Pengadilan dan Pandemi Corona

PENGADILAN DAN PANDEMI CORONA

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 157, Maret 2020, hlm. 74-75 – Download)

Penyebaran virus corona (COVID-19) yang terjadi sejak awal 2020 telah menimbulkan kekhawatiran secara global. World Health Organization (WHO) bahkan menetapkan virus corona ini sebagai pandemi yang didefinisikan sebagai “the worldwide spread of a new disease“. Hingga tulisan ini dibuat, setidaknya telah terdapat 558.458 orang yang positif terpapar virus corona dengan jumlah kematian sebanyak 25.262 orang yang berasal dari 199 negara di seluruh dunia.

Permasalahannya, belum ditemukan vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah penularan virus tersebut. Sedangkan, obat yang dapat menyembuhkan pasien yang telah terinfeksi virus corona juga masih berada dalam tahap penelitian dan uji coba klinis. Karenanya, himbauan untuk menjaga higenitas personal dan physical distancing selalu disampaikan secara terus-menerus, baik oleh pemerintah maupun para pakar kesehatan.

Continue reading

MK dan e-Court di Era Disruptif

MK DAN e-COURT DI ERA DISRUPTIF

Pan Mohamad Faiz, Ph.D., Peneliti Mahkamah Konstitusi

(Tulisan diterbitkan dalam “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 134, April 2018, hlm. 79-80 – Download)

Majalah_139_1. Edisi April 2018 - Sosmed_Page_1

Dua bulan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) meluncurkan secara resmi Sistem Informasi MK yang terdiri dari Permohonan Online, Tracking Perkara, Anotasi Putusan MK, e-Minutasi, e-BRPK, Kunjungan MK, Live Streaming, dan Layanan Persidangan Jarak (vide conference). Peluncuran ini tentunya perlu mendapatkan apresiasi tinggi, meskipun sebagian dan beberapa sistem teknologi lainnya sudah lebih dulu diterapkan dalam keseharian manajemen perkara di MK. Dengan seperangkat sistem ICT tersebut, MK dapat dikatakan menjadi pionir peradilan modern di Indonesia yang memanfaatkan teknologi (e-Court) sebagai pendukung business process penanganan perkaranya. Namun demikian, terlalu dini rasanya jika MK harus berpuas diri dengan capaian tersebut. Layaknya sifat alamiah ICT yang terus berkembang, maka masih sangat diperlukan berbagai terobosan untuk menyempurnakan penggunaan dan pemanfaatannya.

Sebagai contoh sederhana, fasilitas permohonan online (eFilling) sudah sejak lama disiapkan oleh MK melalui serangkaian trials and errors. Namun pada kenyataannya, masih sangat sedikit pemohon yang memanfaatkan fasilitas ini. Karena tidak ada keharusan dan apabila tidak terpaksa, misalnya dalam kasus sengketa pilkada yang dibatasi tenggang waktu pengajuan permohonannya, para pemohon masih enggan memanfaatkan sistem ini.

Continue reading