Masa Depan Constitutional Complaint

MASA DEPAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 165, November 2020, hlm. 116-117 – Download)

Kajian mengenai pengaduan konstitusional atau lebih dikenal dengan istilah constitutional complaint bukanlah hal yang baru dalam ranah studi hukum dan konstitusi. Penulis sendiri pertama kali menuliskan artikel mengenai constitutional complaint pada 28 Februari 2006. Saat itu, Penulis membuat artikel dengan tajuk “Menabur Benih Constitutional Complaint”. Tulisan tersebut terinspirasi dari dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang menyayangkan ketiadaan constitutional complaint dalam sistem hukum di Indonesia.

Pertanyaannya, setelah hampir 15 tahun sejak artikel tersebut dipublikasikan, bagaimana perkembangan dari benih yang telah ditaburkan itu? Jangankan mulai berbuah, tunasnya pun mungkin tidak terlalu terlihat. Namun, akar kajian dari constitutional complaint tersebut dapat dikatakan semakin kuat dan saling berkelindan dengan gagasan-gagasan serupa yang disampaikan oleh banyak pihak lainnya.

Continue reading

Pengadilan dan Pandemi Corona

PENGADILAN DAN PANDEMI CORONA

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 157, Maret 2020, hlm. 74-75 – Download)

Penyebaran virus corona (COVID-19) yang terjadi sejak awal 2020 telah menimbulkan kekhawatiran secara global. World Health Organization (WHO) bahkan menetapkan virus corona ini sebagai pandemi yang didefinisikan sebagai “the worldwide spread of a new disease“. Hingga tulisan ini dibuat, setidaknya telah terdapat 558.458 orang yang positif terpapar virus corona dengan jumlah kematian sebanyak 25.262 orang yang berasal dari 199 negara di seluruh dunia.

Permasalahannya, belum ditemukan vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah penularan virus tersebut. Sedangkan, obat yang dapat menyembuhkan pasien yang telah terinfeksi virus corona juga masih berada dalam tahap penelitian dan uji coba klinis. Karenanya, himbauan untuk menjaga higenitas personal dan physical distancing selalu disampaikan secara terus-menerus, baik oleh pemerintah maupun para pakar kesehatan.

Continue reading

HAM dan Kebebasan Beragama di Tengah Pandemi

HAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI TENGAH PANDEMI

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 158, April 2020, hlm. 60-61– Download)

Tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tahun 2020 menjadi tahun yang begitu berat untuk dijalani oleh sebagian besar warga dunia, termasuk di Indonesia. Coronavirus Disease (COVID-19) telah meluluhlantakan berbagai aktivitas dan kegiatan di seluruh sektor kehidupan. Akibat persebaran dan penularannya yang begitu masif, World Health Organization (WHO) telah menetapkan penyakit ini sebagai pandemi bagi dunia.

Hingga tulisan ini dibuat, lebih dari 3 juta orang terinfeksi COVID-19 dengan jumlah kematian sebanyak 217.985 orang yang tersebar di 210 negara dunia. Dari jumlah keseluruh tersebut, sebanyak 9.511 warga negara Indonesia terjangkit COVID-19, di mana 773 orang di antaranya meninggal dunia. Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), jumlah meninggal dunia akibat COVID-19 ini diperkirakan jauh lebih besar dari data resmi. Sebab, tidak sedikit dari mereka yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) ataupun pasien dalam pengawasan (PDP) pada akhirnya meninggal dunia dan harus dimakamkan dengan protokol kesehatan.

Continue reading

Dissenting Opinions

Cover Dissenting Opinions

DISSENTING OPINIONS:

PENDAPAT BERBEDA HAKIM KONSTITUSI PALGUNA

Perbedaan pendapat hakim konstitusi saat memutus perkara terkadang tak terhindarkan. Tak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dijatuhkan berdasarkan suara terbanyak. Artinya, ada satu hakim konstitusi atau lebih tidak setuju atau berbeda pendapat dengan mayoritas hakim. Putusan pendapat hakim konstitusi yang berbeda harus dimuat dalam putusan MK sesuai bunyi Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Ada kalanya, seorang hakim konstitusi berbeda pendapat bukan pada seluruh substansi putusan perkara tertentu, melainkan hanya alasan atau pertimbangan hukum tertentu hingga sampai pada amar putusan. Selain itu, ada seorang hakim konstitusi setuju dengan amar putusan yang menjadi mayoritas pendapat hakim. Namun, hakim yang bersangkutan memiliki alasan/pertimbangan hukum berbeda baik seluruhnya maupun sebagian untuk tiba pada amar putusan. Perbedaan pendapat ini disebut concurring opinion.

Continue reading