Penelitian Hukum: Fair Dealing dan Fair Use pada UU Hak Cipta

KONSEP HUKUM “FAIR DEALING” DI BERBAGAI NEGARA PILIHAN:
Studi Perbandingan Berdasarkan UU Hak Cipta India, Inggris,
Amerika Serikat, Australia dan German

Penulis: Pan Mohamad Faiz
Tebal: xviii + 88 Halaman
Waktu: Januari 2007
Bahasa: Inggris

Tujuan secara umum dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya pada perlindungan atas Hak Cipta, adalah untuk memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus membuat hasil karya dengan meyediakan jalan dengan memperoleh hasil materi. Meskipun tujuan utama dari UU Hak Cipta adalah untuk mempromosikan, memajukan dan menyebarkan budaya dan ilmu pengetahuan, pangsa pasar hak cipta telah membenarkan adanya sifat dasar dari harta benda umum yang berasal dari hak cipta itu sendiri dengan menyediakan kompensasi kepada sang pencipta, namun tidak termasuk bagi selain para pembeli maupun bagi nereka yang mengembangkan pertukaran secara sukarela antara pencipta dan pengguna.

Sama halnya dengan berbagai situasi pasar lainnya yang menggunakan partisipasi sukarela, melalui mekanisme ini, kepentingan dari pemilik dan masyarakat umum akan bertemu pada satu titik yang sama. Adanya kemungkinan penghasilan, maka akan membuat para pencipta untuk terus memproduksi dan menyebarkan hasil karyanya, dengan demikian banyak yang berpendapat bahwa hal tesebut sama saja dengan memberikan pelayanan kepada kepentingan publik dalam hal memajukan dan menyebarkan ilmu budaya.

Dasar utama dari hak cipta sebagai konsep kepemilikan yaitu bahwa hal tersebut memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya sendiri. Hal ini merupakan dasar ketentuan, di mana karya-karya tersebut merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Para pemilik tersebut menjadi bagian dari hadirnya berbagai informasi di mana arus informasi yang tanpa hambatan tersebut akan dapat menjadi penting bagi masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, hak cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya penyalinan ulang tanpa izin, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh hasil manfaat dari hasil pekerjaan intelektualnya tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah insentif untuk mempublikasikan karyanya. Hak cipta juga bekerja sebagai sebuah kompensasi atas resiko keuangan dari penerimaan sang pemilik dengan jalan mempublikasikan hasik karyanya. Tanpa adanya perlindungan akan hak cipta, seorang pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil karyanya, yang pada akhirnya publik juga tidak dapat menikmati karya tersebut.

Keuntungan yang dinikmati oleh pencipta melalui perlindungan akan hak cipta merupakan hal yang problematik. Hak penuh yang berada pada pemilik terhadap siapapun yang ingin menyalin hasil karyanya terkadang sangat berlawanan dengan kepentingan publik, seperti misalnya pada peran dan kepentingan di bidang sosial, politik, pendidikan dan kebudayan. Sebagian mengatakan bahwa informasi dan hasil karya seharusnya dipertimbangkan sebagai benda umum, oleh karenya tidak perlu dilindungi lagi oleh UU Hak Cipta. Hak untuk mengontrol akses bagi hasil karya seseorang sebelum dipublikasikan tidak akan menimbulkan permasalahan dalam kebebasan berbicara, akan tetapi penerbit dapat mengontrol akses tersebut setelah terjadinya publikasi. Hal ini menjelaskan kenapa secara historis hak cipta dianggap sebagai suatu bentuk monopoli yang seharusnya secara tegas ditafsirkan untuk melayani kepentingan publik di atas pemegang hak cipta.

Untuk mengatasi permasalah tersebut, negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat ataupun negara lainnya, di mana pemilik sangat menikmati perlindungan hak cipta, telah mencoba untuk menciptakan keseimbangan antara hak penuh sang pemilik, di satu sisi, bagi siapapun yang ingin menyalin ulang hasil karyanya, dan kepentingan publik dalam menggunakan hasil karya pemilik tersebut di sisi lainnya. Walaupun ketika sang pemilik menikmati hak cipta, perlindungan tersebut mempunyai banyak batasan. Sebagai contoh dari pembatasan tersebut yaitu adanya durasi secara berturut-turut dari hak cipta hasil pekerjaannya tersebut

Berbagai negara telah mengembangkan bermacam cara pembatasan. Di India dan Inggris, salah satu pembatasan dari perlindungan hak cipta dinamakan dengan “Fair Dealing Defence”. Sementara itu di Amerika Serikat, pembatasan tersebut dinamakan dengan “Fair Use Doctrine”. Fair Dealing pada dasarnya memberikan kesempatan kepada publik untuk menyalin suatu karya dari pemegang hak cipta dengan tujuan kritisasi, parodi ataupun kegunaan lainnya di bidang pendidikan tanpa harus meminta izin dari sang pemilik. Fair Dealing seringkali didefiniskan sebagai “keistimewaan yang dimiliki oleh orang lain dibandingkan dengan pemegang hak cipta untuk menggunakan benda atau karya yang telah memiliki hak cipta dalam lingkup tindakan yang layak tanpa harus adanya persetujuan sang pemilik, meskipun hak monopoli diberikan pada pemegang hak cipta tersebut”.

