Posisi Hukum Islam di Indonesia berdasar Tafsir MK


POSISI HUKUM ISLAM DI INDONESIA BERDASAR TAFSIR MK

* Dimuat pada Kolom Khazanah, KONSTITUSI No. 91 – Edisi September 2014 (Hal 66-69)

Majalah_85_Majalah Edisi Sepember 2014 _Page_01Indonesia memiliki warga negara Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 210 juta orang atau 88% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun demikian, berbeda dengan negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim lainnya, Indonesia bukanlah negara Islam. Sebagaimana tata kehidupan masyarakatnya yang majemuk, Islam di Indonesia mengakomodasi berbagai praktik dan kepercayaan sehingga menjadikannya lebih dinamis dan beragam. Dalam konteks ini, hal yang menarik bagi Simon Butt, Associate Professor dari Sydney Law School yang kerap meneliti tentang hukum Indonesia, adalah sejauh mana hukum Islam di Indonesia diakui, diterapkan, dan ditegakkan oleh institusi negara. Dalam tulisannya berjudul “Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia” (2010) yang dimuat dalam Pacific Rim Law & Policy Journal Association, Simon mengkaji seberapa besar negara menyediakan mekanisme dan pembatasan dalam menjalankan kebebasan beragama (freedom of religion) bagi umat Islam di Indonesia.

Simon juga mengidentifikasi “pemain baru” dalam kontestasi antara peran negara dan Islam, yaitu Mahkamah Konstitusi. Temuannya ini berangkat dari fungsi MK yang memiliki posisi penting sebagai arbiter antara Pemerintah Pusat dan hukum Islam, sebab UUD 1945 memuat Pancasila yang mengkhendaki adanya peran agama di dalam negara. Selain itu, UUD 1945 juga mencantumkan pasal-pasal kunci mengenai kebebasan beragama bagi warga negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Untuk mengkajinya, Simon menganalisa dua Putusan MK  dalam kasus judicial review terkait ketentuan Poligami (Putusan No 12/PUU-V/2007) dan yuridiksi Peradilan Agama (Putusan No. 19/PUU-VI/2008). Dengan merujuk pada kedua Putusan tersebut, Simon menganalisa bagaimana respons negara terhadap beberapa kelompok Islam, yang olehnya dikategorikan sebagai kelompok konservatif, terhadap permintaan untuk memperluas peran hukum Islam berdasarkan interpretasi dari kelompok-kelompok tersebut. Artikel ini akan menguraikan hasil kajian Simon Butt terhadap berbagai permasalahan mendasar di atas.

Sejarah Kontestasi Politik

Kontestasi antara Islam dan negara sebenarnya telah terjadi sejak hari pertama kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Menurut Simon, sejak awal Indonesia dibentuk, negara telah membatasi secara formal posisi hukum Islam di dalam sistem hukum nasional. Negara juga telah berusaha menetralisir hukum Islam sebagai sumber kewajiban dan otoritas hukum yang independen dari negara. Dalam rancangan awal UUD 1945, Piagam Jakarta yang memuat kewajiban khusus bagi umat Muslim di Indonesia untuk menjalankan syariat Islam, tidak jadi dimasukkan ke dalam versi akhir UUD 1945. Alasannya, untuk menenangkan kelompok non-Muslim yang berniat memisahkan diri dari Indonesia sebelum negara Indonesia secara formal terbentuk sekaligus juga untuk meredakan kekhawatiran akan adanya pelaksanaan hukum Islam secara keseluruhan. Penolakan Piagam Jakarta tersebut hingga saat ini dianggap oleh sebagian kelompok Islam sebagai bentuk pengkhianatan terhadap syariat Islam sejak awal kemerdekaan. Akan tetapi, dengan tidak dimasukkan Piagam Jakarta bukan berarti Indonesia kemudian menjadi seluruhnya negara sekuler. Sebab, Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang salah satu silanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Simon kemudian melanjutkan uraiannya mengenai perdebatan mengenai posisi Islam di dalam negara Indonesia, khususnya adanya upaya-upaya untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945. Di dalam sidang Konstituante yang bertugas untuk menyusun Konstitusi Indonesia yang baru pada pertengahan 1950-an, isu tentang posisi Islam dalam negara juga menjadi perdebatan yang sengit. Bahkan, karena tidak tercapainya kata sepakat mengenai isu ini, Konstituante akhirnya dibubarkan oleh Soekarno dan mereka tidak berhasil membuat Konstitusi baru. Begitu juga pada masa amandemen UUD 1945 pada masa reformasi, beberapa kelompok Islam mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar Piagam Jakarta dimasukan kembali dalam UUD 1945. Namun usulan tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota MPR.

