Struktur Dukungan untuk Mobilisasi Hukum di Mahkamah Konstitusi


STRUKTUR DUKUNGAN UNTUK MOBILISASI HUKUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

* Dimuat pada Kolom Khazanah, KONSTITUSI No. 93, Edisi November 2014 (Hal 70-75)

Majalah_90_Majalah Edisi November 2014 _Page_01Kajian akademis yang dilakukan oleh peneliti asing mengenai peran pengadilan di Indonesia terhadap akses keadilan seringkali menekankan pada aktivisme yudisial dan insentif bagi para hakim dalam membuat putusan terkait dengan hak warga negara. Namun, tidak banyak peneliti yang mengkaji peran mobilisasi hukum (legal mobilisation) dalam upaya mempertahankan dan memenuhi hak-hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 dan Undang-Undang.

Dengan menggunakan teori support structures for legal mobilisation (SSLM), Andrew Rosser dan Jayne Curnow dalam tulisannya “Legal Mobilisation and Justice: Insight from the Constitutional Court Case on International Standard Schools in Indonesia” yang diterbitkan oleh Asia Pacific Journal of Anthropology (2014), menguraikan bagaimana SSLM dapat membentuk kemampuan para pencari keadilan dalam menerjemahkan kebutuhannya terhadap keadilan dan perlindungan hak warga negara. SSLM ini kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang dapat ditempuh untuk memberikan tambahan kekuatan dan kekuasaan bagi para pencari keadilan dalam pemenuhan kebutuhannya tersebut.

Menutip pendapat Charles Epp (1998), Rosser dan Curnow menjelaskan bahwa warga negara biasa kemungkinan tidak akan menempuh upaya hukum terkait isu-isu pemenuhan hak, kecuali mereka memiliki akses terhadap SSLM yang terdiri dari: (1) kelompok pendukung yang terorganisir atau organisasi yang memiliki pengalaman luas dalam menggunakan sistem pengadilan; (2) dukungan keuangan untuk langkah hukum, baik yang bersumber dari publik maupun privat; dan (3) advokat yang bersedia dan mampu memberikan dukungan terhadap kasus mereka.

Dalam konteks ini, Rosser dan Curnow melakukan studi kasus di MK mengenai gugatan terhadap Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang diajukan oleh tiga orang tua murid yang didukung oleh beberapa LSM. Dalam menguraikan hasil kajiannya, Rosser dan Curnow memulai dengan menjelaskan landasan dan dasar kebijakan Pemerintah Pusat dalam menciptakan SBI. Kemudian, mereka menguraikan mengenai pihak-pihak yang mendukung ataupun menentang kebijakan tersebut sampai dengan keluarnya Putusan MK. Dalam kesimpulannya, mereka secara khusus memberikan pertimbangan bagaimana SSLM di Indonesia dapat diperkuat guna mendukung warga negara yang tidak mampu atau kekurangan.

Sekolah Bertaraf Internasional

Pengenalan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau International Standard Schools pada 2007 merupakan salah satu inisiatif Pemerintah Pusat untuk meningkatkan daya saing pendidikan Indonesia di dunia internasional dengan beberapa indikator, seperti hasil ujian nasional, kualifikasi guru, peringkat universitas di tingkat regional dan internasional, dan jumlah medali emas yang diperoleh dalam olimpiade pendidikan. SBI berbeda dengan ‘sekolah internasional’ karena mereka mengutamakan untuk menerima murid lokal dibandingkan murid asing. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendiknas No 78/2009), SBI didefinisikan sebagai “sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP (Standar Nasional Pendidikan) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) atau negara maju lainnya”.

Di dalam Permendiknas tersebut, SBI dipersyaratkan untuk mengikuti sebagian kurikulum yang digunakan oleh OECD atau negara maju lainnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penggunaan medium bahasa Inggris, adanya proporsi kualifikasi guru yang bergelar pascasarjana, dan menyelenggarakan program sekolah kembaran (sister school). Selain itu, terdapat juga persyaratan akademik dalam menerima siswa baru untuk SBI, seperti nilai tes kecerdasan harus di atas rata-rata, nilai rata-rata rapor dan ijazah minimal 7,5 (tujuh koma lima), surat keterangan sehat dari dokter, dan kesediaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan, kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.

