E-Voting untuk Pemilu Presiden


E-VOTING UNTUK PEMILU PRESIDEN

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 146, April 2019, hlm. 74-75– Download)

Majalah_153_1. Edisi April 2019 - Facebook_Page_1Pemilu Presiden (Pilpres) yang baru pertama kali dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 telah terlewati. Secara umum, pelaksanaannya dapat dikatakan berjalan dengan aman dan lancar. Namun, Pemilu kali ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tidak kurang dari 144 orang meninggal dunia dan 883 orang jatuh sakit yang utamanya dikarenakan faktor kelelahan ketika melakukan rekapitulasi penghitungan suara.

Pelaksanaan Pemilu serentak ini memang menyebabkan proses penghitungan suara secara manual di TPS menjadi jauh lebih lama dibandingkan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Di TPS lokasi Penulis memilih di Jakarta Barat, misalnya, rekapitulasi penghitungan suara baru dapat diselesaikan secara non-stop menjelang waktu subuh keesokan harinya. Padahal, segala sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk melakukan penghitungan suara telah sangat memadai. Apalagi, lokasi TPS berada di Ibukota negara.

Continue reading

Khitah Pemberi Keterangan di MK


KHITAH PEMBERI KETERANGAN DI MK

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 145, Maret 2019, hlm. 79-80– Download)

Majalah_152_1. Edisi Maret 2019- JPEG_Page_2Proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya dalam perkara pengujian undang-undang, memiliki karakter yang berbeda dengan proses persidangan di pengadilan lain. Pertama, perkara pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang di MK tidak bersifat adversarial atau contentious. Artinya, perkara pengujian undang-undang pada prinsipnya tidak terkait dengan kepentingan yang saling bertabrakan antara satu dengan lainnya.

Hal ini berbeda dengan perkara-perkara di pengadilan perdata atau tata usaha negara. Objek yang disengketakan dalam pengadilan tersebut sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan dua pihak yang saling bertentangan, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Oleh karenanya, perkara pengujian undang-undang yang diajukan ke MK tidak disebut sebagai gugatan, namun permohonan. Sehingga, pihak yang mengajukan permohonan pun disebut sebagai pemohon, bukan penggugat. Continue reading

Dekonstruksi Ne Bis In Idem di Mahkamah Konstitusi


DEKONSTRUKSI NE BIS IN IDEM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 144, Februari 2019, hlm. 74-75 – Download)

Majalah Konstitusi Edisi Februari 2019 - CoverSalah satu asas dasar yang sering digunakan dalam bidang hukum adalah ne bis in idem. Secara harfiah, istilah ini berasal dari bahasa latin yang berarti “not twice in the same”. Asas ini memberikan pelarangan terhadap kemungkinan bagi seseorang untuk dituntut lebih dari satu kali berdasarkan fakta-fakta yang sama. Bas van Bockel (2010) menjelaskan asas ini dari sejarah panjang Yunani kuno tatkala Demosthenes memproklamirkan ketentuan bahwa “the laws forbid the same man to be tried twice on the same issue.”

Secara umum, asas ini diterapkan sebagai prakondisi dari proses persidangan yang adil dan menjamin adanya kepastian hukum. Ne bis in idem merupakan konsep penting dari suatu negara hukum. Sebab, negara diharuskan untuk menghormati proses dan hasil pengadilan yang telah memutus sebelumnya. Penghormatan terhadap res judicata atau finalitas suatu putusan tersebut merupakan fondasi bagi negara agar memiliki legitimasi hukum. Tanpa hal tersebut, legitimasi negara tak akan terbentuk.

Continue reading

Putusan Kompromistis Bawaslu


PUTUSAN KOMPROMISTIS BAWASLU

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 143, Januari 2019, hlm. 74-75 – Download)

Ruko Januari 2019 - Academia_Page_2Benang kusut terkait proses dan persyaratan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Pemilu 2019 rupanya belum juga terurai lepas. Dalam tulisan sebelumnya berjudul “Sengkarut Syarat Calon Anggota DPD”, Penulis telah menganalisis sebab musabab terjadinya permasalahan konstitusional mengenai pencalonan anggota DPD tersebut.

Singkatnya, Mahkamah Konstitusi (MK) awalnya mengeluarkan Putusan Nomor 30/PUU/-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berstatus sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Namun, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 bertanggal 25 Oktober 2018 justru menciptakan kerancuan pelaksanaan Putusan MK bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, MA menilai Peraturan KPU yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti Putusan MK tidak dapat diberlakukan surut. Akibatnya, mulai terlihat adanya pertentangan antara Putusan MK dan Putusan MA.

Continue reading