Meskipun tidak memasukkan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 dan Indonesia tidak dideklarasikan sebagai negara Islam, namun menurut Simon, Pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi hukum Islam dalam sistem hukum dan administrasi Indonesia. Berbagai aspek administratif terkait dengan Islam diatur melalui Kementerian Agama. Indonesia juga membentuk pengadilan agama yang memiliki yuridiksi di bidang kekeluargaan, waris, dan keuangan Islam, yang secara substansinya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1999. Selain itu, DPR dan Presiden telah mengeluarkan banyak undang-undang yang berhubungan erat dengan hukum Islam, seperti misalnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara tidak langsung juga dikatakan menggunakan konsep Islam tentang moralitas.

Terhadap nilai-nilai Islam yang telah diakomodasi di Indonesia secara hukum dan administratif tersebut, Simon memberikan empat catatan. Pertama, Pemerintah Indonesia telah membatasi pelaksanaan hukum Islam secara khusus di beberapa bidang, namun tidak termasuk hukum publik dan kriminal. Kedua, negara telah memastikan bahwa undang-undang yang dimaksudkan untuk memberikan dampak terhadap nilai-nilai Islam telah diadopsi menggunakan interpretasi yang tidak konservatif terhadap hukum Islam. Ketiga, dengan menguasai proses rekrutmen, pelatihan, dan penempatan para birokrat dan hakim yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum Islam, negara telah mampu memastikan bahwa mereka akan cenderung menggunakan hukum negara di dalam pembuatan kebijakan dan keputusannya, dibandingkan menggunakan pemahamannya masing-masing terhadap Islam. Keempat, hal yang paling penting, negara telah membuat rangkuman dan kodifikasi yang komprehensif tentang Syariah melalui penyusunan undang-undang nasional sesuai konteks Indonesia. Dengan melakukan hal ini, menurut Simon, negara memiliki kontrol yang absolut terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.

Dengan mengutip pendapat dari Arskal Salim dan Azyumardi Azra, Simon menyampaikan bahwa pendekatan yang ditempuh oleh Pemerintah pusat dalam memberikan pengakuan negara terhadap hukum Islam namun hanya terbatas pada beberapa ranah hukum saja, dapat dikatakan sebagai teori resepsi baru (new reception theory). Teori ini merupakan pengembangan dari teori resepsi (reception theory) yang diperkenalkan oleh Belanda pada masa kolonialiasasi di Indonesia.