Oleh karena tidak banyak sekolah publik yang memenuhi persyaratan tersebut, maka pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyediakan alokasi dana tambahan untuk beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau SBI Pilots agar dapat meningkatkan standar internasionalnya. Berbeda dengan sekolah reguler yang menyediakan pendidikan dasar secara gratis, RSBI/SBI diberikan izin untuk menetapkan biaya pendidikan bagi siswanya. Akibat pemerintah tidak menentukan batasan terhadap biaya-biaya tersebut, maka RSBI/SBI membebankan biaya pendidikan yang terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan standar biaya lokal.

Mengutip data dari Riadi dan Prameshwari (2010), Rosser dan Curnow menguraikan bahwa biaya sekolah rata-rata RSBI per bulan sekitar Rp 350.000,00 (US$39) dan untuk SBI sebesar Rp 2 juta (US$223) per bulan di luar biaya masuk yang cukup besar dan biaya tambahan lainnya untuk aktivitas ekstrakurikuler. Padahal menurut data World Bank, sekitar setengah penduduk Indonesia hanya berpenghasilan kurang dari $2 atau Rp 20.000,00 per hari.  Dalam beberapa kasus yang dikutip dari Winarti (2008), RSBI merespons pembiayaan tersebut dengan menyediakan fleksibilitas pembayaran dengan memasukan ke dalam kelas standar internasional bagi mereka yang membayar lebih mahal dibandingkan kelas regular.

Dalam melakukan kebijakan tersebut, menurut Rosser dan Curnow, sekolah secara efektif telah melakukan segregasi terhadap murid-muridnya ke dalam dua kelompok, yaitu mereka yang masuk ke dalam kelas reguler murah dan mereka yang masuk ke dalam kelas internasional mahal. Bahkan di beberapa sekolah membedakan murid-muridnya berdasarkan seragam sekolah yang harus mereka pakai.

Menggugat SBI/RSBI

Terhadap penyelenggaraan program SBI/RSBI, Rosser dan Curnow membagi dua kutub kelompok berbeda, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang menentang. Pertama, para elit birokrat-politik dan orang tua murid dari kalangan menengah menunjukkan dukungannya terhadap SBI/RSBI dengan cara mengajukan sekolah mereka agar juga dapat menerapkan program SBI/RSBI dan mendaftarkan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah tersebut. Menurut pandangan mereka, SBI/RSBI dapat mendukung agenda peningkatan kualitas dan daya saing internasional di era globalisasi serta menolak anggapan bahwa program tersebut diskriminatif.

Kedua, kelompok yang menolak SBI/RSBI yang terbagi ke dalam tiga elemen, yaitu: (1) orang tua murid yang tidak dapat masuk SBI/RSBI karena alasan ekonomi; (2) orang tua murid yang mampu memasukan anak-anaknya ke SBI/RSBI, namun peduli terhadap manajemen sekolah yang koruptif yang telah menurunkan kualitas pendidikan; dan (3) para guru di SBI/RSBI yang merasa simpati kepada salah satu atau kedua kelompok orang tua murid tersebut. Rosser dan Curnow menguraikan beberapa alasan dari ketiga elemen kelompok tersebut dalam menggugat kebijakan Pemerintah mengenai SBI/RSBI dan implementasinya, yaitu:

  • SBI/RSBI melanggar ketentuan konstitusi terkait pendidikan dasar gratis karena SBI/RSBI menetapkan biaya sekolah;
  • Biaya sekolah yang dibayarkan seringkali hilang dan masuk ke dalam kantong birokrat atau staf sekolah, dan bukan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan;
  • Biaya-biaya SBI/RSBI merupakan pungutan liar;
  • SBI/RSBI secara umum gagal untuk memenuhi syarat dalam menyediakan beasiswa bagi para siswa dengan latar belakang ekonomi yang tidak mampu;
  • Sekolah yang melakukan segregasi terhadap para siswa ke dalam kelas internasional dan kelas regular seringkali menggunakan biaya dukungan pemerintah siswa reguler guna mensubsidi pemenuhan kelas standar internasional dan fasilitas-fasilitas baru lainnya;
  • Adanya pengecualian bagi para siswa berlatar belakang miskin untuk mengikuti SBI/RSBI atau kelas standar internasional;
  • Sekolah-sekolah menjadi lebih mengutamakan adanya pemenuhan ketentuan bagi kelas standar internasional dibandingkan kelas-kelas regular. Akibatnya, sekolah-sekolah tersebut menciptakan dua kasta sistem pendidikan yang memperburuk ketidaksamarataan.

