ANALISIS PERBANDINGAN PERAN KAMAR KEDUA PARLEMEN DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN

Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Erfa Redhani

* Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 231-256.

Abstrak: Proses pemakzulan atau pemberhentian Presiden menurut UUD 1945 melibatkan secara aktif tiga lembaga negara berbeda, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Proses akhir dari pemberhentian Presiden bukanlah di tangan Mahkamah Konstitusi, namun terletak pada sidang istimewa MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, anggota MPR yang berasal dari anggota DPD sebenarnya memiliki peran terbatas secara perorangan untuk turut serta menentukan pemberhentian Presiden karena tidak melibatkan DPD secara kelembagaan sebagai kamar kedua parlemen (second chamber). Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis perbandingan mengenai sejauh mana peran kamar kedua parlemen dan kekuasaan kehakiman dalam proses pemberhentian Presiden di lima belas negara berbeda, baik terhadap negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, sistem parlementer, ataupun sistem campuran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan perbandingan konstitusi dengan bersumber pada studi kepustakaan. Berdasarkan analisis perbandingan yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kamar kedua parlemen di banyak negara memiliki peran sangat penting dalam menentukan pemberhentian Presiden. Kemudian, sebagian besar negara yang diteliti juga turut melibatkan kekuasaan kehakimannya melalui Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, atau Dewan Konstitusi. Lembaga ini menilai usulan atau dakwaan dari parlemen mengenai bersalah atau tidaknya Presiden atas dugaan pelanggaran konstitusi atau kejahatan pidana lainnya. Meskipun demikian,
negara-negara tersebut umumnya tetap menyerahkan keputusan akhir mengenai
pemberhentian Presiden kepada parlemen.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman, Parlemen Kamar
Kedua, Pemakzulan, Pemberhentian Presiden.

Artikel selengkapnya dapat diunduh di sini atau di sini.

Sitasi:

• Pan Mohamad Faiz dan Erfa Redhani, “Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden”, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 2, Juni 2018, hlm. 231-256.

COMPARATIVE ANALYSIS ON THE ROLE OF THE SECOND CHAMBER OF PARLIAMENT AND JUDICIAL POWER IN THE PROCESS OF IMPEACHMENT OF THE PRESIDENT

* This article is published in Jurnal Konstitusi (Journal of Constitution), Volume 15, Number 2, June 2017, pp. 231-256.

Abstract: The impeachment process against the President according to the 1945
Constitution of Indonesia actively involves three different state institutions, namely
the House of Representative (DPR), the Constitutional Court (MK), and the People’s
Consultative Assembly (MPR). The final process of the impeachment in Indonesia
is not in the hand of the Constitutional Court, but it lies in a Special Session of the
MPR consisting of members of the DPR and members of the Regional Representative
Council (DPD). Thus, the individual role of the MPR members who come from the
DPD members to participate in determining the impeachment of the President is
limited because it does not involve the DPD institutionally as the second chamber
of parliament. Therefore, this research aims to provide a comparative analysis
concerning the roles of the second chamber of parliament and judicial power in the
impeachment process against the President in fifteen countries that implement three
different systems of government, which are the presidential system, the parliamentary
system, and the semi-presidential system. This research used a qualitative method
and a comparative constitutional approach based on a literature study. It concluded
that the second chamber of parliament in various countries has very important
roles in deciding the impeachment process of the President. Moreover, the judicial
powers through the Constitutional Court, the Supreme Court or the Constitutional
Council also involved in deciding whether the President is guilty of the alleged
violations against the constitution or common criminal offenses. Nevertheless, in
most of the countries studied, the final decision on the impeachment process based
on the Court’s decision is still given to the parliament.

Keywords: Constitutional Court, Impeachment of the President, Judicial Power,
Second Chamber of Parliament.

Full Article can be downloaded here or here.

Citation:

• Pan Mohamad Faiz and Erfa Redhani, “Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden”, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 2, June 2018, pp. 231-256.