Indonesian Youth Pledge

CONTEMPORARY YOUTH MOVEMENT AND ITS CHALLENGES
by
Pan Mohamad Faiz (New Delhi) and
Haghia Sophia Lubis (Boston)

On October 28, 1928, Indonesian youth nationalists from all over the country proclaimed a historic Youth Pledge, known as “Sumpah Pemuda”, for a unity of homeland, nation and language. This pledge helped Indonesia’s unification in Indonesia’s struggle for Independence. Ever since then, the Youth Pledge has been the quintessential symbol marking youth’s role and involvement in a nation building and development.

As a youth, and as an Indonesian, one could not help but to question whether any development has occur within the youth’s movement in the past 79 years. In evaluating this situation, we shall first analyze the challenges faced by each youth movement. This analysis is needed because the characteristic of a youth’s movement is largely intertwined with the challenges faced by such movement. Hence a comparative analysis on the characterization of the youth’s movement and its challenges before and after 1928 has to be employed.

Youth’s movement before the year of 1928 faces the challenge of colonialism and the repression of any freedom, particularly for any freedom of expression and right to education. This challenge is not only faced by Indonesian youth movement, but almost any other movement in any colonized territory. Specifically in Indonesia, the youth movement is characterized with segregation. This character is due to nature of multicultural Indonesia which is comprised more than 300 ethic groups and 200 different languages that stretch across 1,919,440 km². Along with this nature is the divide et impera’s politic employed by the Dutch colonialism.

Continue reading

Islam dan Persaingan Ideologi di Parlemen

STUDI KASUS:
PRO KONTRA PEMASUKAN “TUJUH KATA” PIAGAM JAKARTA
KE DALAM KONSTITUSI PADA MASA REFORMASI

Description:

Indonesia yang termasuk ke dalam bangsa-bangsa dari dunia Islam dihadapkan kepada soal asas-asas pokok yang harus dijadikan dasar pemerintahan negerinya supaya terjamin kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat. Masalah ini bukan saja bersangkutan dengan efisiensi dalam tata usaha pemerintahan tetapi juga dengan ideologi. Sebagai suatu negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, tidaklah sama artinya dengan suatu Negara Islam. Negara disebut dengan Negara Islam apabila negara tersebut dengan sadar menerapkan ajaran-ajaran sosio-politik Islam kepada kehidupan bangsa itu dan dengan sadar dimasukkan ajaran-ajaran itu ke dalam Undang-Undang Dasar Negara tersebut.

Namun, ada beberapa pihak yang menghendaki Islam menjadi dasar negara Indonesia. Kehendak tersebut salah satunya dilakukan dengan cara memasukkan kata “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya…” yang lebih dikenal sebagai tujuh kata dari Piagam Jakarta ke dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Usaha pemasukan ini ternyata menimbulkan pro kontra di kalangan nasionalis sekuler yang keberatan dengan rumusan tujuh kata tersebut. Pro-kontra tersebut mengakibatkan hilangnya tujuh kata Piagam Jakarta. Hilangnya tujuh kata itu dimaksudkan agar golongan agama lain jangan memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Karya tulis ini berusaha untuk memaparkan secara utuh mengenai pergumulan ideologi di Parlemen sekaligus mengisahkan secara runtun proses pembahasan dan perdebatan pemasukan kata “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya…” ke dalam Konstitusi Indonesia.

Click here to download this research paper

Source: State in Islamic Law Perspective Course