Author Archives: Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Unknown's avatar

About Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Pan Mohamad Faiz was born in Jakarta, Indonesia. He earned his PhD on Constitutional Law at the TC Beirne School of Law, the University of Queensland in Brisbane, Australia. Faiz has been working as a Researcher, Judicial Assistant and Speechwriter at the Indonesian Constitutional Court since 2005. He has a Bachelor of Laws degree from the University of Indonesia and Master of Comparative Laws degree, concentrating in comparative constitutional law, from the University of Delhi where he was fully supported by ICCR Scholarship. He has been invited to be a guest lecturer on constitutional law at the Faculty of Law, University of Indonesia and other Indonesian legal institutions since 2008. He was the Executive Secretary of the Expert Council of Indonesian Legal Scholars Association (ISHI) and a Legal Researcher at the Institute of Indonesian Law and Governance Development (IILGD) and at the Legal Center for Law and Information (The CeLI). In 2012 he became a Research Scholar at the Centre for Public, International and Comparative Law (CPICL) and commenced his PhD at TC Beirne School of Law, the University of Queensland. Early 2012 the U.S. Department of State awarded Faiz a premier professional exchange program known as the International Visitor Leadership Program (IVLP) for his outstanding achievement and contribution. Despite his achievement in academic area, Pan Mohamad Faiz is well known as a student activist both in national and international level. He was the President of Student Senate at Faculty of Law, University of Indonesia (2004-2005) and the President of Indonesian Student Association in India/PPI-India (2007-2008). He is also one of the founders of “Forum Lintas Generasi (FLG, Depok), Overseas Indonesian Students Association Alliance (OISAA, Sydney), and Institute of Indonesian Law and Governance Development (IILGD, Jakarta). Faiz also served as National President of Indonesian Students Association of Australia (PPI Australia) and Coordinator of Overseas Indonesian Students Association Alliance (PPI se-Dunia).

Pelajar, Politik, dan Pemilu 2014

Posted on by
2

PELAJAR, POLITIK, DAN PEMILU 2014

Oleh: Pan Mohamad Faiz

* Dimuat pada OZIP Magazine (Australia) untuk Edisi Pemilu April 2014

OZIPTahun 2014 di Indonesia dianggap oleh sebagian besar kalangan sebagai “Tahun Politik”. Di tahun ini akan digelar hajatan politik terbesar setiap lima tahunan, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu), baik untuk memilih anggota legislatif ataupun presiden.

Dalam konteks ini, pelajar Indonesia, khususnya yang berada di luar negeri, perlu melihat Pemilu sebagi proses pematangan, pergantian, ataupun regenerasi kepemimpinan. Sebab, berbagai macam kebijakan yang memengaruhi kepentingan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, akan ditentukan oleh mereka yang nantinya terpilih. Mulai dari sektor pendidikan, pangan,pertambangan, kelautan, hingga penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh keputusan strategis yang akan mereka buat selama menjabat kelak.

Pelajar Indonesia di luar negeri yang jumlahnya terbilang tidak sedikit, jangan sampai melewatkan momentum perbaikan bangsa ini dengan bersikap acuh atau tidak peduli. Mungkin sering timbul pertanyaan, apa pengaruhnya bagi satu orang pelajar untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu? Bagi saya, satu suara itu adalah wujud dari upaya dan harapan. Upaya terkecil yang bisa kita sumbangkan untuk menggapai harapan yang akan menentukan ke mana arah bangsa Indonesia ini mau dibangun.

Continue reading →

Peran Advokat Pembela Kepentingan Publik di Mahkamah Konstitusi

Posted on by
Reply

PERAN ADVOKAT PEMBELA KEPENTINGAN PUBLIK DI MK 

* Dimuat pada Kolom Khazanah, KONSTITUSI No. 85 – Edisi Maret 2014 (Hal 66-69)

Studi dan penelitian tentang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian undang-undang seringkali menjadikan aktor atau obyek internal sebagai fokus di dalam kajiannya, misalnya tentang kewenangan atau putusan-putusan MK. Padahal, menurut para sarjana sosiologi hukum, untuk mengetahui apakah proses pengujian undang-undang telah berjalan secara efektif di tengah-tengah masyarakat, perlu juga dikaji mengenai faktor eksternalnya, yaitu para individu dan organisasi yang sering berinteraksi dengan MK dalam proses berperkara di persidangan.

Atas dasar itulah, Arjuna Dibley kemudian melakukan penelitian mengenai pengujian undang-undang di MK dengan titik analisa pada peran suatu kelompok masyarakat yang cukup penting dan aktif dalam berperkara di MK, yaitu public interest litigants (PIL). Di Indonesia, PIL seringkali juga disebut sebagai public interest lawyer atau pengacara pembela kepentingan publik. Mereka umumnya adalah para advokat yang memberikan pendampingan dan pelayanan hukum dengan berorientasi pada kepentingan publik.

Continue reading →

News: Engaging young Indonesian voters in Australia

Posted on by
Reply

Efforts are being made to engage thousands of young Indonesians living in Australia in upcoming elections.
By Samantha Yap

Source: World News Radio

ImageIndonesian overseas voting committees around the world are gearing up for the 2014 Indonesian legislative and presidential elections set to begin next month.

The legislative elections for parliamentary candidates will be held on the ninth of April and the presidential elections will follow three months later.

There are two-million registered overseas voters in total, and thousands are in Australia – many of them as students.

Samantha Yap finds out how they will be engaging in the elections.

Continue reading →

Pragmatisme Putusan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi

Posted on by
Reply

PRAGMATISME PUTUSAN PEMILUKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI 

* Dimuat pada Kolom Khazanah, KONSTITUSI No. 84 – Edisi Februari 2014 (Hal 74-77)

Majalah Konstitusi Februari 2014Penyelesaian sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) di Mahkamah Konstitusi belakangan ini kerap menjadi tema hangat dalam berbagai penelitian di Indonesia. Mulai dari hukum acara pemeriksaannya yang khusus, perkembangan variasi dan model putusan, hingga implikasi putusan Pemilukada, telah menjadi isu sentral dalam kajian ketatanegaraan kontemporer. Perihal Pemilukada rupanya tidak saja menarik bagi para akademisi Indonesia, namun juga para pemerhati hukum dari negara lain.

Salah satu dari sekian banyak peneliti hukum berkewarganegaraan asing (Indonesianist) yang menaruh perhatiannya secara khusus terhadap MK  adalah Simon Butt, Associate Professor dari Sydney Law School, Australia. Belum lama ini, Simon merampungkan hasil penelitiannya terkait putusan sengketa Pemilukada di MK. Hasil penelitiannya tersebut diuraikan ke dalam 3 (tiga) bagian.

Pertama, penelitiannya diawali dengan menggali asal usul dan perkembangan yurisprudensi MK dalam sengketa Pemilukada. Dalam bagian ini, Simon mengulas mulai dari sengketa Pemilu Kepala Daerah di Depok, peralihan kewenangan dari MA ke MK, hingga analisa terhadap Putusan MK di dalam kasus Pemilukada Jawa Timur. Kedua, penelitian ini menguraikan prinsip-prinsip yang berkembang dan digunakan dalam penanganan sengketa Pemilukada dengan basis ‘terstruktur, sistematis, dan masif’. Ketiga, analisa kritis dilakukan terhadap pembuatan putusan Pemilukada di berbagai perkara dengan fokus pada formula dan aplikasi uji pembuktiannya.

Continue reading →