Dalam konteks ini, penelitian hukum berikut menaruh perhatian pada analisa mendalam sekaligus juga menguji peran lebih dari “fair dealing” dan “fair use” pada UU Hak Cipta yang berasal dari berbagai negara pilihan, yakni India, Inggris, Amerika Serikat, Australia dan German. Di samping mereka telah tumbuh pesat dalam perkembangan UU Hak Cipta di negaranya masing-masing, negara-negara tersebut juga merupakan anggota dari Konvensi Berne berikut juga Perjanjian TRIPS. Berdasarkan Pasal 9 Paragraf 2 dari Konvensi Berne dan Pasal 13 dari Perjanjian TRIPS, “three step test” berlaku dengan memberikan jaminan pembatasan dari hak cipta hanya ketika pembatasan tersebut “tidak memiliki konflik kepentingan dengan ekspolitasi dari suatu pekerjaan dan bukan merupakan persangkaan yang tidak masuk akal dari kepentingan yang sah dari pemegang hak”.

Selain itu, penelitian hukum ini juga mencoba untuk menjelaskan dan menganalisa konsep hukum dari “fair dealing” ataupun “fair use” guna melindungi sisi lain dari kepentingan yang dimiliki oleh publik secara umum. Adapun struktur penelitiannya adalah sebagai berikut:

LEGAL CONCEPT OF FAIR DEALING IN SELECTED COUNTRIES:
A Comparative Study under Copyright Law of India, United Kingdom,
United States, Australia and Germany

ACKNOWLEDGMENT
CONTENTS
TABLE OF CASES
ABSTRACT

CHAPTER I: INTRODUCTION
1.1. Background to Research Paper
1.2. Objectives
1.3. Research Methodology
1.4. Structure of Research Paper

CHAPTER II: AN OVERVIEW OF COPYRIGHT
2.1. Introduction of Copyright
2.1.1. Definition of Copyright
2.1.2. Object of Copyright
2.1.3. International Convention and the Statutory
2.1.4. Extension of Copyright and Allied Right
2.2. Nature of Copyright
2.2.1. General
2.2.2. Scope of Copyright
2.2.3. Original Work and Nature of Right
2.3. Author and Ownership of Copyright
2.3.1. The Author
2.3.2. Author an Employee
2.3.3. Commissioned Works
2.3.4. Miscellaneous
2.4. Infringement of Copyright
2.4.1. General
2.4.2. Definition of Infringement and Infringing Copy
2.4.3. Copyright Protects and the Essential of Infringement
2.4.4. Factors Considered
2.4.5. Causal Connection and Indirect Copying

CHAPTER III: FAIR DEALING UNDER INDIAN AND UNITED KINGDOM COPYRIGHT ACT

PART I: INDIA
3.1. Introdcution
3.2. Legal Concept
3.2.1. Phrase of Fair Dealing
3.2.2. Private Use and Research
3.2.3. Criticism and Review: Reporting Current Events

PART II: UNITED KINGDOM
3.1. Introduction
3.2. The Development of Fair Dealing Defence
3.3. Legal Concept
3.3.1. Research and Private Study
3.3.1.1. Research and Private Study
3.3.1.2. Copying by a Person other than the Student or Researcher
3.3.1.3. Commercial Research
3.3.1.4. Computer Database
3.3.1.5. Database
3.3.2. Criticism, Review and News Reporting
3.3.2.1. Criticism and Review
3.3.2.2. Criticism and Review “of a work”
3.3.2.3. Work Reproduced Need to be Work Criticized
3.3.2.4. Parody, Burlesque and Satire
3.3.2.5. Reporting Current Events
3.3.2.6. Avoidance of Certain Terms Relating to News Reporting
3.3.2.7. Sufficient Acknowledgment
3.4. The Concept of Fairness
3.4.1. The Meaning of Fairness
3.4.2. An Objective Test

