Pilihan Kelembagaan dan Karakter Pembentukan MK Indonesia


PILIHAN KELEMBAGAAN DAN KARAKTER PEMBENTUKAN MK INDONESIA

* Dimuat pada Kolom Khazanah, Majalah KONSTITUSI No. 90 – Edisi Agustus 2014 (Hal 52-56)

Screen Shot 2014-08-29 at 8.07.28 pmBerdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari studi komparasi yang dilakukan oleh para anggota MPR ke 21 negara yang berbeda pada 2000 untuk melakukan perubahan UUD 1945. Dari berbagai studi komparasi tersebut, pembentukan MK saat ini ternyata cenderung mengikuti model Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan. Mengapa Indonesia lebih memilih karakter institusi MK Korea Selatan di bandingkan dengan negara lainnya? Pertanyaan inilah yang coba dijelaskan oleh Hendrianto, pengajar di Santa Clara University, Amerika Serikat, dalam tulisannya yang berjudul “Institutional Choice and the new Indonesian Constitutional Court” yang dimuat pada salah satu sub-bab dalam “New Courts in Asia” (2010) hasil suntingan Andrew Harding dan Penelope Nicholson.

Dalam mempelajari pembentukan MK di negara-negara yang baru beralih pada sistem demokrasi, Hendrianto berangkat dari analisa beberapa akademisi terkemuka bahwa dinamika politik di suatu negara yang tengah mengalami transisi demokrasi merupakan salah satu alasan kuat di balik pembentukan MK. Misalnya Tom Ginsburg, yang dikenal dengan bukunya “Judicial Review in new Democracies: Constitutional Courts in Asian cases”, memperkenalkan insurance theory dengan mengatakan bahwa hasil-hasil politik tidaklah menentu selama periode transisi demokrasi di berbagai negara, sehingga para politisi banyak yang memutuskan untuk membentuk suatu pengadilan yang independen untuk melindungi kepentingan mereka di masa mendatang. Dengan demikian, mekanisme judicial review akan menyediakan jaminan atau ‘asuransi’ bagi kelompok di masa lalu terhadap kelompok di masa mendatang.

Berbeda lagi dengan Ran Hirschl yang pernah menulis “The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts”, dirinya menyimpulkan bahwa pengadopsian mekanisme judicial review lebih dipahami sebagai hasil produk dari interaksi strategis di antara di kelompok-kelompok kunci, yaitu: Pertama, elit politik yang terancam dan ingin mempertahankan hegemoni politik mereka; Kedua, elit ekonom yang melihat reformasi konstitusi sebagai sarana untuk mempromosikan agenda ekonomi yang baru; dan Ketiga, elit yudisial yang berusaha untuk meningkatkan pengaruh politik mereka.

Kompromi dalam Pembentukan MK

Dalam tulisannya, Hendrianto melakukan perbandingan pembentukan MK Indonesia dengan MK di Korea Selatan yang didirikan sebagai hasil kompromi dari partai penguasa dan partai-partai oposisi. Pada masa perubahan konstitusi tahun 1987, awalnya partai-partai di Korea Selatan setuju untuk memberikan kewenangan ajudikasi konstitusional kepada Mahkamah Agung (MA), namun mereka berbeda pendapat terhadap badan mana yang akan diberikan kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik, pemakzulan, dan sengketa antarcabang kekuasaan. Bagi partai penguasa, tidak tepat apabila MA mengintervensi masalah-masalah politik, sehingga diusulkan untuk membentuk suatu komisi konstitusi independen. Sebaliknya, partai-partai oposisi sepakat untuk memberikan seluruh kewenangan konstitusional tersebut kepada MA.

