BUKU: PPI Dunia Untukku Bangsaku!


MELAHIRKAN DAN MEMBESARKAN PPI DUNIA

Pan Mohamad Faiz [*]

Koordinator PPI Dunia 2013/2014

You can’t build a great building on a weak foundation. You must have a solid foundation if you’re going to have a strong superstructure.

– Gordon B. Hinckley –

CoverPagi itu, Jumat, 9 September 2007, langit biru terhampar begitu cerah. Namun, dinginnya hawa udara mampu menembus hingga ke tulang rusuk. Para perwakilan PPI Negara dan mahasiswa Indonesia di Australia berjejal memasuki hall di salah satu hotel ternama di jantung kota Sydney, Australia. Secara satu persatu, kami harus diperiksa terlebih dahulu melalui security metal detector. Setelahnya, barulah diizinkan memasuki tempat pertemuan.

Hari itu memang merupakan hari bersejarah bagi para pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di luar negeri. Disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menghadiri agenda APEC di Sydney, Casey Ntoma yang mewakili para pelajar Indonesia membacakan hasil dan rekomendasi Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI) 2007.

Salah satu hasil yang teramat penting adalah deklarasi pembentukan jejaring organisasi pelajar Indonesia di luar negeri. Jejaring organisasi tersebut diberi nama Overseas Indonesian Students Association Alliance (OISAA) atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia).

Continue reading

Dari Concurring Hingga Dissenting Opinions: Menelusuri Jejak Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati


DARI CONCURRING HINGGA DISSENTING OPINIONS: MENELUSURI JEJAK PEMIKIRAN HAKIM KONSTITUSI MARIA FARIDA INDRATI

Pan Mohamad Faiz

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi RI

foto bu mariaPada pertengahan Agustus 2018, Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi perempuan pertama dan satu-satunya telah menyelesaikan masa jabatannya. Hakim Maria mengemban amanah sebagai hakim konstitusi untuk dua periode sejak 2008 silam. Tidak hanya menyumbangkan kontribusi besar terhadap ribuan putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, Hakim Maria juga dikenal luas sebagai seorang hakim konstitusi yang memiliki prinsip dan pendirian kuat dalam berpendapat. Dirinya tidak segan untuk menyampaikan pendapat berbeda dengan para hakim konstitusi lainnya tatkala memutus suatu perkara.

Melalui pandangan dan perspektifnya, Hakim Maria juga dilekatkan sebagai hakim konstitusi yang dinilai sangat mendukung kepentingan dan keadilan bagi anak-anak dan perempuan. Namun tidak banyak pihak yang menggali pemikiran Hakim Maria terhadap isu-isu lainnya. Misalnya, Hakim Maria sebenarnya juga merupakan hakim konstitusi yang tajam dalam menilai apakah suatu undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya telah taat asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan atau tidak. Selain itu, Hakim Maria juga memiliki perspektif mandiri mengenai diskursus mulai dari isu-isu ketatanegaraan, pemerintahaan, pemilihan umum, hingga agama dan hukum pidana.

Continue reading

Perubahan Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan MK (Bagian Buku)


PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pan Mohamad Faiz

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI

Cover DepanPada medio 2016, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mencabut dan merevisi sebanyak 3.143 Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan Peraturan Mendagri (Kemendagri, 2016). Umumnya, Perda dan Perkada yang dicabut atau direvisi tersebut berkaitan dengan investasi, retribusi, dan pajak. Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda dan Perkada tersebut karena telah diberikan wewenang berdasarkan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Alasan utama Pemerintah untuk melakukan deregulasi Perda dan Perkada tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 250 UU Pemda, karena dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, khususnya telah menyebabkan terganggunya akses terhadap pelayanan publik dan/atau terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Continue reading