CHAPTER IV: FAIR USE DOCTRINE IN UNITED STATES
4.1. Introduction
4.2. The Development of Fair Use
4.2.1. Fair Use before the Copyright Act of 1976
4.2.2. The Codification of Fair Use in the Copyright Act 1976
4.3. Legal Concept
4.4. Factors of Fair Use
4.4.1. Purpose and Character of the Use
4.4.2. Nature of the Copyrighted Work
4.4.3. Amount and Substantiality of the Portion Used
4.4.4. Market Effect
4.5. Practical Effect of Fair Use Defence
4.5.1. Fair Use as Defence
4.5.2. Fair Use and Parody
4.5.3. Fair Use on the Internet

CHAPTER V: FAIR DEALING IN THE LIGHT OF AUSTRALIAN AND GERMAN EXPERIENCE

PART I: AUSTRALIA
5.1. Introduction
5.2. Personal Use
5.3. Authorisation of Copyright Infringement
5.4. Case Examples
5.4.1. Photocopiers
5.4.2. Kazaa in Australia

PART II: GERMANY
5.1. Introduction
5.2. Parody
5.2.1. Music Parody
5.2.2. Other Forms of Parody
5.3. Photocopying
5.3.1. Archives
5.3.2. Copying by Someone other than the Copyright Owner
5.3.3. Commercial vs. Non-Profit Use
5.4. News, Videotaping and Computer Programs
5.4.1. News Reporting, Criticism and Comments
5.4.2. Videotaping
5.4.3. Computer Programs
5.5. Photos of Artistic Works in Public Places

CHAPTER VI: CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
5.1. Conclusions
5.2. Suggestions

BIBLIOGRAPHY

Konsep pembatasan dan pengecualian pada Hak Cipta yang tertuang dalam “Fair Dealing” ataupun “Fair Use” di berbagai negara sangatlah menarik untuk kita simak bersama. Selain dapat menjadi bahan masukan bagi para pembuat undang-undang mengenai Hak Cipta di negara kita, deskripsi yang diuraikan satu persatu beserta analisa perkara di berbagai pengadilan negara lain akan sangat berharga bukan saja bagi para ahli hukum, akan tetapi juga bagi para jurnalis, pelajar, dosen, peneliti, kepa perpustakaan, hingga masyarakat umum. Sebab, berbagai hal dan karya benda yang kita temui dalam aktivitas sehari-hari sudah pasti akan selalu terkait dengan sentuhan hak cipta. Oleh karenanya penting bagi kita semua untuk dapat membedakan dan memilah hal mana yang dapat kita lakukan pada suatu hasil karya seseorang tanpa harus melanggar ketentuan hak cipta yang telah diatur di masing-masing negara yang bersangkutan.

Sebagai pertanggungjawaban moral dan akademis saya, maka kepada siapapun yang ingin membaca lebih lengkap dan memperoleh secara detail hasil penelitian ini, dapat mengajukan permohonan dengan menuliskannya pada fasilitas tanggapan yang telah disediakan di bawah artikel ini beserta tujuan penggunaannya. Akhir kata saya ucapkan: “Selamat membaca dan mari kita dukung selalu Pendidikan Indonesia”.

New Delhi,

© Pan Mohamad Faiz
# http://jurnalhukum.blogspot.com

Lok Adalat di India

PERLUKAH LOK ADALAT DITERAPKAN DI INDONESIA
Oleh: Pan Mohamad Faiz, S.H.
[1]

Lok Adalat adalah sebuah pengadilan rakyat yang cukup istimewa, di mana ketika beberapa sengketa tertentu ditemukan memiliki prosedur beracara di pengadilan yang cukup menyulitkan, maka diupayakanlah untuk memecahkan sengketa tersebut dengan jalan mengarahkan adanya pembahasan secara langsung di antara pihak yang berperkara. Keistimewaan dari pengadilan ini adalah bahwa pengadilan tersebut mempunyai kerjasama dengan para relawan, para pekerja, maupun pelibatan dari mahasiswa hukum. Setelah mempelajari kasusnya, mereka mencoba untuk mengurangi terjadinya perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang berperkara. Lok Adalat mencoba untuk menyelesaikan perselisihan secara sederhana, dengan kata lain diperolehnya suatu konsekuensi melalui saling pengertian yang timbal-balik dan adanya kerjasama dari para pihak yang berperkara.

Untuk memberikan perhatian pada persidangan Lok Adalat, pemerintah mengumumkan tanggal, tempat, waktu, dan nama Hakim yang akan menangani perkara. Begitu pula bagi para pihak yang juga mengumumkan apa yang akan diambil dan diputuskan kemudian. Berbagai pemberitahuan juga diberitakan secara luas melalui publikasi dan pemuatan pada Koran, dengan cara pengumuman secara publik dan menempelkan pada papan pengumuman di pengadilan, sehingga masyarakat akan mengetahui mengenai suatu peristiwa tertentu.

