambahkan perangkat komputer personal dan akses internet bagi para jurnalis. Hendrianto melihat hal ini sebagai upaya MK untuk mengakomodasi kebutuhan para jurnalis dalam membuat berita.

Pada 2008, MK juga bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dalam membuat buku panduan mengenai bagaimana para jurnalis dan reporter sebaiknya meliput proses persidangan di MK. Panduan ini dimaksudkan untuk membantu mereka dalam memahami substansi dari kasus yang disidangkan di MK.

Hendrianto menguraikan bahwa tiga koran nasional yang memuat liputan terbanyak tentang MK di awal pendiriannya adalah Kompas, Koran Tempo, dan Media Indonesia. Dalam beberapa tahun berikutnya, dua koran lainnya, yaitu Suara Karya dan Koran Sindo, mulai juga memberitakan secara komprehensif tentang MK.

Selain koran cetak, pada awalnya hanya ada dua media online yang memberitakan MK secara regular, yaitu Hukumonline.com dan detik.com. Namun sepuluh tahun setelahnya, Hendrianto menemukan lima media online yang banyak memberitakan MK, yaitu tribunnews.com, kompas.com, liputan6.com, detik.com dan jpnn.com. Walaupun media online tidak dapat menggantikan keberadaan media cetak, namun menurut Hendrianto, media-media online telah menjadi pemain baru dalam pemberitaan MK.

Salah satu pemberitaan media yang paling negatif tentang MK terjadi ketika Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan oleh KPK atas dugaan menerima suap terkait perkara Pilkada yang ditanganinya. Penangkapan Ketua MK ini sangat mengejutkan publik dan mengakibatkan pemberitaan negatif yang masif. Hendrianto berpendapat bahwa sangat mudah bagi media untuk memberitakan drama seputar penangkapan Akil Mochtar, tetapi isu yang lebih penting pada saat itu sebenarnya adalah bagaimana media akan memberitakan masa depan MK itu sendiri.

Terlepas dari adanya keyakinan bahwa kasus Akil Mochtar dapat menjatuhkan reputasi MK, namun Hendrianto menggarisbawahi bahwa media telah gagal untuk memberitakan mengenai pemberhentiaan Akil Mochtar yang tidak melalui mekanisme yang sesuai layaknya seorang yang sedang menjabat sebagai Ketua MK.

Selain itu, Hendrianto juga mengkritisi media yang hanya berfokus terhadap langkah Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan penekanan pada syarat tambahan, yaitu calon Hakim Konstitusi tidak boleh menjadi anggota partai politik setidaknya 7 (tujuh) tahun sebelum pencalonannya.

Menurut Hendrianto, media luput melihat masalah struktural yang sebenarnya terjadi di MK. Pertama, permasalahan mendasar MK lebih terletak pada masa jabatan hakim, bukan afiliasi partai politiknya. Kedua, skandal penyuapan yang melibatkan Akil Mochtar berasal dari kewenangan MK dalam memutus sengketa Pilkada.

hakim_jimly

MK dan Media Alternatif

Dengan merujuk pada Laporan Tahun MK 2005, Hendrianto memaparkan pemberitaan tentang MK yang diliput oleh media cetak sebesar 48%, televisi sebesar 25%, radio sebesar 15%, dan media online sebesar 11%.  Namun sayangnya, bagi Hendrianto, data yang serupa tidak dimuat kembali pada Laporan MK tahun-tahun selanjutnya.

Selain itu, Hendrianto menilai bahwa langkah tidak umum diambil oleh MK ketika berkolaborasi dengan TVRI dengan mengadakan talk show mingguan bernama “Forum Konstitusi”. Talk show ini menghadirkan para Hakim, pejabat MK, akademisi, dan praktisi hukum sebagai narasumber. Secara bertahap, penayangan program tersebut semakin berkurang, hingga akhirnya tidak ada lagi saat ini.

Selanjutnya, MK juga berkolaborasi dengan Jawa Post TV dengan membangun MKTV, in house broadcasting milik MK yang secara khusus memproduksi program dan pemberitaan-pemberitaan tentang MK. Dalam tahun-tahun pertamanya, MKTV memproduksi dua program utama, yaitu “Obrolan Konstitusi” dan “Open House MK” yang ditayangkan di 19 televisi lokal di seluruh Indonesia dalam jaringan Jawa Pos Multimedia.