Setelah perdebatan yang cukup panjang, partai oposisi akhirnya berkompromi untuk menyetujui usulan partai penguasa dengan syarat sistem pengaduan konstitusional (constitutional complaint) juga dibentuk dengan mengikuti model MK Jerman. Alasannya, dengan sistem ini maka pengaduan konstitusional dapat diperkenalkan dan perlindungan hak dasar dapat ditingkatkan. Partai penguasa setuju dengan syarat tersebut dan akhirnya MK Korea Selatan dibentuk untuk pertama kalinya. Dengan mengutip Ginsburg, Hendrianto menjelaskan bahwa partai penguasa saat itu sepakat untuk membentuk lembaga terpusat untuk melaksanakan judicial review karena akan lebih responsif dan lebih mudah untuk dipengaruhi ataupun diprediksi putusannya. Di sisi lain, partai oposisi percaya bahwa dengan adanya Mahkamah Konstitusi dengan pola pengaduan konstitusional ala Jerman akan menjamin adanya keterbukaan akses terhadap pengadilan bagi mereka yang mengalami kekalahan dalam pemilihan umum.

Bagaimana dengan Indonesia? Hendrianto menyimpulkan bahwa pembentukan MK Indonesia juga melewati negosiasi panjang dan kompromi di antara para elit politik. Dalam proses pembahasannya di MPR, terdapat tiga kelompok yang memiliki posisi politik berbeda tentang rencanaa pembentukan MK. Pertama, kelompok yang secara eksplisit mengusulkan agar dibentuk suatu mahkamah konstitusi terpisah dan independen. Kedua, kelompok yang menginginkan agar kewenangan judicial review diberikan kepada MA dan badan semacam ‘mahkamah konstitusi’ dibentuk sebagai satu kamar tersendiri di bawah MA. Ketiga, kelompok yang mengusulkan agar mahkamah konstitusi bukan menjadi bagian dari MA ataupun pengadilan tersendiri karena mereka berpendapat bahwa undang-undang tidak dapat diuji oleh lembaga yudisial yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga pembuat undang-undang. Menurut kelompok terakhir ini, undang-undang hanya dapat diuji oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Hingga akhir masa sidang tahun 2000, MPR nyatanya tidak dapat membuat konsensus, baik terhadap kedudukan MK maupun resolusi apapun terkait mekanisme judicial review.

Menurut Hendrianto, adanya perbedaan posisi terhadap rencana pembentukan MK ini dapat dipahami dalam konteks transisi politik di Indonesia. Pembahasan untuk membentuk MK di Indonesia juga diperdebatkan dalam suatu periode transisi demokrasi, di mana masih terdapat kelompok berkepentingan dari rezim sebelumnya yang cukup signifikan. Hendrianto membagi aktor utama dalam proses reformasi konstitusi berdasarkan blok-blok politik di MPR yang terdiri dari lima partai besar, yaitu PDI-P, Golkar, PPP, PKB, dan Fraksi Reformasi (PAN dan PK), serta satu blok politik dari militer dan kepolisian. Namun demikian, lanjut Hendrianto, tidak ada satu pun blok politik yang secara utuh melihat pentingnya memperkenalkan judicial review untuk merekonstruksi negara Indonesia yang baru. Hanya ada sebagian kecil pecahan dari blok-blok politik tersebut yang tertarik dalam mengadopsi konsep judicial review dan mahkamah konstitusi. Dengan demikian, ketika blok-blok politik di MPR tidak dapat mencapai konsensus terhadap usulan pembentukan mahkamah konstitusi, apakah harus didirikan sebagai pengadilan yang independen dan terpisah atau sebagai bagian dari MA, maka mereka membuat suatu kompromi. Akhirnya diputuskan Mahkamah Konstitusi akan menjadi lembaga pengadilan yang independen dengan kewenangan terbatas untuk menguji undang-undang yang dibuat DPR, sedangkan MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan dan keputusan di bawah undang-undang. Selain soal kedudukan MK, Hendrianto juga berpendapat bahwa isu penting lainnya yang diputuskan berdasarkan kompromi politik di MPR yaitu berkaitan dengan mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi dan kewenangan impeachment.

