Is the difficulty in the relationship between the Indonesian Commission for the Elimination of Corruption and the Indonesian police the result of personalities, history or policy? Mr Pan Mohamad Faiz addresses the issues.
Interview in Bahasa Indonesia can be found here: http://www.sbs.com.au/yourlanguage/indonesian/en/content/polri-kpk
Hanna Azarya Samosir, CNN Indonesia – Senin, 16/02/2015 12:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia — Menyusul ditolaknya grasi dua warga Australia yang dijatuhi hukuman mati terkait kasus narkoba di Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia, mengimbau para WNI di Australia untuk waspada. Meskipun pemberitaan dan situasi menjadi tegang, namun menurut mahasiswa Indonesia, Pan Mohamad Faiz, kondisi di Australia masih kondusif.
“Intensitas pemberitaan di berbagai media cetak ataupun televisi terkait rencana eksekusi mati dua warga Australia yg terlibat Bali Nine memang meningkat akhir-akhir ini, tapi keadaan dan kehidupan sosial masyarakat antara masyarakat Indonesia dan Australia sejauh ini masih baik dan kondusif,” kata Faiz, kandidat PhD Hukum Tata Negara di University of Queensland, kepada CNN Indonesia pada Senin (16/2).
Mantan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia ini mengakui ada beberapa demonstrasi warga di beberapa kota besar, namun skalanya tidak masif dan tidak mengganggu keamanan publik.
Sumber: Detik News – Senin, 2 Februari 2015
Jakarta – Masalah calon Kapolri turut menjadi perhatian para pelajar dan masyarakat Indonesia di Queensland, Australia. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR untuk mencabut pemilihan Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri karena hal itu berpolemik hingga ke KPK-Polri.
Selain itu, mereka juga memberikan dukungan untuk penguatan KPK sebagai ujung tombak lembaga pemberantasan korupsi dan menolak segala upaya pelemahan terhadap KPK. Komunitas WNI yang menamakan dirinya Komunitas Peduli Demokrasi dan Anti Korupsi (Koperasi) di Queensland ini juga mendukung KPK dan Polri yang bebas dari intervensi kepentingan politik.
Mereka kemudian mengambil sikap tersebut setelah digelarnya diskusi terbuka dengan tema ‘Polemik KPK-Polri: Quo Vadis Pemberantasan Korupsi?’ oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia di University of Queensland.
“Kisruh yang terjadi sekarang ini berawal dari pencalonan Kapolri oleh Presiden yang di tengah prosesnya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Ironisnya, permasalahan menjadi semakin pelik ketika DPR menyetujui pencalonan tersebut dengan dalih mekanisme prosedural pencalonan,” kata kandidat Doktor Hukum Tata Negara dari University of Queensland yang juga mantan Ketua Umum PPI Australia, Pan Mohammad Faiz melalui surat elektronik, Minggu (1/2/2015).
Sumber: Radio Republik Indonesia (RRI)
KBRN, Sydney: Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney, Jon Sumarjono, melantik dan mengambil sumpah 18 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Sydney di aula KJRI Sydney.
Jumlah TPS pada Pilpes di Sydney mengalami pengurangan agar lebih efektif. Jon berharap, KPPSLN yang baru dilantik dapat menjalankan tugas secara maksimal dari persiapan penyelenggaraan pemungutan suara hingga penghitungan suara. Termasuk memastikan pemilih disabilitas mendapat kemudahan dalam menyalurkan hak suaranya.
Disamping itu, KPPSLN diminta memegang teguh kode etik selama pemilu. Kekeliruan penghitungan suara yang kerap terjadi diluar negeri diharap dapat diminimalisir. Waktu pelaksanaan pilpres oleh PPLN Sydney awalnya direncanakan dari jam 9 pagi hingga 4 sore, mengingat 5 juli bertepatan bulan Ramadhan dimana waktu berbuka puasa di Australia jam 5 sore.
Namun, kebijakan ini diurungkan dengan pertimbangan sesuatu hal, sehingga mengikuti sebagaimana yang ditetapkan yakni dari jam 8 pagi hingga 6 sore.
Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D. 