Kasus Poligami dan Peradilan Agama

Dalam tulisannya, Simon Butt berfokus untuk menganalisa dua putusan pengujian undang-undang yang terkait dengan konsep kebebasan menjalankan agama dalam Islam, yaitu kasus “Poligami” (2007) dan kasus “Peradilan Agama” (2007). Dalam kasus “Poligami”, M. Insa selaku pemohon menguji persyaratan poligami yang diatur di dalam UU Perkawinan dengan alasan ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Sebab, salah satunya syaratnya harus memperoleh persetujuan dari pengadilan terlebih dahulu. Di sisi lain, Insa berargumen bahwa membatasi keinginan berpoligami berarti melanggar haknya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. MK menolak argumentasi ini dengan mengatakan bahwa UU Perkawinan tidak melarang sesorang Muslim untuk menikah, bahkan UU memperbolehkan untuk melakukan poligami, namun dengan syarat-syarat tertentu agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa dirinya memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya sesuai Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, Pemohon berargumentasi bahwa membatasi poligami sama saja dengan menerabas hukum Islam. Oleh karena Pemohon berargumentasi berdasarkan hukum Islam maka MK juga membuat pertimbangan hukumnya menggunakan ajaran Islam tentang poligami. MK memanggil para ahli hukum Islam untuk didengar pendapatnya. Dalam Putusannya, MK menyatakan bahwa berdasarkan hukum Islam, poligami merupakan praktik yang dapat diatur oleh manusia, setidaknya sampai batas tertentu. MK kemudian membedakan antara perbuatan manusia secara khusus terkait dengan Allah (ibadah) dan dalam berinteraksi dengan sesama makhluk Allah (mu’amalah). Menurut MK, ibadah diatur secara detil di dalam Al Qur’an dan sifatnya kekal, di mana manusia tidak diperbolehkan untuk mengintervensi perbuatan ibadah tersebut. Sedangkan, Al Qur’an mengatur mu’amalah sedikit tidak mendetil, sehingga menyisakan ruang untuk ditur lebih lanjut oleh manusia. MK memandang bahwa poligami tidaklah masuk dalam kategori ibadah seperti dimaksud di atas, sehingga Islam tidak melarang negara untuk memaksakan prasyarat dalam praktiknya.

Dalam kasus “Peradilan Agama”, Pemohon yang bernama Suryani, pemuda lulusan Madrasah dari Serang, menguji Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama terkait yuridiksi pengadilan agama, yaitu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Menurutnya, Islam mewajibkan setiap Muslim untuk menjalankan hukum Islam secara keseluruhan, dan bukan hanya bidang-bidang yang terbatas dapat diperiksa oleh pengadilan agama tersebut. Kepatuhan terhadap Islam juga menjadikan setiap Muslim sebagai subyek dari hukum pidana Islam, termasuk hukuman potong tangan bagi para pencuri. Oleh karena itu, Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan hukum Islam yang dapat ditangani oleh pengadilan agama merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional dalam menjalankan kebebasan beragama, tidak saja bagi dirinya sendiri, namun juga bagi seluruh umat Muslim di Indonesia.

MK dalam Putusannya memberikan pertimbangan bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama memiliki basis konstitusional berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Kedua pasal ini secara formal menjadi landasan pembentukan peradilan agama sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang yuridiksinya diatur melalui undang-undang. Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa DPR memiliki kewenangan dan diskresi untuk menentukan yuridiksi dari peradilan agama. MK juga tidak dapat memenuhi permintaan Pemohon untuk menambah yuridiksi peradilan agama, karena MK hanya berfungsi sebagai “negative legislature”, yaitu hanya dapat membatalkan ketentuan suatu undang-undang. Sebaliknya, apabila Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama dibatalkan maka akan mengakibatkan peradilan agama tidak memiliki kewenangan dan fungsi apapun. Dalam kasus ini, MK juga menyampaikan pertimbangan yang cukup penting terkait hubungan antara negara dan agama serta posisi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.

“Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing … Jika masalah pemberlakuan hukum Islam ini dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber materiil sebagai bahan peraturan perundang-undangan formal. Hukum Islam sebagai sumber hukum dapat digunakan bersama-sama dengan sumber hukum lainnya, sehingga menjadi bahan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional”

Simon Butt juga merujuk pendapat dari Hakim Muhammad Alim yang disampaikan di dalam proses persidangan dengan menyatakan bahwa di negara Indonesia hukum yang tertinggi adalah UUD 1945, bukan Al Qur’an. Menurut Hakim Alim, seorang Muslim memang harus mengikuti Al-Qur’an sebagai hukum tertinggi, namun dalm konteks bernegara kesepakatan nasional menyatakan bahwa Konstitusi adalah hukum yang tertinggi.