Pasca reformasi konstitusi, penentu kunci pilihan politik tidaklah lagi di tangan satu orang Presiden, namun telah terbagi pada dua atau tiga blok politik besar di DPR. Dengan konfigurasi seperti ini maka akan sulit untuk meraih konsensus di antara blok-blok politik yang ada. Dalam konteks ini, PDI-P sebagai blok politik terbesar di DPR saat itu bersama dengan Megawati Soekarnoputri yang baru saja diangkat menjadi Presiden pada 2001, menyadari bahwa pemilihan Hakim Konstitusi apabila diberikan sepenuhnya kepada DPR akan dapat membawa konflik politik. Selain itu, PDI-P juga percaya bahwa apabila pemilihan Hakim Konstitusi dikontrol oleh Presiden maka akan terdapat resistensi yang kuat, baik dari dalam maupun luar DPR. Akhirnya, PDI-P mengusulkan agar MK terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi yang masing-masing tiga orang dipilih oleh Presiden, DPR, dan MA. Usulan ini kemudian diterima dan dimasukan ke dalam rumusan UUD 1945. Berdasarkan risalah sidang dan wawancara Hendrianto dengan beberapa mantan Anggota MPR yang terlibat dalam proses pembahasan MK, dapat disimpulkan bahwa inspirasi untuk membuat mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi seperti tersebut berasal dari MK Korea Selatan, di mana setiap cabang kekuasaan memiliki kewenangan untuk mengusulkan tiga orang Hakim Konstitusi.

Selanjutnya, proses pemakzulan (impeachment) yang terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid turut menjadi trigger dari munculnya usulan pemberian kewenangan impeachment untuk MK. Menurut Hendrianto, usulan ini juga dimotori oleh PDI-P karena adanya kekhawatiran terjadinya peristiwa serupa terhadap Presiden Megawati. Oleh karenanya, PDI-P mengusulkan mekanisme baru terkait impeachment untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya impeachment dengan melibatkan peran Mahkamah Konstitusi. Usulan ini kemudian diterima oleh mayoritas blok partai di MPR pada Oktober 2001. Dalam konteks ini, teori penjamin yang disampaikan oleh Ginsburg bahwa judicial review dan MK akan menyediakan jaminan bagi mereka yang kalah dalam Pemilu menurut Hendrianto tidak berlaku di Indonesia. Sebab, PDI-P yang pada saat itu memenangkan Pemilu justru turut mengusulkan pembentukan MK sebagai suatu mekanisme penjamin dalam menjaga kekuasaannya. Pertimbangannya, Presiden Megawati akan menemui kesulitan untuk membangun dukungan yang solid di DPR karena adanya fragmentasi dukungan politik, sehingga membutuhkan tambahan jaminan melalui MK yang berwenang menangani proses impeachment.

Perbandingan MK Korea Selatan dan MK Indonesia

Dengan merujuk pada pendapat Martin Shapiro, akademisi terkemuka di bidang lembaga peradilan, Hendrianto mengemukakan bahwa adanya pembagian kekuasaan negara dapat mendorong terciptanya mekanisme judicial review. Dalam konteks ini, baik Korea Selatan dan Indonesia sama-sama memiliki pengalaman konfigurasi politik yang mirip. Politik di Korea Selatan pada tahun 1987-1988 terbagi antara partai-partai oposisi yang menguasai mayoritas Majelis Nasional dan partai penguasa yang menguasai Eksekutif. Sementara itu, politik Indonesia pada 1999 hingga 2003 terbagi menjadi lima partai politik besar di DPR dan kekuasaan Presiden dalam posisi yang lemah. Menurut Hendrianto, konfigurasi politik yang terfragmentasi inilah yang memengaruhi para politisi di Indonesia pada saat proses pembentukan MK untuk melihat pengalaman MK Korea Selatan sebagai salah satu referensi rujukannya. Karakter umum antara MK Korea Selatan dan MK Indonesia dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut.