Para orang tua murid tersebut kemudian membentuk suatu organisasi yang bersifat sementara untuk mewakilkan kepentingan mereka dengan nama “Aliansi Orangtua Peduli Transparansi Dana Pendidikan” (Auditan). Organisasi informal yang terdiri dari orang tua murid dari berbagai sekolah di Jakarta ini berkomitmen untuk mendukung dan mengembangkan manajemen dana pendidikan yang demokratis, transparan, akuntabel dan berorientasi pada keuntungan langsung para murid. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi “Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan “(APPI) dengan aktivitas utama yang sama. Organisasi-organisasi tersebut telah melakukan sejumlah aktivitas, misalnya melakukan lobi kepada para pejabat dinas pendidikan dan anggota DPRD setempat; menuntut ganti rugi terkait korupsi dan besarnya biaya di sekolah-sekolah tertentu dan melaporkannya kepada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Komnas HAM; serta membangun kesadaran mengenai berbagai masalah terkait dengan SBI/RSBI dengan cara berbicara kepada pers dan kelompok lain yang memiliki kepentingan yang sama, termasuk kepada para peneliti asing yang mengikuti perkembangan isu ini seperti Rosser dan Curnow.

Selanjutnya, Rosser dan Curnow mengemukakan bahwa pergerakan Auditan/APPI ini juga sangat dibantu oleh aktivis LSM yang terkait dengan isu HAM dan anti-korupsi, khususnya dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam hal ini, ICW memfasilitasi pembentukan Auditan/APPI, menyediakan tempat sementara di kantor ICW, dan membantu perluasan jaringan melalui pembentukan ‘Koalisi Pendidikan’ yang terdiri dari kelompok LSM, serikat guru, dan organisasi orang tua murid di Jakarta yang bergerak di bidang advokasi terhadap isu-isu pendidikan. Selain itu, ICW juga berkolaborasi dengan Auditan/APPI dalam upaya membawa isu korupsi di SBI/RSBI dan sekolah-sekolah lainnya agar mendapat perhatian khusus dari KPK, Ombudsman, dan lembaga negara lain yang bertanggung jawab. Dengan akses media yang baik dan publikasi yang aktif, ICW juga berhasil membantu Auditan/APPI untuk meningkatkan kesadaran publik dengan mengadakan konferensi pers, penerbitan buku tentang korupsi di sekolah tahun 2011, dan mengadakan berbagai kegiatan publik lainnya.

Meskipun telah melakukan berbagai macam aktivitas, kelompok orang tua murid dan barisan LSM pendukungnya tidak mendulang sukses dalam menggugat kebijakan Pemerintah tentang SBI/RSBI. Rosser dan Curnow menjelaskan bahwa menurut kelompok tersebut para pejabat dinas pendidikan dasar di tingkat lokal enggan untuk mengambil tindakan terhadap kepala sekolah dan guru atas adanya pengaduan orang tua murid mengenai pungutan liar dan manajemen sekolah yang koruptif. Alasannya, mereka memiliki kepentingan pribadi untuk menjaga biaya-biaya tersebut tetap ada. Kalaupun terdapat tindakan maka sanksi yang diberikan terbilang ringan, yaitu hanya dipindahkan ke sekolah lain daripada diturunkan pangkatnya atau dipecat.

Hal yang sama terjadi ketika para kelompok orang tua murid menemukan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan tidak responsif terhadap kepedulian mereka. Menurut Rosser dan Curnow, hal ini merefleksikan dominasi elemen birokrat-politik di dalam lembaga-lembaga penegak hukum tersebut. Dalam berbagai kesempatan, mereka terlihat tidak ingin mengejar kasus, kecuali memperoleh timbal balik keuntungan finansial bagi para pejabat penegak hukum yang terlibat. Dengan bantuan ICW, para orang tua juga memasukan laporan mengenai pungutan liar sekolah kepada KPK. Namun, KPK tidak dapat bertindak karena kewenangannya dibatasi untuk menangani perkara korupsi berskala besar dengan kerugian negara minimal sebesar Rp 1 miliar (US$ 100,000). Ombudsman juga tidak dapat membantu banyak dalam hal ini, sebab selain tidak mempunyai elemen birokrat-politik yang kuat, mereka juga memiliki kewenangan dan anggaran yang terbatas.