Setelahnya, MK berkolaborasi dengan dua televisi swasta Metro TV dan TV One untuk menayangkan berita singkat selama satu menit yang diproduksi oleh MKTV. Sejak Januari s.d. Mei 2014, Metro TV dan TV One menayangkan kurang lebih 15 berita dari MKTV setiap bulannya. Hingga saat ini MKTV masih terus beroperasi.

Selain memproduksi berita sendiri, MK juga menyediakan berbagai dokumen yang dapat diakses bebas secara online melalui website-nya (www.mahkamahkonstitusi.go.id), termasuk seluruh Putusan MK dan risalah persidangan. Putusan MK dapat diakses lima belas menit setelah putusan dibacakan, sedangkan risalah sidang biasanya tersedia dalam jangka waktu 24 jam. Berdasarkan Laporan Tahunan 2014, website MK dikunjungi sekitar 2.649.412 pembaca setiap tahunnya.

Hendrianto juga menemukan adanya keikutsertaan tren komunikasi MK di era media sosial. Sejak 2010, MK membuka akun Facebook, Twitter, dan Youtube. Namun demikian, hasil observasi Hendrianto mendapatkan bahwa Ketua MK justru lebih memiliki kekuatan dalam penggunaan media sosial. Misalnya, statistik hingga pertengahan 2015, akun Twitter MK hanya diikuti oleh 12.319 followers, sedangkan Ketua MK Mahfud MD memiliki 918.998 followers dan Ketua MK Jimly Asshiddiqie memiliki 239.904 followers.

Menurut Hendrianto, Twitter juga telah menjadi corong suara bagi Ketua MK. Saat ini, Jimly dan Mahfud sama-sama menggunakan Twitter untuk memberikan komentar dan analisa hukum ataupun perkembangan politik di Indonesia. Banyak media online yang merujuk pada tweets para mantan Ketua MK tersebut sebagai sumber berita. Media bahkan pernah menayangkan perdebatan keras di Twitter – yang sering diistilahkan dengan “Twitter war” atau #twitwar – antara Jimly dan Mahfud terkait peristiwa korupsi yang melibatkan Akil Mochtar.

Insiden ini bagi Hendrianto menandai bahwa media sosial telah mengubah cara para mantan Ketua MK bersikap dan merespons isu-isu publik. Kehadiran media sosial juga mengubah bagaimana para jurnalis dan para hakim berinteraksi, khususnya Ketua MK yang dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat tanpa para jurnalis sebagai perantaranya.

Sebagai contoh, Hamdan Zoelva yang menggantikan Akil Mochtar sebagai Ketua MK, menjadi media darling atas perannya dalam menyelesaikan sengketa Pilpres dengan baik. Hendrianto menangkap adanya apresiasi dari kaum perempuan di Twitter dan Facebook terhadap Hamdan Zoelva yang cukup besar dengan menyebutnya sebagai Ketua MK tertampan yang pernah ada.

Namun demikian, Hamdan tidak dapat lama “menikmati” status tersebut. Menjelang akhir masa jabatanya, Pemerintahan Jokowi memberi sinyalemen tidak akan memilih kembali Hamdan sebagai Hakim Konstitusi untuk periode kedua. Hamdan kemudian merespons kegundahannya tersebut dengan serangkaian tweets di media sosial dengan harapan mendapatkan dukungan publik untuk keterpilihannya kembali.

Hamdan juga menggunakan Twitter guna menyatakan penolakannya untuk diwawancarai kembali oleh Panitia Seleksi bersama-sama dengan calon lainnya. Alasannya, dirinya telah melalui persyaratan itu semua pada saat menjadi Hakim Konstitusi pada 2012.

Menurut Hamdan, proses penyeleksiannya kembali di saat menjadi Ketua MK merupakan penghinaan bagi dirinya maupun MK secara kelembagaan. Sayangnya, kampanye yang disampaikan oleh Hamdan melalui tweets berseri tidak mendapatkan banyak respons oleh publik. Hamdan pun akhirnya tidak diikutsertakan dalam proses pemilihan Hakim Konstitusi.

Strategi Komunikasi Ketua MK

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, Ketua MK pertama, Jimly Asshiddiqie, mengeluh bahwa banyak jurnalis yang tidak mau membaca Putusan MK, namun pada saat yang bersamaan mengkritik Putusan MK. Akibatnya, Jimly mengambil inisiatif untuk menjelaskan secara langsung untuk mencegah kesalahan dari para jurnalis dalam menafsirkan putusan-putusan MK.