Hendrianto menguraikan bahwa pada masa amandemen Konstitusi Korea Selatan tahun 1987, banyak pihak yang tidak mengantisipasi bahwa MK Korea Selatan akan memainkan peran penting dalam ranah politik Korea Selatan. Partai penguasa pada saat itu bahkan percaya bahwa MK Korea Selatan akan mudah untuk dikendalikan. Faktanya, MK Korea Selatan menjalankan fungsi dan kewenangannya melebih ekspektasi dalam membatasi kekuasaan pemerintah. Oleh karenanya, MK Korea Selatan dinilai oleh para cendekiawan telah memberikan kontribusi bagi transisi dan konsolidasi demokrasi di Korea Selatan. Pada masa awal demokratisasi, MK Korea Selatan sangat aktif dalam meliberalisasi hak-hak politik dan ekonomi serta membuat langkah strategis dalam membagi kembali sumber politik dan ekonomi berdasarkan prinsip persamaan. Dalam kasus impeachment terhadap Presiden Roh Moo-Hyun, Hendiranto menjelaskan bahwa MK Korea Selatan mengeluarkan pernyataan tegas tentang doktrin supremasi yudisial bahwa MK memiliki pendapat akhir untuk menafsirkan Konstitusi Korea Selatan. Pertanyaannya, bagaimana dengan MK Indonesia? Apakah MK Indonesia juga melakukan langkah yang serupa atau justru berlawanan arah dengan yang dilakukan oleh MK Korea?

Pengaduan Konstitusional

Dalam lima tahun pertama, MK Indonesia telah menerima 147 perkara pengujian undang-undang dengan rata-rata 25 kasus per tahun. Bagi Hendrianto, rendahnya jumlah perkara ini menunjukkan bahwa beban perkara MK di Indonesia tidak signifikan dalam tahun-tahun pertama pendiriannya, kecuali pada 2004 ketika MK menangani sengkata Pemilihan Umum. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah perkara ini terbilang sangat kecil untuk ukuran suatu negara dengan populasi lebih dari 200 juta orang. Hendrianto mencoba mengambil contoh perbandingan dengan Hongaria yang berpenduduk hanya sekitar 10 juta orang, namun MK Hongaria menerima 1.626 perkara pada tahun pertama berdirinya dan dalam enam tahun berikutnya telah menerima 11.092 perkara secara keseluruhan. Begitu juga apabila dibandingkan dengan MK Korea Selatan yang dalam tiga tahun berdirinya pada 1992 telah menerima 246 perkara terkait dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang dan 1.195 perkara terkait pengaduan konstitusional. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan perkara yang diterima MK di Indonesia berbeda jauh dengan MK di negara-negara lainnya? Apakah MK di Indonesia dianggap kurang menarik dibandingkan dengan MK di negara lain? Ataukah budaya hukum di Indonesia kurang mendukung keberadaan MK sebagai suatu pengadilan yang baru?

Hendrianto mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menilik kembali sejarah berdirinya MK Korea Selatan, di mana salah satu perhatian untuk membentuk MK pada saat itu di Korea Selatan adalah perlindungan atas hak asasi manusia pasca rezim otoriter. Sejak awal pembahasannya, partai-partai oposisi dan kalangan masyarakat sipil telah melakukan advokasi untuk membentuk MK sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar (basic rights). Pengadopsian mekanisme pengaduan konstitusional ke dalam MK Korea Selatan menjadi refleksi terhadap kuatnya komitmen mereka untuk melindungi hak-hak dasar di Korea Selatan. Pengaduan konstitusi (verfassungsbeschwerde) itu sendiri berasal dari model MK Jerman yang kemudian oleh MK Korea Selatan dibentuk sebagai langkah hukum di Mahkamah Konstitusi bagi setiap orang yang menganggap bahwa hak dasarnya yang dijamin oleh Konstitusi Korea telah dilanggar oleh kekuasaan pemerintah, di mana tidak ada lagi tersedia mekanisme untuk mempertahankan atau melindungi hak-haknya tersebut. Selain itu, MK Korea Selatan juga memberikan akses bagi warga negara biasa untuk menggugat kesalahan pengadilan umum yang tidak merujuk suatu perkara konstitusi kepada MK. Dengan demikian, mekanisme pengaduan konstitusional menyedikan akses yang wajar dan mudah bagi warga negara untuk mengajukan perkara ke MK Korea Selatan. Oleh karenanya, gugatan berdasarkan pengaduan konstitusional ini telah menjadi jenis perkara terbanyak di MK Korea Selatan sejak 1988.