Peran Penting dari Lok Adalat

Sistem dari Lok Adalat adalah sebuah kesuksesan dari demokrasi dan juga merupakan sebuah metode terbaru dan murah yang mampu menyediakan keadilan hingga di depan rumah kita sekalipun. Hakimlah yang akan mendatangi tempat kita untuk menyiramkan sebuah kebagiaan. Gagasan dari Lok Adalat adalah sebuah gagasan mengenai persetujuan dan hal tersebut adalah sebuah filosofi di mana dapat menghasilkan kesimbangan dan kepentingan dari semangat filosofi “Menerima dan Memberi”. Sejauh ini, perkara-perkara demikian tidak meningkat dan tidak terkait dengan kekhawatiran dari Negara Bagian. Justru hasil yang diperoleh sangat menggembirakan, sebagaimana telah dipraktikkan di Delhi, New Delhi, Jaipur, Jodhpur, dan Udaipur serta di beberapa bagian dari Uttarpradesh. Mereka semua telah membuktikan peranannya dan memperoleh keberhasilan. Dalam satu Lok Adalat, sekitar 8.000 perkara dilaporkan telah berhasil diselesaikan. Bahkan berdasarkan laporan dari Lok Adalat wilayah Devakottai pada tanggal 30 Juli 2006, sejumlah 3.57 kasus dapat diselsaikannya dalam hanya satu hari penuh. Masyarakat merasakan sesuatu yang cukup melegakan dan menenangkan. Jika mereka tidak memperoleh keputusan yang mereka sukai, mereka tidak akan mengeluh kepada Lok Adalat, sebab sistem yang diterapkan adalah bebas dari prasangka, pengaruh, dan balas dendam.

Kewenangan dari Lok Adalat

Tidaklah mudah untuk merumuskan dan membatasi kewenangan dari Lok Adalat. Sebab, oleh karena itulah sebenarnya mereka dapat dengan mudah bergerak melalui cara-cara tertentu. Berdasarkan perkara-perkara yang ada, dapat dikatakan bahwa kategori kasus-kasus berikut paling mendekati fungsi daripada Lok Adalat secara efektif, produktif, dan menguntungkan, yaitu:

  1. Tuan rumah atau Penguni yang berselisih mengenai pelaksanaan uang sewa dan pengosongan bagunan.
  2. Perbuatan yang melukai perasaan orang lain.
  3. Kecelakan lalu lintas.
  4. Penambahan dari biaya sewa.
  5. Perkara yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkara-perkara mengenai hak milik yang diberikan ketika saat perkawinan, hutang, kesejahteraan, peerwalian, pengawasan terhadap anak, dan perceraian.

Penutup

Kita harus ingat bahwa Lok Adalat bukanlah pengganti dari pengadilan yang telah ada. Jika dianggap tepat, dengan penuh pertimbangan dan penuh bijaksana, Lok Adalat dapat saja dijadikan perpanjangtanganan dari institusi peradilan yang telah ada. Oleh karena itulah, sudah seharusnya pelayanan kepada para pencari keadilan dapat diciptakan dengan sistem yang sangat cepat dan menghemat banyak biaya maupun waktu. Di samping itu, jika proses akumulasi dari tumpukan perkara menjadikan suatu kemunduran dan terdapat juga beban kerja yang sedikit, maka kinerja kualitatiflah yang harusnya ditingkatkan. Sebab, kini hampir sekitar 1.8 juta perkara dari seluruh India masih saja menumpuk dan belum diputuskan. Begitu pula dengan di Indonesia, walaupun besarannya masih hitungan ribuan, tetapi tetap saja menjadi persoalan yang tak kunjung selesai. Perlukah Indonesia mengadopsi sistem Lok Adalat seperti ini. Jika iya, berikut saran yang dapat saya sampaikan demi memaksimalkan fungsi dan kinerja dari Lok Adalat itu sendiri, yaitu:

  1. Lok Adalat seharusnya diberikan kewenangan penuh untuk fungsi perdamaian dan mendamaikan.
  2. Biaya persidangan harus sangat murah dan penyelesaian perkara haruslah cepat dengan biaya beracara yang sangat minimum.
  3. Hakim harus membuat pokok-pokok ketentuan dari Lok Adalat.
  4. Pimpinan dan pegawai lainnya dari Lok Adalat haruslah orang yang mempunyai kualifikasi di bidang hukum dan mengerti proses hukum.
  5. Hakim harus menyelesaikan perkara dengan cepat dan ringkas dan tidak hanya disandarkan pada saksi mata.
  6. Prosedur harus sangat sederhana dan mudah, dan harus pula ada formalitas minimum dalam penanganan suatu perkara. ۩

Penulis
Email: pm_faiz_kw@yahoo.com
Site: http://www.faizlawjournal.blogspot.com/

[1] Penulis adalah Mahasiswa Postgraduate Program M.C.L. (Master of Comparative Law) pada Faculty of Law, University of Delhi dan Peneliti pada Mahkamah Konstitusi RI.

