News: Hubungan Indonesia-Australia Tetap Baik

Sumber: Kompas, 7 April 2014

B1054376PM-Tony-Abbott-dan-Presiden-SBY780x390RISBANE, KOMPAS — Apa pun hasil Pemilu 2014, hubungan Indonesia dan Australia diyakini akan tetap baik. Hubungan baik ini antara lain ditandai dengan intensifnya hubungan dagang, kesadaran mengenai perbedaan kebudayaan, dan absennya masalah serius di antara kedua negara.

”Selalu terdapat persoalan dalam hubungan luar negeri kedua negara, tetapi hubungan sekarang jauh lebih baik daripada 20 tahun lalu,” ujar David Martin Jones, profesor ilmu politik dari Universitas Queensland, dalam diskusi yang diadakan Himpunan Mahasiswa Indonesia Universitas Queensland (UQISA), Jumat (4/4), di Brisbane, Australia.

Continue reading

Pelajar, Politik, dan Pemilu 2014

PELAJAR, POLITIK, DAN PEMILU 2014

Oleh: Pan Mohamad Faiz

* Dimuat pada OZIP Magazine (Australia) untuk Edisi Pemilu April 2014

OZIPTahun 2014 di Indonesia dianggap oleh sebagian besar kalangan sebagai “Tahun Politik”. Di tahun ini akan digelar hajatan politik terbesar setiap lima tahunan, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu), baik untuk memilih anggota legislatif ataupun presiden.

Dalam konteks ini, pelajar Indonesia, khususnya yang berada di luar negeri, perlu melihat Pemilu sebagi proses pematangan, pergantian, ataupun regenerasi kepemimpinan. Sebab, berbagai macam kebijakan yang memengaruhi kepentingan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, akan ditentukan oleh mereka yang nantinya terpilih. Mulai dari sektor pendidikan, pangan,pertambangan, kelautan, hingga penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh keputusan strategis yang akan mereka buat selama menjabat kelak.

Pelajar Indonesia di luar negeri yang jumlahnya terbilang tidak sedikit, jangan sampai melewatkan momentum perbaikan bangsa ini dengan bersikap acuh atau tidak peduli. Mungkin sering timbul pertanyaan, apa pengaruhnya bagi satu orang pelajar untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu? Bagi saya, satu suara itu adalah wujud dari upaya dan harapan. Upaya terkecil yang bisa kita sumbangkan untuk menggapai harapan yang akan menentukan ke mana arah bangsa Indonesia ini mau dibangun.

Continue reading

Pragmatisme Putusan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi

PRAGMATISME PUTUSAN PEMILUKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI 

* Dimuat pada Kolom Khazanah, KONSTITUSI No. 84 – Edisi Februari 2014 (Hal 74-77)

Majalah Konstitusi Februari 2014Penyelesaian sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) di Mahkamah Konstitusi belakangan ini kerap menjadi tema hangat dalam berbagai penelitian di Indonesia. Mulai dari hukum acara pemeriksaannya yang khusus, perkembangan variasi dan model putusan, hingga implikasi putusan Pemilukada, telah menjadi isu sentral dalam kajian ketatanegaraan kontemporer. Perihal Pemilukada rupanya tidak saja menarik bagi para akademisi Indonesia, namun juga para pemerhati hukum dari negara lain.

Salah satu dari sekian banyak peneliti hukum berkewarganegaraan asing (Indonesianist) yang menaruh perhatiannya secara khusus terhadap MK  adalah Simon Butt, Associate Professor dari Sydney Law School, Australia. Belum lama ini, Simon merampungkan hasil penelitiannya terkait putusan sengketa Pemilukada di MK. Hasil penelitiannya tersebut diuraikan ke dalam 3 (tiga) bagian.

Pertama, penelitiannya diawali dengan menggali asal usul dan perkembangan yurisprudensi MK dalam sengketa Pemilukada. Dalam bagian ini, Simon mengulas mulai dari sengketa Pemilu Kepala Daerah di Depok, peralihan kewenangan dari MA ke MK, hingga analisa terhadap Putusan MK di dalam kasus Pemilukada Jawa Timur. Kedua, penelitian ini menguraikan prinsip-prinsip yang berkembang dan digunakan dalam penanganan sengketa Pemilukada dengan basis ‘terstruktur, sistematis, dan masif’. Ketiga, analisa kritis dilakukan terhadap pembuatan putusan Pemilukada di berbagai perkara dengan fokus pada formula dan aplikasi uji pembuktiannya.

Continue reading