MK DAN IBU KOTA BARU
(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 151, September 2019, hlm. 74-75 – Download)
Rencana pemindahan ibu kota negara semakin menguat pasca Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Joko Widodo sebagai Presiden terpilih untuk periode kedua (2019-2024). Wacana pemindahan ibu kota sebenarnya bukan hal yang baru. Pada tahun 1950-an, Presiden Soekarno telah merencanakan untuk memindahkan ibu kota dengan rekomendasi lokasi di Palangkaraya atau Samarinda. Namun, konsepnya tidak langsung memindahkan ibu kota secara sekaligus, melainkan dengan cara membagi beban Jakarta ke kota tersebut.
Saat ini, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis secara sekaligus memang memikul beban yang sangat berat. Data pertumbuhan urbanisasi yang terkonsentrasi di Jakarta sangat tinggi. Apabila digabungkan, jumlah penduduk di Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) sebanyak 32.775.966 jiwa atau sekitar 12,4% jumlah penduduk di Indonesia (BPS, 2018).
Sejak dibentuk pada 2003 hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memiliki enam belas mantan hakim konstitusi. Dengan ketentuan saat ini, tiga di antaranya masih memiliki peluang dipilih kembali untuk periode yang kedua. Aktivitas yang kini ditekuni oleh keenam belas mantan hakim konstitusi tersebut sangatlah beragam.
Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D. 