Pengadilan Tinggi di India

PENGADILAN TINGGI DAN
PENGADILAN TINGKAT RENDAH DI INDIA
Oleh: Pan Mohamad Faiz, S.H.
[1]

A. PENGADILAN TINGGI

Penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Sementara
Berdasarkan Pasal 223, jika posisi dari Ketua Pengadilan Tinggi dari setiap Pengadilan Tinggi Negara bagian mengalami kekosongan atau karena alasan tertentu tidak dapat menjalankan kewajiban tugas-tugasnya, maka Presiden mempunyai wewenang untuk menunjuk salah satu hakim dari pengadilan tersebut sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Sementara.

Penunjukan Hakim-Hakim Tambahan dan Hakim-Hakim Sementara
Berdasarkan Pasal 224 ayat (1), jika pada satu waktu karena beberapa alasan tertentu fungsi dari Pengadilan Tinggi meningkat dan Presiden menilai perlunya penambahan jumlah Hakim sementara waktu guna menjalankan fungsi-fungsi tersebut, maka Presiden dapat mengangkat orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai “Hakim Tambahan” untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Dalam keadaan tersebut, berdasarkan Pasal 224 ayat (2) selama terjadi kekosongan dari beberapa Hakim, Presiden dapat menunjuk hakim sementara.

Pemindahan Hakim-Hakim ke Negara Bagian Lainnya
Berdasarkan Pasal 222, Presiden atas hasil konsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi, dapat memindahkan seorang Hakim dari satu Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Tinggi lainnya. Para Hakim Anggota dari Mahkamah Agung telah memberikan keputusan dalam satu perkara yang diputus pada tanggal 30 Desember 1981, yang menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam rangka pemberlakukan pemindahan hakim dari satu Negara bagian ke Negara bagian lainnya adalah sah. Dalam ketentuan ini tidaklah perlu satu keputusan lagi, sebab hal tersebut telah jelas dinyatakan bahwa memindahkan hakim-hakim hanya dapat dilakukan karena adanya “Kepentingan Publik” dan bukan dalam rangka menghukum mereka. Untuk tujuan tersebut, sangat penting untuk melakukan konsultasi yang efektif terlebih dahulu dengan Ketua Pengadilan dari suatu Negara Bagian.

Kualifikasi
Pasal 217 ayat (2) telah menentukan beberapa kualifikasi untuk menjadi Hakim-Hakim dari Pengadilan Tinggi.

  1. Bertugas di Pengadilan tersebut tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
  2. Telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus sebagai pengacara pada Pengadilan Tinggi manapun.
  3. Berkewarganegaraan India.

Masa Jabatan
Para Hakim Pengadilan Tinggi dapat menjabat di pengadilan tersebut sampai dengan umur 62 tahun. Di samping itu, terdapat juga beberapa alasan seorang Hakim Tinggi dapat dibebastugaskan dari Pengadilannya yaitu:

  • Jika ia dipromosikan atau dipindahkan ke Mahkamah Agung;
  • Jika dikarenakan perilaku tidak baik atau ketidakcakapan, setelah diputuskan oleh Parlemen dalam satu Rapat Tunggal dengan sebuah hasil berdasarkan suara mayoritas dari keseluruhan anggota yaitu lebih dari duapertiga dari anggota saat itu dan pengambilan suara di setiap kamar Parlemen secara terpisah.

Gaji dan sebagainya
Terdapat ketentuan penyeragaman gaji yang sama untuk seluruh Hakim Tinggi di India. Berdasarkan hasil amandemen terakhir, Ketua Hakim dan para Hakim Pengadilan Tinggi diberikan gaji sebesar Rs. 26.000 (Rp. 5.400.000,-) dengan tambahan tunjangan lainnya dan pembebasan biaya sewa rumah dinas.

B. PENGADILAN TINGKAT RENDAH

1. Pengadilan Pidana

Pengadilan tertinggi dalam satu wilayah yaitu Pengadilan Distrik. Pengadilan tersebut memperbolehkan untuk memeriksa kedua belah pihak, baik dari pemerintah maupun warga negara sebagaimana halnya perkara pidana. Perlu digarisbawahi bahwa Pengadilan Distrik adalah satu, yaitu pengadilan yang sama serta pihak-pihak yang sama dengan kapasitas baik sebagai warga negara maupun pelaku tindak pidana. Ketika seorang Hakim memeriksa perkara yang menyangkut kedudukan warga negara, ia akan disebut sebagai Hakim Distrik, dan ketika ia memeriksa perkara pidana maka ia akan disebut sebagai Hakim Pengadilan. Pengadilan tersebut mencoba memeriksa perkara-perkara dengan bantuan juri atau pihak lain yang dinilai mempunyai kapasitas untuk membantu. Pengadilan tersebut juga mempunyai kompetensi untuk memberikan hukuman atau sanksi berdasarkan undang-undang.

