LEGAL PROBLEMS OF DUALISM OF JUDICIAL REVIEW SYSTEM IN INDONESIA

* Published in Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 16, No. 2, May 2016, pp. 187-195

Abstract: Indonesia implements dualism of judicial review system because there are two different judicial institutions that are granted the authority to review laws and regulations, namely the Constitutional Court and the Supreme Court. This research aims to analyse the problems caused by the dualism of judicial review system. It found two main legal problems of the current system. First, there is an inconsistency of decisions concerning judicial review cases for the same legal issues decided by the Constitutional Court and the Supreme Court. Second, there is no mechanism to review the constitutionality of People’s Consultative Assembly (MPR) decisions and regulations under the level of law. Based on these findings, this research suggests that the authority to review all laws and regulations should be integrated under the jurisdiction of the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Court, Constitutional Review, Judicial Review, Indonesian Legal System

Download: here.

PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP DUALISME SISTEM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

* Diterbitkan dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 16, No. 2, Mei 2016, hlm. 187-195

Abstrak: Indonesia menerapkan dualisme sistem pengujian norma hukum, sebab terdapat dua institusi pengadilan berbeda yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang diakibatkan dari dualisme sistem tersebut. Pertama, adanya inkonsistensi putusan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap isu yang sama yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kedua, tidak adanya mekanisme untuk menguji konstitusionalitas Ketetapan MPR dan peraturan di bawah undang-undang. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menyarankan agar kewenangan untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan sebaiknya diintegrasikan di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengujian Konstitusionalitas, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Hukum Indonesia

Unduh: Klik di sini.