Hendrianto menemukan beberapa strategi komunikasi yang ditempuh Jimly untuk memengaruhi pemberitaan. Pertama, Jimly duduk bersama dengan para jurnalis terpilih di ruangannya untuk wawancara terbuka. Kedua, Jimly sering mengadakan press briefings dengan puluhan wartawan secara regular guna menjelaskan berbagai hal, mulai mengenai putusan-putusan MK yang spesifik hingga tata cara mengajukan permohonan secara online. Selanjutnya, Jimly juga mengadakan kunjungan ke berbagai perusahaan media dan berdiskusi langsung dengan Dewan Redaksi masing-masing.

Selain banyak berinteraksi dengan media, Jimly juga sering memberikan banyak ceramah dan pidato di kampus-kampus dan pesantren. Selain itu, Jimly juga menggelar diskusi dengan para mahasiswa dan menghadiri acara-acara yang diadakan oleh Kedutaan Asing di Indonesia. Jimly melakukan hal itu semua karena Bagian Humas MK masih terbatas perannya dan dianggap masih kesulitan untuk merespons pemberitaan media yang negatif dan kritis. Dalam kondisi demikian, Jimly mengambil alih permasalahan tersebut untuk ditanganinya sendiri.

Akan tetapi, hasil wawancara Hendrianto dengan Hakim Konstitusi lainnya memperlihatkan bahwa strategi Jimly untuk mempertahankan citra MK di media tidak selalu disetujui. Sebagian Hakim Konstitusi menyatakan ketidakcocokan atas seringnya Jimly melakukan wawancara dengan media.

Oleh karena itu, beberapa pernyataannya dianggap tidak mencerminkan posisi resmi MK. Beberapa Hakim Konstitusi bahkan mengkritisi Ketua MK karena dinilai mencari popularitas dengan muncul di banyak kesempatan media, sedangkan di saat yang bersamaan meninggalkan kewajibannya untuk memastikan penyelenggaraan MK berjalan dengan baik.

Pada Agustus 2008, Jimly tidak terpilih kembali menjadi Ketua MK dan tidak lama berselang mengundurkan diri dari MK. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kejatuhan Jimly dari tampuk kepemimpinannya. Hendrianto memastikan bahwa strategi komunikasi Jimly menjadi salah satu di antara penyebabnya. Pertanyaan setelah mundurnya Jimly adalah apakah penerusnya akan mengubah strategi komunikasi MK?

Mohammad Mahfud MD terpilih menjadi Ketua MK menggantikan Jimly Asshiddiqie. Mahfud kerap memberikan pernyataan di media untuk isu-isu politik yang sensitif. Misalnya dalam perkara pengujian undang-undang terkait posisi Wakil Menteri, Ketua MK Mahfud MD perlu meyakinkan publik bahwa MK tidak akan terpengaruh apabila terdapat intervensi dari eksekutif di dalam proses penyusunan putusan dan putusan tersebut akan dibacakan tepat waktu.

Setelah Putusan dibacakan, Mahfud kembali perlu menjelaskan ke media bahwa MK tidak pernah memerintahkan Presiden untuk memberhentikan Wakil Menterinya, melainkan Presiden harus menyesuaikan bagaimana Wakil Menteri diangkat sesuai dengan Putusan MK.

Dari kasus ini, Hendrianto menilai bahwa MK akan selalu berurusan dengan isu-isu konstitusional yang memiliki pengaruh besar terhadap politik nasional. Sebagai akibatnya, Ketua MK akan perlu untuk menjelaskan dan mempertahankan Putusan MK.

Kemudian, Hendrianto menganalisis bahwa Mahfud telah memahami bahwa pendahulunya harus membayar mahal akibat kesalahan strategi komunikasi yang diambilnya. Dalam konteks ini, Mahfud juga menghadapi isu yang sama, di mana strategi komunikasinya akan turut memengaruhi posisinya sebagai Ketua MK.

Berbeda dengan pendahulunya, Hendrianto menilai bahwa Mahfud menyelesaikan isu tersebut dengan “memenangkan” hati para Hakim Konstitusi lainnya. Dalam banyak kesempatan, Mahfud mengundang para Hakim lainnya untuk melakukan press briefings dan mempersilahkan mereka untuk menyiapkan pernyataan resmi MK untuk media terkait dengan putusan-putusan yang penting.