Hal inilah yang oleh Hendrianto dinilai berbeda pada saat pembentukan MK Indonesia. Walaupun MPR pada 2000 telah memasukan berbagi jaminan hak-hak dasar ke dalam UUD 1945, namun tidak ada diskusi yang intensif mengenai bagaimana hak-hak terebut dapat dipertahankan di hadapan MK Indonesia. Sebagai faktanya, amandemen UUD 1945 tidak menyediakan mekanisme pengaduan konstitusi bagi warga negara untuk dapat meminta MK melakukan pengujian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah apakah bertentangan dengan hak-hak yang telah dilindungi dalam UUD 1945 atau tidak. Tidak ada kelompok politik di MPR yang menyebutkan perlunya pengaduan konstitusional saat berlangsungnya sidang-sidang di MPR. Situasi yang sama juga terjadi pada saat pembahasan rancangan UU MK pada 2003. Berdasarkan mekanisme yang ada saat ini, MK Indonesia hanya diberikan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, tetapi tidak untuk peraturan, tindakan administrasi, atau implementasi dari suatu undang-undang.

  Tabel Perbandingan MK Indonesia dan MK Korea Selatan oleh HendriantoScreen Shot 2014-08-29 at 8.07.08 pm

Akses Berperkara di MK

Berdasarkan uraian di atas, menurut Hendrianto, dalam banyak hal para politisi di Indonesia melihat Korea Selatan sebagai model rujukan untuk membentuk MK, kecuali dalam satu hal, yaitu akses berperkara di Mahkamah Konstitusi. Mereka tidak mengadopsi mekanisme pengaduan konstitusional yang dapat menyediakan akses bagi warga negara dalam mempertahankan hak konstitusinya secara penuh di hadapan MK. Hendrianto menilai bahwa sejak awal para politisi Indonesia memang mencoba untuk membatasi kewenangan MK dalam banyak hal. Selain adanya pembatasan kewenangan judicial review, mereka juga membuat limitasi bahwa MK hanya dapat menguji konstitusionalitas undang-undang yang disahkan setelah adanya amandemen UUD 1945 pada 1999. Ketentuan dalam UU MK ini kemudian justru dibatalkan oleh MK karena dinilai menciptakan dualisme terhadap UUD 1945.

Kemudian, pada saat pembahasan rancangan UU MK, akses berperkara di MK akan dibatasi juga oleh adanya keterlibatan Ombudsman. Dalam rancangan UU MK tersebut dinyatakan bahwa MK akan menerima perkara dari Ombudsman yang bertindak mewakili perseorangan warga negara, kelompok, atau lembaga yang akan mengajukan judicial review. Bahkan Ombudsman diberikan kewenangan untuk memilah terlebih dahulu permohonan judicial review yang akan diajukan kepada MK. Usulan ini tentunya ditentang keras oleh banyak pihak, terutama kalangan masyarakat sipil dan LSM. Akhirnya DPR tidak melanjutkan usulan tersebut dan keluar dengan usulan baru untuk memberikan hak kepada berbagai kelompok untuk menggugat konstitusionalitas UU, seperti lembaga negara, badan hukum, perorangan warga negara, dan masyarakat hukum adat.