Disesuaikan dengan pekerjaan yang berlebih, Hakim-hakim Distrik dibantu oleh satu atau lebih Hakim Pengadilan Tambahan. Mereka diangkat oleh Gubernur Negara bagian berdasarkan hasil konsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. Pengangkatan terhadap posisi tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, orang-orang yang diangkat dalam posisi tersebut bukanlah orang yang berasal dari pegawai pemerintah, namun seseorang yang telah bekerja secara terus-menerus sebagai pengacara atau advokat selama 7 (tujuh) tahun. Mereka diangkat oleh Gubernur dengan hasil konsultasi terlebih dahulu. Kedua, orang yang diangkat berasal dari pegawai pemerintah dari semacam Komisi yang menangani pelayanan yudisial. Pegawai pemerintah dimaksud termasuk “Munsiffs” yang telah memperoleh promosi secara bertahap guna diangkat oleh Gubernur sesuai dengan kemampuannya pada posisi itu. Pengadilan Distrik adalah pengadilan tertinggi pada setiap distrik.

Hakim Distrik memperoleh perkara yang telah naik banding dari pengadilan tingkat bawahnya. Mereka dapat memeriksa perkara banding tersebut berdasarkan penilaian atas tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, dan pengadilan tersebut dapat memberikan hukuman terhadap pelaku kesalahan untuk diberikan hukuman hingga mati, tetapi hukuman seperti itu tersebut harus terlebih dahulu ditegaskan kepada Pengadilan Tinggi.

Pengadilan tindak pidana terendah pada suatu distrik adalah Pengadilan Tingkat Tiga. Hakim Pengadilan ini memeriksa perkara ringan seperti perkara pemukulan, pertengkaran, dan sebagainya. Mereka dapat memberikan hukuman penahanan hingga satu bulan dan denda maksimum yang tidak terlalu besar. Kemudian, terdapat Pengadilan Tingkat Dua, di mana pengadilan tersebut dapat memeriksa berbagai perkara yang tergolong perkara yang bersifat cukup serius. Pengadilan Tingkat Dua dapat memberikan hukuman 6 (enam) bulan tahanan atau dapat juga mengenakan denda sebesar Rs. 500 sebagai batas maksimum. Kedua pengadilan tersebut hanyalah mempunyai kewenangan dasar, seperti misalnya mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa suatu perkara yang banding.

Di atas Pengadilan Tingkat Tiga dan Dua, terdapat Pengadilan Tingkat Satu di mana mempunyai kewenangan memeriksa perkara banding di samping juga kewenangan dasar lainnya. Pengadilan ini memeriksa perkara yang bersifat serius dan juga perkara banding dari Pengadilan Tingkat Dua dan Tiga. Pengadilan Tingkat Satu dapat memberikan hukuman dengan menggunakan kewenangan dasarnya dalam suatu perkara yang meliputi penjatuhan hukuman tahanan selama lebih dari 2 (dua) tahun dan denda hingga Rs. 1000. Naik banding dari pengadilan ini dapat ditujukan kepada Pengadilan Distrik untuk melawan keputusan Pengadilan tingkat Pertama.

2. Pengadilan Perdata

Pengadilan Perdata tertinggi pada suatu distrik adalah Pengadilan Distrik. Hakim yang sama dapat memeriksa perkara perdata dan pidana. Ketika hahim tersebut memeriksa perkara pidana, maka ia disebut sebagai Hakim Pengadilan. Tetapi, ketika ia memeriksa perkara perdata, maka ia disebut sebagai Hakim Distrik. Terdapat banyak pengadilan dengan hakim-hakim yang dapat menggantikannya. Di Uttar Pradesh, salah satu negara bagian di India, seorang hakim pengganti dikenal dengan sebutan Hakim Perdata. Hakim Pengganti dapat dipisahkan menjadi beberapa kedudukan. Mereka diperbolehkan untuk memeriksa perkara yang berkisar sebesar Rs. 5.000. Mereka memiliki kewenangan dasar dan juga dapat memeriksa perkara banding Pengadilan “Munsiff”. Terdapat pula Hakim Perdata senior untuk membantu Hakim Distrik yang memiliki kewenangan umum dari seorang Hakim Distrik itu sendiri. Munsiff memiliki kuasa untuk memeriksa perkara yang melibatkan sejumlah uang sebesar Rs. 2.000.