Beberapa orang tua juga telah mencoba untuk memohon bantuan kepada DPRD, namun lagi-lagi tidak berjalan efektif. Meskipun DPRD seringkali menyampaikan dukungan secara terbuka terhadap isu ini sehingga menarik perhatian media, namun sebagai lembaga legislatif mereka tidak memiliki kewenangan untuk memaksa Kepolisian dan Kejaksaan ataupun dinas pendidikan daerah untuk mengambil tindakan terhadap para kepala sekolah dan guru yang melakukan pungutan liar. Akhirnya, kelompok orang tua murid dan aliansi LSM pendukungnya mencari keadilan dengan cara menempuh upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Foto

Perkara SBI/RSBI di MK

Kelompok yang terdiri dari tiga orang tua murid, seorang pengurus APPI, seorang dosen, dan dua orang aktivis LSM mengajukan permohonan constitutional review ke MK terhadap Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal yang menjadi landasan bagi pembentukan SBI/RSBI ini berbunyi, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Menurut Rosser dan Curnow, upaya hukum tiga orang tua murid dan LSM pendukung untuk membawa permasalahan mereka ke MK merupakan keputusan strategis dengan harapan akan membawa hasil yang lebih positif dibandingkan alternatif upaya hukum lain ke Mahkamah Agung.

Rosser dan Curnow mengidentifikasi lima alasan utama permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, yaitu:

  • SBI/RSBI bertentangan dengan kewajiban negara yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengingat bahwa lulusan dengan kompetensi standar internasional atau negara maju bukanlah yang diperlukan oleh Indonesia;
  • SBI/RSBI menciptakan dualisme sistem pendidikan nasional yang tidak konsisten dengan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya satu sistem pendidikan nasional;
  • SBI/RSBI merupakan bentuk dari liberalisasi pendidikan karena negara mengenyampingkan kewajibannya untuk mendanai secara penuh pendidikan dasar dengan memperbolehkan SBI/RSBI menetapkan biaya sekolah;
  • SBI/RSBI menciptakan diskriminasi dan kastanisasi yang melanggar hak-hak dari masyarakat miskin, khususnya bagi mereka yang secara akademik tidak berbakat, sehingga tidak dapat mengakses beasiswa ke SBI/RSBI;
  • SBI/RSBI memiliki potensi untuk menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang didefinisikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, sementara SBI/RSBI menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya.

MK mengeluarkan Putusan terhadap perkara ini pada Januari 2013 dengan menyatakan bahwa Pasal yang diuji adalah inkonstitusional dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Implikasinya, Putusan MK juga secara tidak langsung membatalkan peraturan di bawah UU yang terkait dengan SBI/RSBI, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Permendiknas Nomor 78/2009. Setelah keluar Putusan MK tersebut, Pemerintah dalam implementasinya tetap meneruskan kebijakan SBI/RSBI sampai berakhirnya tahun ajaran sekolah 2012-2013, namun tidak menghidupkan kembali kebijakan yang serupa dalam bentuk lain. Hal ini kemudian mendorong orang tua murid memberikan sumbangan secara sukarela kepada ex-SBI/RSBI dan beberapa pemerintah daerah memilih untuk memberikan dana tambahan untuk perawatan fasilitas sekolah. Namun, sekolah-sekolah tersebut tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengenakan biaya sekolah kepada murid-muridnya.

Terhadap Putusan ini, Rosser dan Curnow melihat bahwa MK telah mengubah kebijakan Pemerintah menjadi lebih mendukung akses masyarakat miskin terhadap sekolah-sekolah publik ternama tanpa harus mengorbankan kualitas. Efek terhadap kualitas sekolah akan tergantung pada apakah ex-SBI/RSBI dapat sukses mencari dana pemasukan yang hilang dengan meningkatkan sumbangan sukarela dan dana pemerintah. Satu hal yang digarisbawahi oleh Rosser dan Curnow, dalam mengupayakan penghilangan dana SBI/RSBI, ketiga orang tua murid yang menjadi Pemohon sebenarnya telah ‘mengancam’ upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, kasus mereka lebih mendasar pada siapa yang seharusnya membayar dan memperoleh akses pendidikan berkualitas, dibandingkan dengan apakah kualitas pendidikan sebaiknya ditingkatkan.

Dalam menghapuskan SBI/RSBI, Rosser dan Curnow berpendapat bahwa MK secara efektif juga setuju dengan para orang tua murid tersebut bahwa pendanaan pendidikan publik merupakan tanggung jawab publik dan bukan privat, kecuali dalam hal orang tua murid ingin memberikan sumbangan secara sukarela. Atas Putusan tersebut, Rosser dan Curnow juga memberi catatan bahwa implikasi terkait dengan siapa yang memiliki akses untuk pendidikan berkualitas tidak terjawab dengan jelas. Menurut pandangan orang tua murid, pendidikan berkualitas sebaiknya ditawarkan berdasarkan basis universal, bukan sekedar pada murid yang memiliki bakat akademik. Dalam konteks ini, Rosser dan Curnow menilai bahwa Putusan MK sepertinya menyerahkan keputusan atas permasalahan ini kepada Pemerintah.