Dengan adanya keterbatasan akses tersebut, menurut Hendrianto, MK Indonesia tetap mencoba untuk memperluas pengaruhnya dengan membuat banyak putusan penting guna mempertahankan perlindungan hak konstitusional. Di antara putusan tersebut, misalnya, mengembalikan hak politik mantan anggota PKI, peneguhan atas prinsip non-retroaktif, interpretasi terhadap penguasaan negara dalam bidang ekonomi, dan pemenuhan alokasi 20% APBN/APBD untuk pendidikan. Namun demikian, Hendrianto menilai bahwa prestasi yang dicapai oleh MK Indonesia masih jauh apabila dibandingkan dengan MK Korea Selatan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pembatasan struktural yang membuat MK Indonesia menjadi lebih sulit dalam melindungi hak konstitusional warga negaranya.

Dari sudut pandang masyarakat sipil, akses berperkara di MK masih sangat terbatas. Tidak mudah bagi perseorangan warga negara, kelompok yang memiliki kepentingan sama, dan LSM untuk mengajukan permohonan judicial review kepada MK karena tidak adanya mekanisme pengaduan konstitusional yang membuka ruang bagi mereka untuk menggugat konstitusionalitas dari suatu tindakan dan keputusan administratif. Singkatnya, MK Indonesia memiliki jalan yang berbeda dengan rekan sejawatnya di Korea Selatan, terutama karena pilihan kelembagaan yang dibuat oleh para pembentuknya sendiri dalam membatasi akses berperkara ke MK.

Kesimpulan

Dari uraian yang disampaikan, Hendrianto menyimpulkan bahwa sistem MK Korea Selatan telah menjadi model bagi pembentukan MK Indonesia, kecuali terhadap akses berperkara di MK. Pembahasan dalam pembentukan MK Korea Selatan berkembang dalam suasana dan perhatian untuk melindungi hak asasi manusia pasca runtuhnya rezim otoriter, sehingga memberikan akses yang luas bagi warga negaranya untuk berperkara di MK melalui mekanisme pengaduan konstitusional. Sebaliknya, para pembentuk MK Indonesia tidak memiliki intensi untuk memberikan hal yang serupa. Menurut Hendrianto, mereka membuat kerangka legislasi yang hanya memberikan kewenangan bagi MK Indonesia sebatas untuk menguji undang-undang, tetapi tidak untuk menguji tindakan dan keputusan administrasi serta peraturan pemerintah. Legislator dan Pemerintah pada saat itu berharap dengan adanya pembatasan seperti ini akan dapat efektif mencegah banjirnya perkara di MK dan meminimalisir adanya penanganan perkara di MK.

Dari statistik perkara yang ada, Hendrianto menilai bahwa mereka memang telah berhasil mencegah banyaknya perkara masuk ke MK. Akan tetapi, sedikitnya perkara konstitusional yang ditangani oleh MK justru menjadi tantangan tersendiri. Esensi dari terbentuknya MK adalah sebagai pengadilan khusus yang tugas utamanya untuk melaksanakan peninjauan konstitusional. Oleh karenanya, apabila tidak terdapat cukup perkara yang dapat ditangani oleh MK, maka tujuan didirikannya MK masih jauh dari harapan. Menurut Hendrianto, MK tidak akan mendapat penghormatan dari lembaga kekuasaan negara lain ataupun publik luas apabila tidak memiliki kesempatan untuk menerima pengaduan konstitusional yang sifatnya sangat penting.

Walaupun demikian, Hendrianto menyadari bahwa MK di Indonesia masih dalam tahap awal untuk mengembangkan kelembagaannya. MK masih perlu beberapa tahun lagi untuk membangun dirinya sebagai suatu lembaga yang berfungsi melindungi hak-hak warga negaranya yang termaktub di dalam UUD 1945. Meskipun tidak terlihat sebagai gambaran yang sempurna, saat merampungkan tulisannya Hendrianto memandang bahwa MK Indonesia telah berhasil membangun dirinya sebagai lembaga yang kuat dan dihormati.

*** 

Untitled1Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun tulisan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.

Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL), Australia. Untuk informasi dan korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s