Terjemahan Resmi UUD 1945


TERJEMAHAN RESMI UUD 1945

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 137, Juli 2018, hlm. 79-80 – Download)

Page 1Sejak satu dekade yang lalu, Indonesia mulai memperingati Hari Konstitusi yang jatuh setiap tanggal 18 Agustus. Peringatan tersebut ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi di masa kepemimpinan Presiden SBY. Keputusan untuk menjadikan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi ini didasari atas momentum penetapan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Oleh karenanya, peringatan Hari Konstitusi ini secara historis dimaksudkan untuk mengingatkan setiap warga negara atas sejarah lahirnya konstitusi dan negara Indonesia. Secara ideologis, peringatan ini juga diharapkan dapat membangun kesadaran dan kepatuhan berkonstitusi dari segenap lapisan masyarakat, mulai dari pejabat negara hingga masyarakat biasa. Lebih jauh lagi, Hari Konstitusi juga dilandasi semangat untuk memajukan dan menyebarluaskan prinsip dasar negara demokrasi konstitusional (constitutional democratic state) di Indonesia, baik bagi masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri. Tulisan ini akan berfokus pada konteks terakhir terkait dengan penyebarluasan prinsip negara demokrasi konstitusional di dalam UUD 1945 bagi masyarakat internasional.

Continue reading

Advertisements

Kode Etik Mantan Hakim Konstitusi, Perlukah?


KODE ETIK MANTAN HAKIM KONSTITUSI, PERLUKAH?

Pan Mohamad Faiz, Ph.D., Peneliti Mahkamah Konstitusi

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 136, Juni 2018, hlm. 67-68 – Download)

Foto Page 1Sejak dibentuk pada 2003 hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memiliki enam belas mantan hakim konstitusi. Dengan ketentuan saat ini, tiga di antaranya masih memiliki peluang dipilih kembali untuk periode yang kedua. Aktivitas yang kini ditekuni oleh keenam belas mantan hakim konstitusi tersebut sangatlah beragam.

Sebagian besarnya masih terbilang sangat aktif. Mulai dari keterlibatannya dalam kegiatan akademis di kampus, organisasi kemasyarakatan, hingga menduduki jabatan-jabatan strategis di lembaga negara lainnya. Terdapat juga mantan hakim konstitusi yang terjun dalam arena politik, terlibat aktif dalam berbagai diskusi publik atas isu-isu nasional yang kontroversial, atau memberikan ceramah dan kuliah umum di berbagai forum publik.

Continue reading

Mencari Sang Negarawati


MENCARI SANG NEGARAWATI

Pan Mohamad Faiz, Ph.D., Peneliti Mahkamah Konstitusi

(Tulisan diterbitkan dalam “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 135, Mei 2018, hlm. 71-72 – Download)

Mencari Sang Negarawati (1)Pada 13 Agustus 2018 mendatang, hakim konstitusi perempuan pertama dan satu-satunya yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Dr. Maria Farida Indrati, akan paripurna menyelesaikan masa baktinya. Maria yang sebelumnya dipilih melalui jalur eksekutif tak lagi dapat diperpanjang masa jabatannya. Sebab, UU MK membatasi seorang hakim konstitusi hanya dapat diperpanjang masa jabatannya satu kali. Sedangkan, Maria saat ini tengah menyelesaikan masa jabatannya untuk periode yang kedua (2013-2018).

Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk mencari pengganti Maria. Langkah pembentukan pansel ini perlu diapresiasi, karena setidaknya sebagai salah satu upaya untuk memenuhi prinsip pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang menurut UU MK harus bersifat transparan dan partisipatif (Pasal 19) serta objektif dan akuntabel (Pasal 20).

Menurut UUD 1945 dan UU MK, seorang hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Selain itu, seorang calon hakim konstitusi harus berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, serta mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

Continue reading

MK dan e-Court di Era Disruptif


MK DAN e-COURT DI ERA DISRUPTIF

Pan Mohamad Faiz, Ph.D., Peneliti Mahkamah Konstitusi

(Tulisan diterbitkan dalam “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 134, April 2018, hlm. 79-80 – Download)

Majalah_139_1. Edisi April 2018 - Sosmed_Page_1

Dua bulan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) meluncurkan secara resmi Sistem Informasi MK yang terdiri dari Permohonan Online, Tracking Perkara, Anotasi Putusan MK, e-Minutasi, e-BRPK, Kunjungan MK, Live Streaming, dan Layanan Persidangan Jarak (vide conference). Peluncuran ini tentunya perlu mendapatkan apresiasi tinggi, meskipun sebagian dan beberapa sistem teknologi lainnya sudah lebih dulu diterapkan dalam keseharian manajemen perkara di MK. Dengan seperangkat sistem ICT tersebut, MK dapat dikatakan menjadi pionir peradilan modern di Indonesia yang memanfaatkan teknologi (e-Court) sebagai pendukung business process penanganan perkaranya. Namun demikian, terlalu dini rasanya jika MK harus berpuas diri dengan capaian tersebut. Layaknya sifat alamiah ICT yang terus berkembang, maka masih sangat diperlukan berbagai terobosan untuk menyempurnakan penggunaan dan pemanfaatannya.

Sebagai contoh sederhana, fasilitas permohonan online (eFilling) sudah sejak lama disiapkan oleh MK melalui serangkaian trials and errors. Namun pada kenyataannya, masih sangat sedikit pemohon yang memanfaatkan fasilitas ini. Karena tidak ada keharusan dan apabila tidak terpaksa, misalnya dalam kasus sengketa pilkada yang dibatasi tenggang waktu pengajuan permohonannya, para pemohon masih enggan memanfaatkan sistem ini.

Continue reading