Di samping Pengadilan Munsiff, juga terdapat sebuah persyaratan dari perkara kecil terhadap kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara yang melibatkan sejumlah uang sebesar Rs. 1.000. Tidak dapat diajukan banding terhadap keputusan dari Pengadilan tersebut, oleh karena itu hanyalah seseorang yang sangat berpengalaman yang dapat ditunjuk sebagai Hakim dalam pengadilan tersebut.

Hakim Distrik di mana memeriksa perkara banding untuk melawan keputusan dari Hakim Pengganti, memiliki kewenangan dasar sebagaimana mestinya. Ia sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap terhadap kasus-kasus perwalian, ketidakmampuan pembayaran hutang, dan perceraian. Di samping itu, mereka juga mengurusi manajemen pengambilan sumpah, pelantikan dan pengangkatan perwalian dari orang-orang yang belum dewasa dan orang gila. ۩

Penulis
Email: pm_faiz_kw@yahoo.com
Site: http://www.faizlawjournal.blogspot.com/

[1] Penulis adalah Mahasiswa Postgraduate Program M.C.L. (Master of Comparative Law) pada Faculty of Law, University of Delhi dan Peneliti pada Mahkamah Konstitusi RI.

Program Master of Comparative Law (M.C.L.)

PERATURAN PENERIMAAN BAGI
PROGRAM M.C.L (MASTER COMPARATIVE LAW)
DI UNIVERSITY OF DELHI, NEW DELHI

Program ini hanya diperuntukkan bagi Mahasiswa Asing dengan gelar Master Hukum khusus Mahasiswa Asing (M.C.L.). Secara keseluruhan, setiap tahunnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) mahasiswa akan diterima dalam program ini dan maksimum hanya 2 (dua) orang dari satu negara yang sama dapat diterima pada program ini. Penerimaan akan didasarkan pada mutu calon mahasiswa yang mendaftar dan prosesnya akan ditutup bersamaan dengan penerimaan program LL.M.[1]

Seorang mahasiswa asing, di mana telah memperoleh gelar Bachelor of Laws atau gelar hukum yang setara dengannya dari negara lain di luar India[2] dengan nilai tidak kurang dari 50% (limapuluh persen), yang telah memperoleh hak untuk berpraktik hukum di negaranya masing-masing dapat diterima pada Program Master of Laws yang lebih dikenal dengan sebutan Master of Comparative Law. Mahasiswa yang diterima dalam Program M.C.L. akan diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sebagaimana diperuntukkan bagi Program LL.M. – 2 Tahun[3] pada Semester I, II, III, dan IV, termasuk disertasi[4] dan seluruh ketentuan lainnya seperti persyaratan kehadiran, kelulusan, dan sebagainya, secara mutatis mutandis disamakan dengan Program LL.M – 2 Tahun, kecuali Dekan dengan kewenangan diskresinya memberikan izin bagi seorang mahasiswa untuk menyerahkan tugas makalah penelitian sebagai pengganti dari ujian tertulis pada salah satu atau lebih dari mata kuliah yang ditawarkan kepadanya. Keputusan dari hal tersebut harus diambil dan diumumkan dalam jangka waktu satu bulan dari permulaan setiap semester. Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan menyerahkan hasil makalah penelitiannya kepada Pengawas Ujian melalui Dekan sebelum batas akhir semester, yaitu pada 15 Desember atau 30 April, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Calon mahasiswa yang akan mendaftar pada Program M.C.L harus menyertakan beberapa dokumen bersamaan dengan pengisian formulir pendaftaran, yaitu:

  1. Sertifikat nilai ujian LL.B (Bachelor of Laws) pada tahun I, II, dan III (atau tahun studi keseluruhan) dalam bentuk asli dan fotokopi yang telah disahkan yang menunjukkan besaran persentase dari nilai atau peringkat yang diraih.[5]
  2. Ijazah dengan gelar LL.B (Bachelor of Laws) atau Sertifikat LL.B yang bersifat sementara dari Universitas yang membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melewati Ujian Akhir guna memperoleh Ijazah dengan gelar LL.B.

Semenjak standar pengajaran dan ujian pada Program M.C.L. adalah bahasa Inggris, maka tidak ada seorang pun yang akan diterima pada program ini terkecuali calon mahasiswa yang bersangkutan dapat menunjukan bahwa dirinya ahli dalam berbahasa Inggris. Calon mahasiswa pada Program M.C.L akan sangat diuntungkan apabila sebelumnya ia memperoleh pendidikan di bidang hukum pada program Sarjana Strata-1 (S-1) atau pada masa Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan sistem pengajaran yang berbahasa Inggris.