Pada November 2012, secara mengejutkan Mahfud menyampaikan kepada DPR bahwa dirinya akan meninggalkan posisi Ketua MK selepas habis masa jabatannya. Pada 1 April 2013, Mahfud secara resmi menyelesaikan masa jabatannya di MK dan tidak ingin untuk dipilih kembali.

Menurut Hendrianto, gaya komunikasinya tersebut bukan menjadi faktor penyebab, melainkan adanya isu kencang bahwa Mahfud merupakan salah satu kandidat yang berpotensial menjadi Presiden dalam Pemilu 2014. Dengan kata lain, keputusannya untuk mundur merupakan rencana besar untuk menjadi calon Presiden.

hakim_mahfud_md

Kesimpulan

MK Indonesia dibentuk pada saat media baru saja menemukan kebebasannya. Meningkatnya jumlah media cetak dan elektronik ternyata juga menjadi tantangan bagi MK untuk mencari pola dan strategi komunikasi kepada jurnalis dan publik.

Tantangan ini muncul karena pemberitaan media yang berimbang dan mendalam akan memberi kontribusi yang lebih luas kepada publik untuk memahami keberadaan MK. Pemberitaan yang negatif juga akan menciptakan citra institusi yang buruk, di mana publik sebenarnya masih kesulitan untuk memahami peran MK.

Berdasarkan hasil kajiannya, Hendrianto menemukan bahwa Ketua MK pertama, Jimly Asshiddiqie, memiliki keluhan terhadap para jurnalis yang memiliki pengetahuan terbatas tentang hukum tata negara dan kerap memberikan persepsi yang salah tentang MK. Atas kondisi tersebut, Jimly membangun strategi komunikasi personalnya dengan berinisiatif menjelaskan Putusan-Putusan MK kapan pun media menemukan kebingungan ataupun menyerang Putusan MK.

Mundurnya Jimly dari kursi Ketua MK nyatanya tidak secara otomatis menghilangkan strategi komunikasi yang sama. Penerus Jimly, Mahfud MD tidak dapat menghindari realita bahwa dirinya harus mengikuti jejak langkah pendahulunya dalam mempertahankan dan menjelaskan Putusan MK melalui wawancara media.

Namun demikian, Mahfud sering mengikutsertakan para Hakim Konstitusi lainnya secara bersama-sama daripada menjelaskannya seorang sendiri sebagai Ketua MK. Hendrianto menyimpulkan bahwa MK akan selalu berurusan dengan isu konstitusional yang memiliki pengaruh terhadap politik nasional sekaligus untuk membantu publik untuk memahami putusan-putusannya.

Temuan yang diperoleh oleh Hendrianto ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kajian yang lebih luas dapat dilakukan untuk menilai apakah terdapat perubahan dan perbedaan strategi komunikasi MK, baik secara personal Ketua MK maupun kelembagaan MK, pasca diberhentikannya Ketua MK Akil Mochtar.

Sebab secara sekilas, Ketua MK Hamdan Zoelva dan Ketua MK saat ini, yaitu Arif Hidayat, dapat dikatakan sangat jarang muncul di media atas inisiatif sendiri apabila dibandingkan dengan para pendahulunya, termasuk untuk menjelaskan atau membahas Putusan MK yang pernah dikeluarkannya.

Selain itu, kini telah terdapat Juru Bicara MK yang tidak berasal dari Hakim MK. Namun demikian, posisi yang masih relatif baru tersebut belum terlembagakan dengan baik, sehingga memerlukan optimalisasi dan kejelasan terhadap peran ataupun kewenangannya. Dalam hal ini, MK dapat belajar dari lembaga negara lain, khususnya lembaga peradilan, baik di dalam maupun di luar negeri, mengenai bagaimana seharusnya sistem dan strategi komunikasi yang ideal dan proporsional dibangun secara kelembagaan.

Dengan demikian, strategi komunikasi MK ke depan sebagai suatu lembaga peradilan tidak akan berubah-ubah sekadar mengikuti gaya kepemimpinan Ketua MK yang tengah menjabat, sebagaimana tergambar dari hasil kajian Hendrianto di dalam artikelnya.(*)

Pan Mohamad Faiz, Peneliti Mahkamah Konstitusi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s