Mobilisasi Hukum

Dalam penelitiannya, Rosser dan Curnow juga mewawancarai ketiga orang tua murid yang menjadi Pemohon di MK. Dalam kesimpulannya, Rosser dan Curnow memaparkan bahwa ketiga orang tua murid tersebut bukanlah pemain utama dalam pengajuan permohonan di MK. Kehadiran mereka lebih termotivasi dari rasa ketidakadilan dalam penyelenggaraan SBI/RSBI yang telah merugikan pendidikan anak-anaknya. Namun, ketiga orang tua murid tersebut tidak memulai untuk mempertahankan hak-haknya sendiri. Mereka bertindak bersama para aktivis, khususnya para advokat dari berbagai LSM, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Public Interest Lawyer Network (PIL-Net), Sekolah Tanpa Batas (STB), dan Koalisi Pendidikan. Mereka juga memperoleh dukungan dari berbagai orang tua murid, para guru di SBI/RSBI, dan akademisi. Menurut salah seorang Pemohon, kolaborasi dengan LSM-LSM tersebut didukung oleh keyakinan bahwa mereka berada di pihaknya yang dapat dipercaya.

Para advokat yang berafiliasi dengan ICW dan ELSAM menurut Rosser dan Curnow dapat dikatakan yang paling krusial dalam memastikan bahwa ketiga orang tua murid tersebut dapat memobilisasi para ahli dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mengajukan perkara. Rosser dan Curnow juga menyimpulkan bahwa kebanyakan inisiatif dan dorongan untuk memasukan permohonan ke MK datang dari para LSM pendukung. Para advokat dari kedua LSM tersebut menyiapkan permohonan constitutional review, menyediakan representasi hukum secara cuma-cuma, dan memobilisasi para akademisi, orang tua, serta guru dengan menggunakan jaringan mereka untuk dihadirkan sebagai saksi dan ahli selama proses persidangan. Manakala para ahli tersebut tidak memberikan jasa secara cuma-cuma, maka LSM tersebut yang akan menanggung biayanya. Bahkan beberapa aktivis LSM juga bergabung dengan para orang tua murid sebagai Pemohon.

Secara singkat, Rosser dan Curnow ingin menjelaskan bahwa sejak awal hingga akhir proses, perkara SBI/RSBI mengilustrasikan suatu upaya sungguh-sungguh secara kolektif yang melibatkan kontribusi dari berbagai kalangan dan bukan sekedar pilihan individualistik dari ketiga orang tua murid. Pilihan ini dibangun tidak saja berdasarkan upaya untuk mencari keadilan, namun juga kehadiran suatu struktur pendukung yang menyediakan akses kepada organisasi-organisasi yang berpengalaman di MK, para advokat yang bersedia dan mampu mendukung kasus mereka, jaringan dari para ahli dan saksi, serta lebih umum lagi sumber daya finansial dan teknis yang diperlukan untuk memasukan dan mempertahankan kasus tersebut.

Dengan kata lain, menurut Rosser dan Curnow, ketiga orang tua murid pencari keadilan tersebut merupakan orang-orang dengan kemampuan finansial yang sederhana dan jaringan yang terbatas, sehingga mereka tidak akan pernah mengajukan perkara ke MK tanpa adanya dukungan-dukungan tersebut. Sama halnya ketika para LSM pendukung tidak akan bisa berbuat banyak tanpa adanya kesediaan dari orang tua murid untuk berpartisipasi sehingga dapat menguatkan kedudukan hukum dan secara nyata keterlibatan mereka juga menciptakan legitimasi kuat terhadap kasus ini.

