HAM dan Kebebasan Beragama di Tengah Pandemi

HAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI TENGAH PANDEMI

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 158, April 2020, hlm. 60-61– Download)

Tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tahun 2020 menjadi tahun yang begitu berat untuk dijalani oleh sebagian besar warga dunia, termasuk di Indonesia. Coronavirus Disease (COVID-19) telah meluluhlantakan berbagai aktivitas dan kegiatan di seluruh sektor kehidupan. Akibat persebaran dan penularannya yang begitu masif, World Health Organization (WHO) telah menetapkan penyakit ini sebagai pandemi bagi dunia.

Hingga tulisan ini dibuat, lebih dari 3 juta orang terinfeksi COVID-19 dengan jumlah kematian sebanyak 217.985 orang yang tersebar di 210 negara dunia. Dari jumlah keseluruh tersebut, sebanyak 9.511 warga negara Indonesia terjangkit COVID-19, di mana 773 orang di antaranya meninggal dunia. Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), jumlah meninggal dunia akibat COVID-19 ini diperkirakan jauh lebih besar dari data resmi. Sebab, tidak sedikit dari mereka yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) ataupun pasien dalam pengawasan (PDP) pada akhirnya meninggal dunia dan harus dimakamkan dengan protokol kesehatan.

Terhadap kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 untuk menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sejak 31 Maret 2020 akibat COVID-19. Di masa darurat ini, banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk menerapkan penjarakan fisik (physical distancing) guna memutus mata rantai penularan COVID-19, khususnya terhadap berbagai kegiatan yang melibatkan banyak orang. Salah satu himbauan dari penjarakan fisik tersebut adalah meniadakan kegiatan beribadah dan berdoa bersama di rumah-rumah ibadah, seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan klenteng.

Syahdan, pembatasan dalam kegiatan keagamaan tersebut memunculkan polemik. Sebab, kebebasan untuk menjalankan ibadah merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh UUD 1945. Apakah adanya pembatasan untuk beribadah tersebut melanggar hak asasi manusia? Artikel ini akan menganalisis pembatasan kebebasan beragama (freedom of religion) berdasarkan instrumen internasional maupun konstitusi Indonesia.

Pembatasan Kebebasan Beragama

Meskipun bukan sebagai negara agama yang mendasarkan pada satu agama tertentu saja, namun Indonesia menempatkan nilai-nilai keagamaan dalam fondasi dasar bernegaranya. Hal ini terlihat dari Sila Pertama Pancasila dan alinea ketiga serta keempat Pembukaan UUD 1945. Bahkan, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain itu, Indonesia juga menjamin adanya hak dan kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya, sebagaimana tertuang secara jelas di dalam Pasal 28E Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Jaminan ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966). Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan tersebut, Pemerintah wajib memberikan jaminan kepada warga negaranya untuk secara bebas menentukan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri serta menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Pertanyaannya kini, apakah kebebasan beragama bagi setiap warga negara tersebut bersifat mutlak dan tak dapat dibatasi dengan cara apa pun?

Menurut Pasal 18 ayat (3) ICCPR, kebebasan beragama seseorang hanya dapat dibatasi berdasarkan hukum sepanjang diperlukan untuk melindungi secara terbatas hal-hal tertentu, yaitu: (1) keamanan masyarakat; (2) ketertiban masyarakat; (3) kesehatan masyarakat; (4) moral masyarakat; atau (5) hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan COVID-19 maka pembatasan beragama dapat didasarkan pada tujuan ketiga, yakni melindungi kesehatan masyarakat. Namun demikian, ICCPR tidak menguraikan lebih lanjut mengenai arti atau ruang lingkup dari “kesehatan masyarakat” tersebut. Karena itu, perlu dirujuk Siracusa Principles (1984) yang menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia (HAM) dalam ICCPR.

Berdasarkan Siracusa Principles angka 25 dan angka 26, kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu apabila terdapat ancaman serius bagi kesehatan penduduk ataupun individu anggota masyarakat. Selanjutnya, pembatasan tersebut harus secara secara khusus ditujukan untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan bagi yang sakit dan terluka. Selain itu, harus juga memperhatikan regulasi kesehatan internasional yang diatur oleh World Health Organization (WHO).

Dari perspektif konstitusi, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan persyaratan bahwa pembatasan terhadap HAM, termasuk di dalamnya pembatasan terhadap kebebasan beragama, harus ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil. Adapun pertimbangan yang mendasari pembatasan HAM tersebut, yaitu: (1) pertimbangan moral; (2) nilai-nilai agama; (3) keamanan; dan (4) ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Terhadap syarat pembatasan HAM melalui undang-undang, Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mempercepat penananganan COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 59 ayat (3) huruf c UU Kekarantinaan Kesehatan ini mengatur bahwa PSBB sebagai bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat juga meliputi adanya “pembatasan kegiatan keagamaan”.

Dengan demikian, pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama dengan syarat-syarat dan kondisi khusus sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi, baik menurut instrumen internasional maupun UUD 1945. Akan tetapi, tidak semua wilayah kebebasan beragama sebenarnya dapat dibatasi. Terdapat wilayah kebebasan beragama yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), termasuk di masa pandemi atau situasi perang sekali pun.

Wilayah Internum dan Eksternum

Kebebasan beragama atau ada juga yang menyebutnya sebagai hak beragama dan berkeyakinan memiliki dua wilayah, yaitu: Pertama, wilayah internum (forum internum); dan Kedua, wilayah eksternum (forum externum). Untuk wilayah yang pertama, negara tidak dapat membatasinya sama sekali, bahkan harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindunginya dalam kondisi apa pun.

Wilayah internum ini berkaitan dengan kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan untuk menganut agama berdasarkan pilihannya sendiri. Karenanya, negara tidak dapat membatasi atau memaksa, apalagi mengadilinya. Sebab, kebebasan yang demikian merupakan kebebasan yang ada dalam pikiran dan hati seseorang yang meyakininya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009).

Sementara itu, wilayah eksternum berkaitan dengan pelaksanaan atau pengamalan keyakinan yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, kepentingan publik, atau bahkan kepentingan negara. Bentuk kebebasan eksternum ini, antara lain, misalnya kegiatan ritual seperti ibadah atau upacara keagamaan, perayaan hari besar agama, dan penyebaran ajaran agama. Kebebasan beragama dalam wilayah eksternum inilah yang dapat dibatasi berdasarkan syarat yang telah dipersyaratkan secara ketat, baik dalam ICCPR maupun UUD 1945.

Karena itu, tindakan untuk membatasi kebebasan beragama harus mempertimbangkan adanya perbedaan antara keyakinan beragama pada wilayah internum dan menjalankan kebebasan beragama pada wilayah eksternum. Meskipun pembatasan terhadap kegiatan keagamaan dalam wilayah eksterum dimungkinkan, namun pembatasan tersebut juga tidak boleh dilakukan secara serampangan dan berlebihan (excessive). Misalnya, dengan melakukan pemaksaan disertai penyiksaan fisik. Sebab, hak untuk tidak disiksa juga merupakan non-derogable rights yang secara tegas telah dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

* Pan Mohamad Faiz, Ph.D. Peneliti Senior Mahkamah Konstitusi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s