Seorang mahasiswa asing dengan ‘gelar hukum khusus mahasiswa asing’ (M.C.L.) dapat saja diberikan gelar LL.M. apabila ia dapat memenuhi seluruh persyaratan yang diharuskan untuk memperoleh gelar tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi mahasiswa yang bersangkutan tidak perlu memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian masuk sebagaimana pada program LL.M untuk tujuan pendaftarannya.

PERSYARATAN UMUR

Seorang kandidat calon mahasiswa yang tidak memenuhi umur 22 tahun sebelum 1 Oktober pada proses pendaftaran di tahun yang sedang berjalan, tidak akan diterima untuk Program M.C.L. Tahun Pertama.

PROSES PENDAFTARAAN

Mahasiswa asing yang mendaftar untuk Program M.C.L. harus mengajukan permohonannya melalui Foreign Student Advisor, Faculty of Management Studies, University of Delhi, Delhi-110007. Permohonan untuk pendaftaran tidak akan dipertimbangkan kecuali permohonan yang sama telah diterima oleh Convenor of Admission Committee paling lambat 22 Juli 2006 (khusus tahun ajaran 2006/2007).

PEMBIAYAAN

Kandidat yang terpilih dalam proses penerimaan diharuskan untuk membayar biaya pendaftaran sebesar US$ 200 di luar biaya-biaya lainnya sebagaimana dikenakan bagi mahasiswa Program LLM-2 Tahun.[6]

PEMBAYARAN BIAYA

  1. Biaya-biaya dan iuran lainnya sebagaimana dicantumkan di bawah harus dibayarkan oleh calon mahasiswa yang terpilih dari proses pendaftaran sesuai dengan tanggal dan cara-cara yang telah ditentukan oleh Admission Committee, Faculty of Law. Jika seorang kandidat calon mahasiswa gagal untuk membayar biaya-biaya sesuai tanggal yang telah ditentukan, maka penyeleksian calon mahasiswa yang bersangkutan dalam proses pendaftaran akan secara otomatis dibatalkan dan kekosongan yang diakibatkan oleh hal tersebut akan diisi oleh kandidat calon mahasiswa lainnnya berdasarkan mutu dan kualitas. Perpanjangan masa pembayaran untuk pembiayaan dapat dilakukan dengan cara permohonan tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan yang diajukan kepada Convenor, Admission Committee dengan perihal mengenai ketersediaan tempat.
  2. Jika terdapat mahasiswa yang ingin menghentikan masa studinya setelah menyelesaikan proses penerimaan untuk Program LL.M Tahun Pertama atau M.C.L. Tahun Pertama, ia harus memberitahukan segera secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum untuk penghapusan namanya dari daftar penerimaan, jika tidak, maka ia akan diminta untuk tetep memenuhi persyaratan pembayaran iuran hingga tanggal di mana namanya telah dihapuskan dari daftar mahasiswa oleh pegawai Dekanat Fakultas Hukum.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Pan Mohamad Faiz, Mahasiswa Program M.C.L. pada Faculty of Law, Delhi University melalui telp: +919818547489 atau e-mail: pm_faiz_kw@yahoo.com / faiz@mahkamahkonstitusi.go.id. ۩

New Delhi, September 2006

Pan Mohamad Faiz, S.H.
(http://www.faizlawjournal.blogspot.com/)

[1] Program LL.M pada Delhi University hanya diperuntukkan bagi mereka yang berkewarganegaraan India atau mahasiswa yang telah memperoleh gelar S-1 Ilmu Hukum dari salah satu universitas di India.

[2] Untuk calon mahasiswa yang berasal dari Indonesia, gelar setara yang dimaksud adalah gelar Sarjana Hukum (S.H.).

[3] Program LL.M di Delhi University dibedakan menjadi 2 (dua) macam. Pertama, Program LL.M-2 Tahun yaitu bagi mereka yang tidak bekerja pada bidang apapun dan dibuktikan dengan membuat surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan. Kedua, Program LL.M-3 Tahun yaitu bagi mereka yang tengah atau terlibat dalam suatu pekerjaan pada bidang apapun.

[4] Penyebutan Disertasi umumnya di luar negeri sama artinya dengan penyebutan Thesis di Indonesia yaitu tugas akhir dalam pembuatan penelitian ilmiah (research paper).

[5] Umumnya pemberian nilai di setiap Universitas di India menggunakan persentasi dan tingkatan divisi. Walaupun berbeda cara penilainnya dengan di Indonesia, namun yang dimaksudkan di sini adalah nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) atau dalam istilah asingnya dikenal dengan sebutan GPA.

[6] Kurs rata-rata Rs. 1.00 sama dengan Rp. 200,00 dan kurs rata-rata US$ 1 sama dengan Rs. 45.00.