Kesimpulan

Upaya negara untuk membatasi ruang publik yang diisi oleh hukum Islam telah beberapa kali digugat, termasuk di hadapan MK. Dalam kasus ‘Peradilan Agama’, MK telah mengakui adanya konflik yang inheren antara negara dan Islam, dan telah menyelesaikan konflik tersebut dengan posisi mendukung negara. Menurut Simon, MK menggunakan pendekatan yang konsisten dengan apa yang diambil oleh lembaga legislatif dan eksekutif, yaitu hukum Islam tidak secara formal otomatis dapat dilaksanakan, kecuali untuk hal-hal di mana pengadilan agama memiliki yurisdiksinya, seperti pernikahan, perceraian, pembagian waris, hibah, dan keuangan Islam.

Dalam kasus ‘Poligami’, MK telah memberikan justifikasi atas pembatasan yang ditentukan oleh negara terhadap poligami dengan mendasarkan pada hukum Islam. Menurut Simon, pendekatan MK tersebut sejalan dengan strategi negara yang diadopsi melalui pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kasus ini, MK tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa hukum negara dapat mengalahkan hukum Islam. Namun MK berpendapat bahwa hukum Islam tidak seluruhnya permisif terhadap poligami dan tetap membolehkan negara untuk berperan dalam hubungan di luar masalah-masalah ibadah. Dalam pandangan Simon, MK menghindari penafsiran Islam yang konservatif dalam memperbolehkan poligami dan lebih cenderung menggunakan interpretasi hukum Islam yang moderat dan inklusif serta berpihak pada negara dan kebanyakan Muslim Indonesia.

Dari kasus-kasus tersebut, Simon menilai bahwa MK nampaknya telah menutup dirinya sebagai tempat kontestasi mengenai konsepsi negara semi-sekuler atau negara Islam, setidaknya dalam hal pemenuhan hak konstitusional dalam kebebasan beragama. Dalam pandangan Simon, perlakuan terhadap Islam oleh negara dan MK tersebut perlu dipertahankan untuk alasan praktis dan demokratis. Apalagi menurutnya, kebanyakan orang Indonesia tidak menyukai penerapan hukum Islam yang ‘klasik’ atau ‘rigid’, dan juga tidak menginginkan adanya ekspansi ranah hukum Islam yang harus ditegakkan oleh negara. Oleh karenanya, hanya ada sedikit dukungan publik dan politik terhadap perluasan hukum Islam di luar ruang privat di Indonesia.

Selanjutnya, Simon menjelaskan bahwa lemahnya dukungan tersebut disebabkan karena kurangnya representasi politik Islam di DPR. Meskipun partai-partai Islam memiliki kursi di DPR, akan tetapi mayoritas partai-partai yang ada di DPR tidak terkait dengan Islam dan sebagian partai yang disebut sebagai partai Islam juga memiliki kaitan dengan organisasi Islam yang moderat. Walaupun beberapa partai berbasis Islam cukup vocal menyuarakan perluasan peran Islam di dalam negara, namun mereka hanya memiliki sedikit dukungan di DPR. Dalam konteks ini, Simon berpendapat bahwa memberikan peran yang lebih besar bagi hukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia akan menjadi misrepresentasi dari keinginan kebanyakan Muslim Indonesia yang lebih nyaman dengan hukum Islam yang tidak konservatif dan lebih beragam. Oleh karenanya, Simon menyimpulkan bahwa teori resepsi baru nampaknya akan menjadi kompromi yang adil antara negara dan Islam konservatif, di mana MK dalam putusannya telah merefleksikan keinginan bukan saja dari negara, namun juga mayoritas Muslim Indonesia.

***

Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun tulisan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.

Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL), Australia. Untuk informasi dan korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.

Advertisements

2 thoughts on “Posisi Hukum Islam di Indonesia berdasar Tafsir MK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s