Catatan menarik dari Rosser dan Curnow, keterlibatan aktif ICW dalam perkara ini membuat para orang tua murid ikut terikat dengan agenda LSM anti-korupsi. Dalam beberapa hal, agenda tersebut kadangkala juga bertentangan dengan kepentingan perkara. Rosser dan Curnow mencontohkan, permohonan awal pengujian undang-undang yang disiapkan oleh ICW dan ELSAM sangat menekankan permasalahan korupsi pada manajemen SBI/RSBI yang juga menjadi kepedulian kelompok orang tua murid. Namun, kuatnya sebagian fokus argumentasi pada korupsi justru dinilai melemahkan posisi hukum permohonan, sebab perkara tersebut secara mendasar terkait dengan konstitusionalitas SBI/RSBI, bukan dalam hal sejauh mana SBI/RSBI telah dipengaruhi oleh korupsi. Singkatnya, perkara ini bukan sekadar kasus korupsi. Akhirnya, permohonan tersebut direvisi dengan cara mengurangi argumentasi terkait korupsi, meskipun tendensi untuk membingkai kepedulian para orang tua murid tersebut dalam konteks anti-korupsi tetap berlangsung selama proses persidangan.

Selanjutnya, Rosser dan Curnow juga merekam adanya pertentangan di antara kelompok elemen para orang tua murid yang sama-sama menolak manajemen sekolah yang koruptif. Pertama, adanya elemen orang tua murid yang elitis yang masih menginginkan anaknya tetap memperoleh kesempatan untuk bersekolah di SBI/RSBI, sehingga mereka tidak menginginkan program tersebut dibubarkan; dan Kedua, elemen orang tua murid yang progresif yang peduli terhadap keadilan sosial dan tidak berkeberatan apabila terdapat putusan untuk membubarkan SBI/RSBI. Menurut Rosser dan Curnow, oleh karena kehadiran ICW tidak sekedar untuk mendorong agenda anti-korupsi, namun juga orientasi yang kuat terhadap keadilan sosial, maka kehadiran ICW secara efektif juga turut mendukung kepentingan dari kelompok orang tua murid elemen kedua.

Kesimpulan

Perkara SBI/RSBI di MK telah mengilustrasikan secara jelas peran penting dari support structures for legal mobilisation (SSLM) dalam memfasilitasi para pencari keadilan untuk merespons ketidakadilan yang mereka temui. Melalui kacamata mobilisasi hukum, Rosser dan Curnow telah menawarkan perspektif berbeda dalam menganalisa pengalaman kolektif dari mereka yang mencari keadilan melalui pengadilan di Indonesia. Secara konseptual, perspektif ini bergeser dari fokus kajian terhadap peran hakim, desain pengadilan, dan sikap serta pilihan individual dari para pencari keadilan, menuju kepada para aktor yang memediasi hubungan dari elemen-elemen tersebut.

Rosser dan Curnow juga telah menunjukkan bahwa kekuatan terhadap tuntutan keadilan sangat beragam tergantung dari kehadiran dan karakteristik struktur pendukungnya. Dalam tulisannya, Rosser dan Curnow telah menggambarkan bagaimana individu bekerja melalui dan dengan banyak organisasi ataupun institusi untuk mencari keadilan. Kasus dari sekelompok kecil orang tua murid yang membawa tuntutan mereka terhadap SBI ke MK memperlihatkan bukti menarik mengenai peran kunci dari para struktur pendukung di dalam membentuk kemampuan warga negara untuk membuat gugatan hukum yang efektif.

Di bidang kebijakan, Rosser dan Curnow memberikan analisa bahwa Indonesia sebaiknya lebih mengembangkan sistem bantuan hukum, di mana pemerintah dan badan negara menjadi penyedia kunci bantuan hukum seperti di negara-negara lain. Namun demikian, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah di Indonesia sangat rendah maka menurut mereka hal ini belum tentu dapat mengurangi permasalahan yang terjadi. Dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Rosser dan Curnow memprediksi bahwa LSM-LSM di Indonesia akan tetap menjadi penyedia utama bantuan hukum, di mana Pemerintah Indonesia telah mengakreditasi setidaknya 319 organisasi dari berbagai penjuru wilayah untuk menyediakan bantuan hukum dengan menerima dana pemerintah yang terbatas.

Di masa mendatang, Rosser dan Curnow berpendapat bahwa tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah memastikan LSM-LSM tersebut menjadi struktur pendukung yang efektif bagi masyarakat miskin dan termarginalisasi yang mereka representasikan. Kasus SBI/RSBI telah menunjukan bahwa beberapa organisasi telah memainkan peran yang sangat penting dalam membantu warga negara biasa untuk memperoleh haknya melalui sistem pengadilan. Rosser dan Curnow menyarankan bahwa fokus penguatan selanjutnya adalah membantu organisasi-organisasi tersebut melakukan tugasnya lebih baik lagi di kemudian hari.

***

Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun tulisan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.

Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL) di Australia. Untuk informasi dan korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s